Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati. (Foto: Irawati)
Jakarta – Sebagian masyarakat tentu mengikuti perkembangan kasus penganiayaan terhadap anak Pengurus Pusat GP Ansor Jonathan Latumahina bernama David.
Pelakunya adalah Mario Dandy Satrio, yang diketahui anak pejabat Direktorat Jendral Pajak (DJP), Rafael Alun Trisambodo yang tercatat sebagai Kepala Bagian Umum di Kanwil DJP Jakarta Selatan II.
Penganiayaan terhadap David mengundang perhatian masyarakat. Bahkan, di jagat dunia maya atau media sosial, banyak warga yang menggaungkan enggan lapor Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT).
Penganiayaan terhadap David mengundang perhatian masyarakat. Bahkan, di jagat dunia maya atau media sosial, banyak warga yang menggaungkan enggan lapor Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT).
Selain karena penganiayaan, sikap masyarakat enggan lapor SPT tersebut muncul ketika mendapatkan kabar bahwa mobil Jeep Wrangler milik Mario berstatus masa pajak habis.
Menkeu Sri Mulyani sangat memahami pandangan dan kekecewaan masyarakat akan pertanyaan apakah Kemenkeu dan Dirjen Pajak merupakan instansi yang dipercaya, apalagi setelah munculnya kasus penganiayaan ini.
“Dengan munculnya suatu gaya hidup hedonistik mewah dari jajaran Direktorat Jendal Pajak ini menimbulkan pertanyaan serius dari masyarakat,” ungkap Sri Mulyani dalam konferensi pers, Jumat, 24 Februari 2023.
Menkeu memahami perasaan masyarakat saat ini, namun pihaknya melakukan respon koreksi terhadap persepsi masyarakat dan faktual yang muncul. Terutama tingkat kepercayaan atas amanah dan tugas yang diemban Direktorat Jendral Pajak (DJP).
“Saya berharap masyatakat ikut serta menjaga institusi dan instrumen penting bagi negara,” jelas Sri Mulyani.
Lebih jauh dia menjelaskan, kewajiban perpajakan telah diatur undang-undang. Hasil dari pajak juga dinikmati langsung oleh masyarakat. Mulai dari bidang pendidikan, kesehatan, bantuan sosial dan lainnya.
“Tahun ini, kami akan belanjakan Rp608,3 triliun untuk pendidikan, kesehatan Rp168 triliun, untuk bantuan sosial dan perlindungan Rp479 triliun dan pembangunan infrastruktur masyarakat dan ekonomi,” jelasnya.
Menkeu juga menegaskan, pihaknya tetap berkomitmen mengelola penerimaan negara dan membelanjakannya sesuai aturan perundang-udangan.
“Saya mengimbau masyarakat yang kecewa, atau marah atas tingkah laku dari putra seorang jajaran Kemenkeu, tidak akan memengaruhi komitmen kita bersama dalam membangun Indonesia,” tutupnya. (*)
Editor: Rezkiana Nisaputra
Poin Penting Menurut Asuransi Jasindo mobilitas tinggi memicu potensi kecelakaan dan kejahatan, sehingga perlindungan risiko… Read More
Poin Penting Pemerintah menyelamatkan lebih dari Rp6,6 triliun keuangan negara, sebagai langkah awal komitmen Presiden… Read More
Poin Penting Bank Mandiri menerapkan perlakuan khusus kredit bagi debitur terdampak bencana di Aceh, Sumut,… Read More
Poin Penting BNI menyalurkan kredit Rp822,59 triliun per November 2025, naik 11,23 persen yoy—melampaui pertumbuhan… Read More
Poin Penting BSI menyiagakan 348 kantor cabang di seluruh Indonesia selama libur Natal 2025 dan… Read More
Poin Penting Harga emas Pegadaian turun jelang libur Nataru 2025/2026, dengan emas Galeri24 turun Rp22.000… Read More
View Comments
Seharusnya semua pejabat DJP diaudit harta kekayaannya baik oleh BPK, KPK juga Auditor Independent.
Jika terbukti ditemukan harta dari hasil Gratifikasi ataupun cuan dari pemutihan pajak wajib pajak langsung ditangkap dan kasih seragam orange.
Bukan hanya untuk pejabat DJP saja tapi seluruh pejabat dibawah naungan Kemenkeu juga kementerian lainnya.