Categories: Ekonomi dan Bisnis

Kajian Revisi Daftar Negatif Investasi Selesai

Jakarta–Menteri Koordinator Perekonomian Darmin Nasution menyatakan revisi Daftar Negatif Investasi (DNI) telah selesai dan siap dibawa ke sidang kabinet hari ini. Rencananya jika revisi DNI itu disetujui oleh Presiden, maka akan segera diumumkan sebagai Paket Kebijakan terbaru.

“Kita sudah selesai, apakah Presiden akan memutuskan diumumkan atau masih perlu misalnya kalau dianggap perlu perbaikan ya kita lakukan,tapi kalau diputuskan umumkan ya kita umumkan,” kata Darmin usai Seminar “Evaluasi Pembangunan Infrastruktur dan Prospek di 2016/2017: Rumusan Langkah Konkret ke Depan” di Jakarta, Rabu 10 Februari 2016.

Darmin mengatakan dengan revisi DNI tersebut diharapkan investasi makin terbuka. Meski begitu dia belum berani mengungkapkan proyeksi pertumbuhan investasi dengan dibukanya sektor-sektor tersebut bagi investasi asing.

Seperti diketahui, peraturan terkait DNI terakhir diatur di dalam Peraturan Pemerintah no. 39 tahun 2014 tentang Daftar Bidang Usaha yang Tertutup dan Bidang Usaha yang Terbuka dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal. Di dalam peraturan tersebut, disebutkan ada 19 bidang usaha sesuai KBLI yang tertutup untuk penanaman modal. (*) Ria Martati

Paulus Yoga

Recent Posts

Prabowo Genjot Bedah Rumah 400 Ribu Unit, Sasar Seluruh Daerah

Poin Penting Program bedah rumah target 400 ribu unit pada 2026. Dilaksanakan di seluruh kabupaten/kota… Read More

2 hours ago

Negara Rugi Rp25 Triliun dari Rokok Ilegal, Program Prioritas Terancam

Poin Penting Rokok ilegal merugikan negara hingga Rp25 triliun per tahun Peredaran meningkat, capai 10,8%… Read More

2 hours ago

CIMB Niaga Luncurkan OCTOBIZ untuk Permudah Pengelolaan Transaksi Bisnis

OCTOBIZ merupakan platform digital banking terintegrasi yang dirancang untuk membantu para pelaku usaha dalam mengelola… Read More

2 hours ago

DPR Soroti Harga BBM, Pemerintah Klaim Siap Hadapi Lonjakan Minyak Dunia

Poin Penting Ketua Komisi XI DPR RI, Mukhamad Misbakhun meminta pemerintah transparan soal kesiapan fiskal… Read More

2 hours ago

Wamen Bima Arya Tegaskan Aturan Main WFH ASN, Pelayanan Publik Tak Boleh Kendur

Poin Penting Pemerintah memastikan kebijakan WFH diterapkan tanpa mengurangi kualitas pelayanan kepada masyarakat. Sektor layanan… Read More

3 hours ago

OJK dan BEI Terapkan Kebijakan HSC, Berikut Penjelasannya

Poin Penting OJK terapkan kebijakan HSC untuk mengidentifikasi konsentrasi kepemilikan saham yang tinggi pada kelompok… Read More

5 hours ago