Poin Penting
- DPR meminta Kemenkeu segera mencairkan anggaran darurat Rp290 miliar untuk penanganan karhutla.
- Karhutla telah berdampak pada kesehatan, pendidikan, transportasi, dan aktivitas ekonomi masyarakat.
- DPR mendorong penguatan patroli, penegakan hukum, pemulihan ekosistem, serta sinergi antarlembaga.
Jakarta – DPR mendesak Kementerian Keuangan segera mencairkan anggaran darurat Rp290 miliar untuk kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Anggaran tersebut dibutuhkan untuk memperkuat operasional pencegahan dan penanggulangan kebakaran.
Anggota Komisi IV DPR RI Rajiv menilai penanganan kebakaran tidak bisa ditunda. Dampaknya telah meluas ke berbagai sektor dan mengganggu kehidupan masyarakat.
“Karhutla saat ini telah berdampak pada kesehatan, pendidikan, transportasi hingga aktivitas ekonomi. Nah, kondisi itu diperparah cuaca kering karena fenomena El Nino,” kata Rajiv dalam keterangan tertulis, Sabtu (22/8).
Baca juga: Menko Airlangga: Karhutla Kalimantan Ganggu Ekonomi
DPR Soroti Dampak Karhutla dan Cuaca Kering
Rajiv menilai pemerintah perlu mengambil langkah luar biasa menghadapi situasi tersebut. Penanganan tidak cukup berhenti pada pemadaman api dan pengendalian asap.
Menurut dia, pemerintah harus menyiapkan pemulihan ekosistem setelah kebakaran terkendali. Salah satunya melalui penanaman kembali kawasan hutan dan lahan yang terdampak.
Upaya pencegahan juga perlu diperkuat melalui patroli terpadu di wilayah rawan. Sosialisasi larangan pembakaran lahan harus menyasar masyarakat dan korporasi.
Penegakan Hukum Harus Berjalan
Selain pencegahan, Rajiv meminta proses penegakan hukum tetap berjalan selama pemulihan dilakukan. Penyebab kebakaran perlu diselidiki untuk menemukan pihak yang bertanggung jawab.
“Penegakan hukum harus berjalan dan terukur sambil berjalan dengan upaya pemulihan karhutla,” katanya.
Dorongan tersebut muncul ketika kebakaran baru masih ditemukan di sejumlah wilayah Kalimantan. Data BNPB pada Jumat (21/8) menunjukkan kejadian tersebut masih terjadi.
Karhutla Kembali Muncul di Kalimantan
Di Kabupaten Paser, Kalimantan Timur, kebakaran kembali muncul di tiga kecamatan. Wilayah itu meliputi Tanah Grogot, Batu Sopang, dan Batu Engau.
Total lahan terbakar di Kabupaten Paser mencapai sekitar 25,29 hektare. Sementara itu, kejadian lain tercatat di Kabupaten Kutai Kartanegara.
Kebakaran terjadi di Loa Kulu, Tenggarong, serta sejumlah wilayah lainnya. Lokasi tersebut mencakup Pendingin, Sanga-Sanga, Muara Muntai, Muara Jawa, dan Kota Bangun.
Total lahan terbakar di Kutai Kartanegara mencapai 49,55 hektare. Kelurahan Pendingin menjadi wilayah dengan luas kebakaran terbesar, yakni 42 hektare.
Baca juga: 88 Persen Geothermal RI Belum Tersentuh, Bahlil Bongkar Tantangan Besarnya
Rajiv mengapresiasi seluruh pihak yang bekerja menangani asap di berbagai wilayah terdampak. Ia menyebut BNPB, kepolisian, pemerintah daerah, dan pihak lainnya.
“Ke depan, perlu diperkuat sinergi antara Manggala Agni, TNI, Polri, dan pemda dalam pendinginan dini sebelum api meluas,” katanya.
Dengan kondisi tersebut, percepatan anggaran menjadi sorotan penting dalam penanganan karhutla. DPR meminta Kemenkeu segera mencairkan dana agar pencegahan dan penanggulangan berjalan optimal. (*)
Editor: Galih Pratama
