Jakarta–Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Wilayah Indonesia Timur berharap PT Pertamina (Persero) segera memiliki direktur utama definitif yang baru.
Pasalnya, perusahaan pelat merah itu diberi banyak tugas oleh negara membangun proyek strategis berupa infrastruktur minyak, gas dan menjalankan public service obligation (PSO) di kawasan timur.
“Lebih cepat lebih baik segera ada bos baru. Jangan kelamaan, agar hal-hal strategis yang harus diputus oleh pimpinan perusahaan yang definitif tidak tertunda,” ujar Wakil Ketua Umum Kadin Kawasan Timur Indonesia H. Andi Rukman Karumpa di Jakarta, Senin, 13 Februari 2017.
Andi mengatakan, Pertamina, khususnya di KTI bertugas membangun sejumlah proyek besar infrastruktur migas. Tak hanya itu, Pertamina juga tengah menjalankan PSO kebijakan satu harga Bahan Bakar Minyak di Papua.
Bahkan, pemerintah tengah membahas untuk menambah 44 proyek strategis nasional (PSN) baru dengan nilai mencapai Rp1.098 triliun. Dengan tambahan ini, jumlah proyek yang masuk dalam PSN mencapai 231 proyek senilai Rp3.838 triliun.
“Tentu ini kan akan melibatkan state entreprise sekelas Pertamina,” ujar Andi.
Melihat hal tersebut, dirinya pun berharap Pertamina yang juga menjadi mitra usaha dari pengusaha di KTI segera memiliki pimpinan definitif.
Sebelumnya, Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) PT Pertamina (Persero) memutusan memberhentikan Dirut Pertamina Dwi Soetjipto dan Wakil Direktur Utama Ahmad Bambang dari jabatannya.
Kemudian, pemegang saham menunjuk Yenni Andayani sebagai Pelaksana Tugas Sementara (Plt) Direktur Utama Pertamina.
Yenni saat ini juga menjabat Direktur Energi Baru Terbarukan (EBT) Pertamina. Andi berharap dirut Pertamina yang baru nantinya memiliki komitmen yang kuat untuk membantu pemerintah membangun infrastruktur energi di KTI.
“KTI itu punya bahan baku industri yang melimpah, tapi lemahnya di pasokan energi. Sebab tidak ada infrastruktur energinya. Kita ingin Pertamina komit di sana nanti,” tutupnya. (*)
Editor: Paulus Yoga
Poin Penting KPK melakukan OTT di lingkungan Bea Cukai Kemenkeu dan menangkap Rizal, mantan Direktur… Read More
Poin Penting Istana membantah kabar Presiden Prabowo menggunakan dua pesawat kenegaraan untuk perjalanan luar negeri.… Read More
Poin Penting BTN menargetkan pembiayaan 20.000 rumah rendah emisi pada 2026, setelah menyalurkan 11.000 unit… Read More
Poin Penting Pakar menilai masuknya Danantara Indonesia ke pasar modal sah secara hukum dan tidak… Read More
Poin Penting NPL konstruksi BTN berasal dari kredit legacy sebelum 2020 yang proses pemulihannya membutuhkan… Read More
Poin Penting Komisi VIII DPR RI menekankan sinergi lintas kementerian dan lembaga untuk memperkuat penanggulangan… Read More