Jakarta – Ada kabar gembira dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPANRB). Kementerian yang dipimpin oleh Azwar Anas ini berencana membuka rekrutmen Aparatur Sipil Negara (ASN) setiap tiga bulan sekali.
Rencana rekrutmen ASN ini berarti lebih cepat dari biasanya yang dilakukan setiap satu tahun atau dua tahun sekali.
Menurut Anas, perubahan rekrutmen ASN itu sesuai dengan tujuh agenda reformasi dan transformasi sesuai Undang-undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN.
“Pertama, transformasi rekrutmen dan jabatan ASN, jadi ke depan rekrutmen tidak ritual dua atau satu tahunan, karena tiap tiga bulan akan ada rekrutmen ASN,” kata Anas dikutip dari Antara, Rabu, 6 Desember 2023.
Baca juga: Simak Tabel Gaji PNS 2024, Naik hingga 8 Persen
Selama ini, lanjut Anas, terjadi ketidaksesuaian antara jumlah ASN yang pensiun dengan jumlah PNS yang direkrut. Misalnya, pada Januari ada PNS yang pensiun dan dua tahun kemudian baru dilakukan perekrutan ASN, sehingga yang terjadi adalah pengangkatan tenaga honorer.
“Jadi dari sekarang bisa di daftar siapa yang pensiun, kita akan rekrut tiga bulan sekali, kita sedang koordinasi tingkat tinggi dengan kementerian/lembaga, sehingga yang kosong tidak diisi honorer tapi langsung ASN,” tambah mantan Bupati Banyuwangi itu.
Di lain sisi, seiring dengan digitalisasi di pemerintahan, jumlah ASN yang direkrut memang tak sebanding dengan jumlah yang pensiun. Anas pun mencontohkan di Kementerian Keuangan (Kemenkeu) jika terdapat 600 orang yang pensiun maka hanya 200 orang yang diterima. Lantaran posisi tenaga teknis akan dirampingkan dengan digitalisasi.
Hal ini juga menjadi upaya Kementerian PANRB menata tenaga non-ASN atau honorer. Pasalnya, hingga Desember 2024 mereka ditarget menata 2,3 juta tenaga honorer yang tidak dapat ditambah lagi.
KemenPANRB juga akan mengefisienkan struktur lewat perampingan eselon dua, dengan mengurangi sekitar 1.200 tenaga atau menghemat biaya birokrasi sampai Rp8 triliun.
Mulai 2024, KemenPANRB berencana membuka rekrutmen besar-besaran pada formasi digital yang menyasar lulusan baru, di mana mereka akan fokus menangani digitalisasi birokrasi, namun terbatas pada posisi yang pertumbuhannya positif bukan tenaga teknis.
“Kita sudah petakan mana yang positif growth mana zero growth. Ada banyak formasi usulan kepala daerah tidak disetujui karena yang diminta perawat tapi yang diusulkan tenaga teknis di puskesmas,” terang Anas.
Baca juga: Perbandingan Gaji PNS di Negara Asia: Jepang Tertinggi, Indonesia di Peringkat Berapa?
“Jadi yang masih positif tenaga guru, dosen, sektor kesehatan, yang tidak boleh nambah tenaga teknis fungsional, begitu juga teknis pelaksana karena sebagian diganti digital,” tambahnya.
Anas juga menjamin bahwa UU ASN yang baru diresmikan memberi kesempatan untuk banyam terobosan. ASN diyakini akan jadi lebih lincah, seperti misalnya seseorang dapat menempati jabatan kepala dinas dengan mengikuti job training di BUMN terbaik dalam waktu tertentu sehingga tidak melulu mengikuti diklat.
“Jadi rekrutmen ASN 2024 nanti kita akan konsultasi dulu dengan bapak presiden, tapi bulan kemarin kami telah menyampaikan bahwa ada banyak fresh graduate yang bisa mengisi posisi-posisi dalam rangka percepatan transformasi birokrasi salah satunya adalah talenta-talenta digital, dan akuntan,”tutupnya.
Jakarta - PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk atau BNI mencatatkan kontribusi terhadap penerimaan negara… Read More
Jakarta - PT Astra Digital Arta (AstraPay) merespons kebijakan anyar Bank Indonesia (BI) terkait biaya Merchant Discount… Read More
Jakarta - Aplikasi pembayaran digital dari grup Astra, PT Astra Digital Arta (AstraPay) membidik penambahan total pengguna… Read More
Labuan Bajo – PT Askrindo sebagai anggota holding BUMN Asuransi, Penjaminan dan Investasi Indonesia Financial… Read More
Jakarta - Presiden Prabowo Subianto memperoleh tanda kehormatan tertinggi, yakni “Grand Cross of the Order… Read More
Jakarta – PT PLN (Persero) telah melakukan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), pada Kamis (14/11).… Read More