Kadin Soroti Dua Permasalahan Industri Nasional

DPR: Somasi Perusahaan Rokok Mengada-ada

Jakarta — Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia, Rosan P Roeslani memandang ada dua persoalan mendasar yang harus segera dibenahi oleh pemerintah secara tepat dan terarah guna membenahi persoalan industri nasional.

Pertama adalah persoalan seputar kedalaman struktur industri dan ekonomi nasional. Kedua adalah persoalan iklim pembangunan industri yang berkelanjutan.

“Industri adalah pondasi bagi pembangunan ekonomi nasional secara menyeluruh. Maka perbaikan struktur ekonomi Indonesia tidak bisa lepas dari upaya memperbaiki struktur industri guna menempatkan sektor industri sebagai motor perekonomian,” jelas Rosan Roeslani pada acara Focus Group Discussion (FGD) bidang Industri “Membangun Industri Berkelanjutan” di Hotel Borobudur Jakarta, Senin, 27 November 2017.

Dirinya menilai, dari hasil analisa sejumlah lembaga kajian ekonomi maupun data pertumbuhan ekonomi nasional menunjukkan kontribusi sektor industri terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) mengalami penurunan dibandingkan era tahun 1990 hingga awal tahun 2000.

Rosan memaparkan, hingga kuartal III/2017 sektor jasa masih menjadi andalan utama pertumbuhan ekonomi. Padahal, sektor jasa memiliki daya serap tenaga kerja yang rendah ditambah memiliki karakteristik lebih berorientasi pada urban area serta kawasan penopang.

Faktor tersebut berbeda dengan karakter industri manufaktur yang memiliki daya serap tenaga kerja tinggi serta dapat dibangun di mana saja sesuai potensi daerah.

“Itu artinya industri lebih memiliki potensi bersumbangsih bagi pemerataan pembangunan, menggerakkan ekonomi masyarakat hingga menggenjot ekonomi nasional,” tutur Rosan.

Dengan mengandalkan sektor jasa sebagai pendorong pertumbuhan ekonomi dalam pandangan Rosan, menunjukkan bahwa kedalaman struktur ekonomi nasional masih menyisakan kerentanan terhadap krisis. Idealnya, industri manufaktur menjadi sektor andalan dengan ditunjang oleh sektor jasa, pertanian, dan investasi.

“Karena itu, seluruh pemangku kepentingan ekonomi perlu menyatukan pandangan dan upaya untuk mengembalikan sektor industri sebagai motor pembangunan,” tutup Rosan. (*)

Suheriadi