Ilustrasi: Industri perbankan Tanah Air. (Foto: istimewa)
Jakarta – Sepanjang 2024, industri perbankan Tanah Air diwarnai berbagai langkah strategis untuk memperluas jangkauan bisnisnya. Mulai dari rebranding nama dan logo, konsolidasi, merger, hingga akuisisi.
Tak hanya itu, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai regulator dan juga pemerintah menerbitkan sejumlah aturan baru bagi industri perbankan.
Infobanknews telah merangkum peristiwa penting yang terjadi di industri perbankan Indonesia sepanjang 2024. Berikut laporannya:
Bank Tabungan Negara (BTN) secara resmi mengganti logonya per 3 Maret 2024 lalu. Perubahan tersebut menjadi wajah baru perusahaan, serta sebagai ‘kado’ HUT ke-74 tahun pada 9 Februari 2024 setelah berkiprah di Tanah Air dengan fokus bisnis pembiayaan perumahan
Direktur Utama BTN Nixon LP Napitupulu mengatakan peluncuran logo baru sekaligus rebranding BTN menjadi simbol keberhasilan dari transformasi yang dilakukan perusahaan. Logo baru merepresentasikan perusahaan yang lebih dinamis dan adaptif terhadap perkembangan zaman serta komitmen untuk terus melayani nasabah dengan dan terus mengembangkan bisnis yang berorientasi pada pertumbuhan yang progresif dengan optimis.
PT Bank KB Bukopin Tbk resmi mengganti nama merek dan logo perusahaan menjadi KB Bank. Perubahan ini merupakan langkah perusahaan untuk memperkuat posisinya sebagai entitas perbankan terkemuka dan terpercaya di Indonesia sekaligus melengkapi perjalanan transformasi perusahaan yang didirikan sejak 2021.
Presiden Direktur KB Bank, Tom (Woo Yeul) Lee mengatakan, perubahan ini tidak memengaruhi nama legal perusahaan yang tetap PT Bank KB Bukopin Tbk. Identitas baru tersebut mencerminkan nilai-nilai, visi, dan komitmen dalam memberikan layanan terbaik kepada nasabah.
“Kami yakin dengan penggantian nama ini akan semakin meningkatkan kepercayaan nasabah sekaligus memperkuat brand ‘KB’ sebagai bank yang terdepan, terpercaya dan dicintai masyarakat Indonesia,” ujarnya saat konferensi pers pada awal Maret 2024.
Pada 3 Mei 2024, Hanhwa Life perusahaan asal Korea Selatan telah mengakuisisi 40 persen saham PT Bank Nationalnobu Tbk atau Bank Nobu (NOBU).
Adapun langkah mengakuisisi saham Bank Nobu tersebut sebagai upaya Hanwha Life melakukan ekspansi ke pasar keuangan Asia Tenggara.
Dilaporkan, Hanwha Life dan Bank Nobu telah menandatangani sale purchase agreement (SPA) pada Jumat pekan lalu. Hanwha Life sepakat untuk mengakuisisi 40 persen saham Bank Nobu dari Lippo Group.
Baca juga: Kaleidoskop 2024: Suku Bunga Acuan BI Capai Puncak Tertinggi 6,25 Persen
OJK meluncurkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 7 Tahun 2024 tentang Bank Perekonomian Rakyat (BPR) dan Bank Perekonomian Rakyat Syariah (BPRS) untuk mengakselerasi penguatan aspek kelembagaan industri BPR dan BPR Syariah.
Aturan ini ditujukan untuk mendorong BPR/BPRS untuk berkembang menjadi lembaga keuangan yang berintegritas, adaptif, dan berdaya saing. Lembaga keuangan ini diharapkan mampu berkontribusi dalam menyediakan layanan keuangan kepada masyarakat terutama pelaku usaha mikro dan kecil di wilayahnya.
Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Dian Ediana Rae mengatakan, aturan tersebut sejalan dengan amanat UU No. 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (P2SK).
“Yang mana [UU P2SK] secara spesifik mengatur mengenai kewajiban konsolidasi, jangka waktu pemenuhan rencana tindak kewajiban konsolidasi, hingga pemberian relaksasi OJK kepada industri BPR/BPRS untuk mendorong pelaksanaan konsolidasi,” katanya dalam konferensi pers.
OJK resmi meluncurkan Roadmap Penguatan Pengembangan dan Penguatan Industri BPR-BPRS (RP2B). Roadmap ini bertujuan untuk mendorong industri bank rural Tanah Air.
Menurut Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK, Dian Ediana Rae, pengeluaran RP2B ini sesuai dengan mandat yang tertuang pada Undang-Undang No. 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK). Adapun 3 poin penting mengenai RP2B, yaitu penguatan modal, mempercepat konsolidasi, serta tata kelola permodalan.
“Kebijakan UU P2SK dalam roadmap ini akan fokus pada tiga aspek, yakni penguatan modal, percepatan konsolidasi, dan capital outflow,” ujar Dian pada peluncuran RP2B, Senin, 20 Mei 2024.
Dian menyampaikan, konsolidasi menjadi salah satu poin penting dalam RP2B.
Terlebih, saat ini tengah ramai pembicaraan mengenai BPR yang terpaksa dilikuidasi, buntut dari fraud atau mismanagement. Menurut Dian, konsolidasi ini akan memperkuat ketahanan dari BPR-BPRS.
“Konsolidasi sangat diperlukan dalam rangka memperkuat industri dan meningkatkan kapasitas serta efisiensi landasan pemikiran BPD, BPR, dan BPRS,” tambah Dian.
PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BTN) menyatakan batal untuk mengakuisisi Bank Muamalat Indonesia Tbk. (BMI). Hal itu disampaikan oleh Direktur Utama BTN Nixon L.P. Napitupulu dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama DPR RI pada 8 Juli 2024.
Menurut Nixon, pihaknya tidak akan meneruskan untuk mengakuisisi Bank Muamalat karena berbagai alasan yang belum bisa disampaikan secara terbuka kepada publik.
“Kami sudah sampaikan ke OJK, cuma kami belum lakukan keterbukaan informasi bahwa kami tidak akan lakukan akuisisi Bank Muamalat dengan berbagai alasan, yang bisa kami sampaikan kemudian pada saat tertutup. Jadi kami tidak akan meneruskan,” ungkap Nixon
OJK mengungkapkan kelanjutan dari rencana merger antara PT Bank MNC International Tbk. (BABP) atau MNC Bank dan PT Bank Nationalnobu Tbk. (NOBU) atau Bank Nobu.
Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Dian Ediana Rae mengatakan MNC Bank dan Bank Nobu sudah melakukan upaya terbaru, yakni melakukan transaksi cross ownership antara kedua entitas grup usaha kedua bank masing-masing sebesar 10 persen.
“Upaya yang sudah dilakukan kedua bank berupa telah dilakukannya transaksi cross ownership antara kedua grup usaha dan kedua bank masing-masing sebesar 10 persen beberapa waktu yang lalu sebagai bagian dari langkah awalan menuju merger kedua bank,” kata Dian dalam jawaban tertulis dikutip Senin, 12 Agustus 2024.
PT Bank OCBC NISP Tbk (OCBC) melakukan penggabungan usaha atau merger dengan PT Bank Commonwealth (PTBC) sebagai langkah strategis yang menandai tahapan baru dalam industri perbankan Indonesia yang efektif pada 1 September 2024.
Presiden Direktur OCBC, Parwati Surjaudaja, mengatakan merger ini merupakan langkah strategis yang dilakukan oleh OCBC untuk terus tumbuh menjadi bank swasta terkemuka di Indonesia. Merger ini juga mencerminkan komitmen dalam peningkatan layanan nasabah dan pemanfaatan peluang yang ada di pasar perbankan nasional.
“Kami percaya penggabungan ini akan membawa sinergi. Dengan menyatukan kekuatan yang dimiliki, OCBC siap melayani basis nasabah yang lebih luas dengan solusi perbankan yang lebih komprehensif,” ucap Parwati dalam keterangan resmi.
Ia juga menambahkan, merger tersebut juga diharapkan dapat memperluas akses bagi nasabah PTBC terhadap jaringan luas dan kapabilitas OCBC di kawasan ASEAN, Greater China, dan wilayah lainnya, terutama dalam layanan corporate banking.
Baca juga: Sederet Bank Besar Asia Dikabarkan Tertarik Caplok Panin Bank, Begini Kata OJK
Pemegang saham substansial PT Bank Pan Indonesia Tbk (PNBN) atau Panin Bank, yakni ANZ yang merupakan bank asal Australia dan keluarga Gunawan sebagai pendiri Panin Group sedang melakukan pertimbangan untuk menjual saham pengendali gabungan Bank Panin.
Seorang sumber menyatakan bahwa, keluarga Mu’min Ali Gunawan alias Lie Mo Ming yang mendirikan Bank Panin pada tahun 1971 rencananya akan melepas saham kendalinya sebanyak 46,52 persen di Bank Panin.
Dalam keterbukaan informasi, manajemen Panin Bank menyebutkan bahwa kabar tersebut bukan berasal dari manajemen Panin Bank. Oleh karenanya, perseroan tidak mengetahui kebenaran berita yang dimaksud.
“Pemberitahuan tersebut bukan berasal dari manajemen PT Bank Panin Tbk, sehingga kami tidak mengetahui kebenaran berita yang dimaksudkan di dalam pemberitahuan tersebut,” tulis manajemen PNBN.
PT Bank Permata Tbk (Permata Bank) meluncurkan logo terbaru yang menggantikan logo permata menjadi bunga lotus pada Jumat, 27 September 2024 lalu.
Langkah ini adalah bagian dari penyelarasan strategi dan bisnis dengan tujuan untuk menciptakan citra yang kohesif, terpadu, dan sepadan dengan Bangkok Bank sebagai pemegang saham pengendali.
Meliza M. Rusli, Direktur Utama Permata Bank menyampaikan, perubahan bentuk pada logo adalah sinergi antara Permata Bank dan Bangkok Bank yang mencerminkan aspirasi perseroan, “Growing Together” sebagai bank lokal dengan jaringan global dan visi regional.
“Penyelarasan ini merupakan komitmen bersama untuk menjadi bank terpercaya dalam membina hubungan jangka panjang yang berkelanjutan dengan seluruh pemangku kepentingan melalui kolaborasi lintas negara dalam jaringan kemitraan yang dimiliki Permata Bank dan Bangkok Bank,” ungkap Meliza.
PT Bank BTPN Tbk (Bank BTPN) secara resmi mengumumkan perubahan nama menjadi PT Bank SMBC Indonesia Tbk (SMBC Indonesia). Transformasi ini merupakan langkah untuk memperkuat kehadiran SMBC Indonesia di pasar yang semakin kompetitif.
“Setelah merger yang terjadi dalam 2019, antara Bank Tabungan Pensiun Nasional dan Bank Sumitomo menjadi Bank BTPN. Hari ini saya dengan bangga mengumumkan langkah berikutnya dalam evolusi kami, yakni transformasi merek dari Bank BTPN menjadi SMBC Indonesia,” ujar President Director of SMBC Indonesia Henoch Munandar dalam Konferensi Pers, Selasa, 3 Desember 2024.
Henoch menambahkan bahwa transformasi merek ini lebih dari sekadar berubah nama atau identiftas visual, namun juga menandai tonggak lima tahun sejak penggabungan tersebut yang buat SMBC Indonesia lebih kuat.
OJK melaporkan perkembangan konsolidasi BPR jelang batas akhir pemenuhan modal inti minimum. Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Dian Ediana Rae menyampaikan hingga September 2024 terdapat penggabungan 17 BPR menjadi 6 BPR.
Dian menyebut jumlah perizinan kelembagaan BPR Syariah yang diproses pada tahun 2024 yaitu, Januari sampai dengan September 2024 sebanyak 6, dengan rincian 1 penggabungan antara 1 BPR dengan 1 BPRS menjadi 1 BPRS, tiga perubahan kegiatan usaha BPR menjadi BPR Syariah dan 2 BPRS dicabut izin usahanya.
Kemudian, pada periode 2023 sampai dengan 4 November 2024 tercatat 53 BPR/S telah selesai melaksanakan proses konsolidasi menjadi 17 BPR/S, sehingga terjadi pengurangan sebanyak 36 BPR/S.
“13 BPR/S telah disetujui untuk konsolidasi menjadi namun masih dalam proses Kemenkumham sehingga akan berkurang sebanyak 8 BPR/BPRS,” jelasnya dalam Raker bersama DPR RI, Senin (18/11/2024).
Baca juga: OJK Terbitkan 3 Aturan Baru Perkuat BPR dan BPRS, Ini Isi Lengkapnya!
OJK per 17 Desember 2024 melaporkan telah mencabut izin usaha 20 BPR. Terakhir OJK mencabut izin usaha PT BPR Arfak Indonesia, yang beralamat di Jalan Trikora Wosi, Kelurahan Wosi, Distrik Manokwari Barat, Kabupaten Manokwari, Papua Barat.
Adapun sejumlah BPR yang dicabut izin usahanya antara lain, BPRS Mojo Artho Kota Mojokerto (Perseroda), BPR Wijaya Kusuma, BPR Pasar Bhakti Sidoarjo, BPR Usaha Madani Karya Mulia, BPR Purworejo, BPR EDC Cash, BPR Aceh Utara, BPR Sembilan Mutiara, BPR Bali Artha Anugrah, BPRS Saka Dana Mulia, BPR Dananta, BPR Bank Jepara Artha, BPR Lubuk Raya Mandiri, BPR Sumber Artha Waru Agung, BPR Nature Primadana Capital, BPRS Kota Juang (Perseroda), BPR Duta Niaga, BPR Pakan Rabaa, BPR Kencana, dan PT BPR Arfak Indonesia.
Tak hanya bank umum, ada juga BPR yang mengubah namanya jelang akhir 2024. Adalah Koinworks Bank atau PT BPR Koinworks Sejahtera Annua yang mengumumkan perubahan nama menjadi PT BPR Luna Sinar Indonesia atau Bank Luna.
Joko Purwanto, Direktur Utama Bank Luna menjelaskan, perubahan nama Koinworks Bank jadi Bank Luna bertujuan untuk mempermudah pengucapan dan penyebutan nama bank. Terutama dalam mendekatkan diri kepada nasabah.
“Kami senang dengan perubahan nama ini karena Bank Luna akan semakin dekat dengan nasabah, termasuk para pelaku UKM. Dengan identitas baru ini, kami berharap dapat terus mendukung pertumbuhan ekonomi lokal terutama UKM melalui layanan yang inovatif dan relevan dengan kebutuhan masyarakat sambil tetap menjaga integritas dan profesionalisme,” kata Joko dikutip 20 Desember 2024.
Editor: Galih Pratama
Jakarta - Ketua Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI), Tulus Abadi, mengimbau masyarakat untuk tidak melakukan… Read More
Jakarta - Mulai 2025, pemerintah memberikan layanan pemeriksaan kesehatan atau medical check-up gratis untuk masyarakat… Read More
Jakarta – Tim penyidik dari Kantor Investigasi Korupsi untuk Pejabat Tinggi (CIO) gagal menahan Presiden Korea… Read More
Jakarta – Upah Minimun Provinsi (UMP) resmi diberlakukan oleh pemerintah pada 1 Januari 2025 dengan… Read More
Jakarta - Pemerintah menargetkan investasi senilai Rp13.032 triliun pada periode 2025-2029. Target ini sebagai upaya… Read More
Menteri BUMN Erick Thohir yang hadir dalam rapat kerja tersebut memberikan sambutan dan arahan. Direktur… Read More