Kadin: Program Perumahan Massal Bisa Dongkrak PDB hingga 1,5 Persen

Poin Penting

• Kadin menilai program perumahan massal berkelanjutan berpotensi menambah pertumbuhan PDB Indonesia sekitar 1-1,5% serta menciptakan lapangan kerja besar.
• Sektor perumahan punya dampak ekonomi cepat dan luas, menggerakkan industri bahan bangunan, logistik, dan jasa keuangan.
• Program perumahan pemerintah dinilai bukan hanya solusi sosial, tetapi juga mesin pertumbuhan ekonomi dan pemerataan kepemilikan rumah.

Jakarta – Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin) Bidang Luar Negeri menilai program perumahan massal berkelanjutan berpotensi mendorong pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia hingga 1-1,5 persen.

Wakil Ketua Umum Koordinator Bidang Luar Negeri Kadin, James T. Riady mengatakan, pembangunan perumahan berkelanjutan tidak hanya menyediakan hunian, tetapi juga menciptakan lapangan kerja dalam skala besar serta menggerakkan berbagai sektor terkait, seperti industri bahan bangunan, logistik, dan jasa keuangan.

“Dalam jangka panjang, sektor ini berpotensi menambah pertumbuhan PDB sekitar 1 hingga 1,5 persen. Hanya sedikit sektor yang memiliki dampak langsung dan cepat terhadap penciptaan lapangan kerja dan aktivitas ekonomi seperti sektor perumahan,” tutur James, dalam acara Monthly Economic Diplomacy Breakfast, Jakarta, Jumat (14/2).

Menurutnya, program perumahan baru yang didorong Presiden bertujuan mengatasi tantangan ini secara masif, memberikan jutaan masyarakat yang saat ini belum memiliki rumah kesempatan nyata untuk memilikinya. 

“Ini bukan hanya persoalan sosial, tetapi juga mesin ekonomi yang sangat kuat,” tegasnya.

Baca juga: Kadin Dorong Galangan Kapal Jadi Mesin Baru Pertumbuhan Ekonomi Nasional

Selain sektor perumahan, James juga menyinggung perkembangan positif di sektor perdagangan. Ia menyebut Indonesia telah melakukan diskusi konstruktif dengan sejumlah mitra utama yang diharapkan menghasilkan perbaikan signifikan.

Dalam forum Kadin Monthly Economic Diplomacy Breakfast bukan sekadar seremoni, melainkan ruang praktis yang mempertemukan diplomasi dengan kebutuhan ekonomi riil.

“Di sinilah para pemimpin bisnis berbicara secara terbuka dan kemitraan bergerak dari niat baik menjadi hasil nyata,” kata James.

Ia menambahkan bahwa tugas kolektif tahun ini adalah menerjemahkan goodwill diplomatik menjadi proyek konkret.

“Kita harus bergerak dari MoU menuju pembangunan pabrik, pelabuhan, kawasan pertanian, hotel, dan infrastruktur digital. Masa depan pertumbuhan Indonesia tidak hanya ditentukan di ruang rapat, tetapi di kawasan investasi, destinasi pariwisata, wilayah pertanian, dan kota-kota sekunder yang sedang berkembang,” tegasnya.

Budaya sebagai Penguat Hubungan Ekonomi

James juga menekankan pentingnya peran budaya dalam diplomasi ekonomi. Menurutnya, budaya tidak hanya berkaitan dengan warisan sejarah, tetapi juga mencakup pariwisata, industri kreatif, kuliner, film, fesyen, musik, hingga konten digital.

Baca juga: Kadin Bidik Peningkatan Investasi Lewat Integrasi Asia Pasifik di ABAC Meeting I 2026

“Dalam banyak kasus, budaya adalah duta pertama sebuah negara jauh sebelum perjanjian dagang ditandatangani. Ketika masyarakat saling menghargai budaya masing-masing, hubungan bisnis menjadi lebih mudah, lebih kuat, dan lebih berkelanjutan,” ujarnya.

Ia turut menilai tahun pertama pemerintahan Presiden Prabowo Subianto menunjukkan transisi kepemimpinan yang berhasil dan menjadi fondasi bagi pertumbuhan ekonomi yang lebih baik.

Menurut James, permintaan domestik tetap kuat, ditandai dengan ekspansi agresif sektor ritel yang membuka gerai-gerai baru.

“Kondisi di lapangan menunjukkan ekonomi berjalan sangat baik, meskipun sering kali narasi yang muncul di luar negeri berbeda,” pungkasnya. (*)

Editor: Yulian Saputra