Moneter dan Fiskal

Kadin Ungkap Tiga Sektor ‘Emas’ Pendorong Ekonomi RI, Apa Saja?

Jakarta – Indonesia sebentar lagi akan memasuki masa pemerintahan baru di bawah pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka. Akan ada banyak pekerjaan rumah yang perlu dibereskan di masa pemerintahan baru nanti, mulai dari keberlanjutan sejumlah proyek infrastruktur besar seperti Ibu Kota Nusantara (IKN), pengendalian inflasi, hingga utang negara yang kian menumpuk.

Kendati demikian, pemerintahan yang baru kelak tak perlu terlalu bingung dalam menghadapi rintangan yang ada. Ketua Dewan Pertimbangan Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin), Anindya Bakrie mengatakan setidaknya ada tiga sektor yang perlu difokuskan oleh pemerintah Indonesia ke depannya untuk bisa mendulang “medali emas” di bidang ekonomi. Ketiga hal itu, yakni ketahanan pangan, energi, dan kesehatan.

“Optimisme kita mesti seperti optimisme waktu di Olimpiade 2024. Ketika seluruh dunia sedang dalam tantangan yang berimbas kepada kita, justru kita melihat banyak sekali peluang yang Indonesia bisa mendapatkan (medali) emasnya,” ujar Anindya saat ditemui di Jakarta, Kamis, 29 Agustus 2024.

Baca juga: Bos Kadin: Transisi Energi Berkelanjutan dan Pertumbuhan Ekonomi Harus Seimbang

Lebih lanjut, Anindya menyatakan jika ketiga sektor tersebut bisa menjadi lahan bagi para pengusaha dan dunia usaha secara keseluruhan, baik swasta, BUMN, maupun koperasi untuk berpartisipasi. Untuk memaksimalkan potensi di ketiga sektor tersebut, ia menjelaskan ada dua kunci penting yang perlu dilakukan.

Pertama, hilirisasi atau industrialisasi untuk menciptakan nilai tambah dari setiap upaya yang ada. Dan kedua adalah digitalisasi, yang mana perlu penggunaan digital untuk membuat semua proses yang ada menjadi lebih baik lagi, khususnya dari sisi efisiensi dan akurasi.

Ia kemudian mengomentari rancangan APBN 2025 yang menurutnya sangat realistis untuk dicapai. Target di APBN 2025 untuk pertumbuhan ekonomi sebesar 5,2 persen dan 2,5 persen untuk inflasi yang dicapai dari konsumsi domestik serta belanja pemerintah, menurutnya bisa menopang 70 persen optimalisasi pada tiga sektor itu.

Baca juga: Bambang Brodjonegoro Ungkap Prospek dan Tantangan Ekonomi RI di Tengah Ketidakpastian Global

“Sisanya, investasi, ekspor, dan transformasi ekonomi, saya rasa bisa membuat lebih tinggi lagi dari angka-angka tersebut. Dan menurut saya itu konservatif,” tegasnya. 

Ia juga merespons positif setiap kebijakan ekonomi yang ada di era kepemimpinan Jokowi-Ma’ruf, yang akan dilanjutkan pada era Prabowo-Gibran nanti. Beberapa kebijakan seperti pembangunan infrastruktur dan program makan siang gratis, ia sebut dapat membuat dunia usaha berpartisipasi serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

“Tapi juga membantu investasi itu terus bergulir. Karena negara yang stabil pasti punya daya tarik tersendiri untuk buat orang berinvestasi,” tukasnya. (*) Steven Widjaja

Galih Pratama

Berkecimpung di industri media sejak 2014. Saat ini di infobanknews.com bertugas menulis dan menyunting artikel yang berkaitan dengan isu ekonomi, perbankan, pasar modal hingga industri keuangan non-bank (IKNB).

Recent Posts

Kemenkop Luruskan Isu Bentrokan Desa yang Dikaitkan Kopdes Merah Putih

Poin Penting Kementerian Koperasi Republik Indonesia menegaskan pembangunan Kopdes Merah Putih hanya di lahan bebas… Read More

48 mins ago

Bukti Potong PPh 21 Pensiun Kini Bisa Diunduh Online, Ini Cara Aksesnya

Poin Penting Bukti potong PPh 21 pensiun kini dapat diunduh secara daring melalui layanan TOOS… Read More

1 hour ago

Hasan Fawzi Kini Resmi Jabat Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal OJK

Poin Penting Hasan Fawzi mengucapkan sumpah jabatan sebagai Anggota Dewan Komisioner OJK sekaligus Kepala Eksekutif… Read More

2 hours ago

Sah! Friderica Widyasari Dewi Resmi Jadi Ketua OJK Periode 2026-2031

Poin Penting Mahkamah Agung Republik Indonesia resmi melantik Friderica Widyasari Dewi sebagai Ketua Dewan Komisioner… Read More

2 hours ago

MA Lantik 7 Dewan Komisioner OJK Periode 2026-2031, Ini Daftar Lengkapnya

Poin Penting Mahkamah Agung RI melantik tujuh Dewan Komisioner OJK periode 2026–2031 di Jakarta pada… Read More

2 hours ago

DJP Catat 8,8 Juta SPT Tahunan Masuk per 24 Maret, Aktivasi Coretax Tembus 16,7 Juta

Poin Penting Pelaporan SPT Tahunan mencapai 8,8 juta hingga 24 Maret 2026, dengan aktivasi Coretax… Read More

3 hours ago