Jakarta–Pemprov DKI Jakarta dan Bank Indonesia (BI) menggandeng Bank Pembangunan Daerah (BPD) DKI Jakarta menerbitkan kartu Jakarta One yang dapat dipergunakan warga DKI sebagai kartu identitas elektronik dan memiliki value.
Peluncuran prototype kartu ini dilaksanakan oleh Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok), Gubernur Bank Indonesia, Agus D.W. Martowardojo dan Direktur Utama Bank DKI, Kresno Sediarsi.
“Dengan kartu ini Pemrov DKI akan dapat mengelola informasi mengenai pola aktivitas dan pergerakan warganya dalam akses ke sarana publik,” kata Kresno di Jakarta, Kamis, 2 Juni 2016.
Kresno megatakan kartu Jakarta One sendiri dibuat dengan tujuan agar Pemrov DKI dapat memformulasikan kebijakan yang berpihak kepada kebutuhan masyarakatnya atas sarana publik. Lebih jauh lagi, Pemrov DKI dapat memberikan berbagai program insentif untuk mempengaruhi perilaku warganya mendukung kebijakan publik, misalnya dengan pemberian program subsidi transportasi kepada para penghuni rumah susun dan pemegang kartu Jakarta Pintar.
Selain itu, lebih luas lagi fungsinya termasuk mencakup transportasi, akses sarana kesehatan, pembayaran pajak dan retribusi, pembayaran sarana utilitas seperti listrik, telepon, air minum, gas dan BBM.
Saat ini peluncuran kartu ini untuk 2016 masih dilakukan secara terbatas untuk segmen masyarakat yang mendapat subsidi seperti penghuni rumah susun dan secara bertahap akan diperluas cakupannya pada 2019.
“Jakarta One akan mendorong terbentuknya masyarakat digital dan terbentuknya Jakarta Smart City. Peran Bank DKI adalah pendukung Pemrov DKI,” (*) Dwitya Putra
Poin Penting IHSG menguat 1,46 persen ke 8.632,76, mendorong kapitalisasi pasar BEI naik 1,39 persen… Read More
Poin Penting OJK dan Polda Kalimantan Utara menuntaskan penyidikan dugaan tindak pidana perbankan di Bank… Read More
Poin Penting IHSG naik 1,46 persen ke level 8.632,76, diikuti kenaikan kapitalisasi pasar 1,39 persen… Read More
Poin Penting NII BTN melonjak 44,49 persen yoy menjadi Rp12,61 triliun pada kuartal III 2025,… Read More
Poin Penting LPS membuka peluang percepatan implementasi Program Penjaminan Polis (PPP) dari mandat 2028 menjadi… Read More
Berlakunya Program Penjaminan Polis (PPP) yang telah menjadi mandat ke LPS sesuai UU No. 4… Read More