Jakarta – Jusuf Kalla, mantan Ketua Umum Partai Golkar periode 2004-2009 membongkar mahalnya budget yang harus disiapkan jika ingin menjadi ketua umum Partai Golkar.
Bagi yang ingin menjadi pucuk pimpinan Partai Golkar, menurut Jusuf Kalla, setidaknya membutuhkan ongkos yang mahal. Bisa mencapai Rp500 – Rp600 miliar.
“Kalau sekarang Anda (ingin) menjadi Ketua Golkar, jangan harap kalau Anda tidak punya modal Rp500-Rp600 miliar,” kata pria yang akrab disapa JK ini di Jakarta dikutip Selasa, 1 Agustus 2023.
Baca juga: Didukung PBB, Ini Sosok yang Makin Menguat jadi Cawapres Prabowo
Tak hanya Partai Golkar, kata JK, partai politik lainnya juga di Indonesia, memberlakukan hal yang sama. Hampir semua partai memiliki budget politik yang sangat mahal. Terutama ketika ingin menjadi orang nomor satu di partai.
“Hampir semua partai, kecuali partai yang penditinya masih ada, kayak PDIP, Nasdem,” jelas JK
Lanjutnya, sebab pemilihan untuk menjadi ketua umum partai politik menelan biaya yang tidak sedikit. “Tapi partai yang sudah go public, artinya pemilihannya itu butuh biaya besar,” ujar dia.
Pernyataan JK ini muncul di tengah silang pendapat di tubuh Partai Golkar. Anggota Dewan Pakar Partai Golkar Ridwan Hisjam menyuarakan agar Ketua Umum Airlangga Hartarto diganti lewat gelaran munaslub.
JK sendiri mengawali karier politiknya ketika dipercaya menjabat sebagai ketua Pelajar Islam Indonesia (PII) cabang Sulawesi Selatan pada tahun 1960-1964.
Kemudian, JK berlanjut menjadi ketua HMI cabang Makassar pada periode 1965-1966. Tak puas sampai di sana, JK dipilih menjadi ketua Dewan Mahasiswa Universitas Hasanudin pada 1967-1969.
JK juga pernah menjadi anggota DPRD Provinsi Sulawesi Selatan periode 1965-1968. Karier politik JK seketika melesat saat dirinya terpilih menjadi anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) pada tahun 1982-1987 mewakili Golkar dan pada tahun 1997-1999 mewakili daerah.
Pada 1999, JK mendapatkan mandat dari Presiden Abdurrahman Wahid untuk menjadi Menteri Perindustrian dan Perdagangan.
Namun, pergantian presiden ke Megawati Soekarnoputri pada 2001-2004, JK dipindahtugaskan oleh Megawati menjadi Menko Kesra.
Baca juga: Megawati Bakal Umumkan Cawapres Ganjar pada September, Ini Bocorannya
Kariernya makin melesat, pada Pilpres 2004, JK mencalonkan diri sebagai wakil presiden berpasangan dengan Susilo Bambang Yudhoyonno. Dia terpilih sebagai wapres periode 2004-2009.
Pada periode yang sama, kendaraan politik pun dia raihnya dengan menjadi Ketua Umum Partai Golkar.
Pada pemilu berikutnya, JK ikut bertarung lagi sebagai calon presiden periode 2009-2014, tapi sayangnya gagal.
Dia kembali maju lagi pada Pilpres 2014. Kali ini, dia mendampingi capres Joko Widodo. Akhirnya, JK sukses kembali menjadi wakil presiden yang kedua kalinya. (*)
Balikpapan – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengungkap alasan ‘molornya’ peluncuran Anti Scam Center (ASC) sebagai… Read More
Jakarta – Bank Indonesia (BI) mencatat di awal pekan Oktober 2024, aliran modal asing masuk atau capital… Read More
Jakarta - Pemegang saham substansial PT Bank Pan Indonesia Tbk (PNBN) atau Bank Panin, yakni… Read More
Balikpapan - Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi dan Perlindungan Konsumen Otoritas Jasa… Read More
Jakarta - PT Bibit Tumbuh Bersama (Bibit.id) ikut berpartisipasi dalam Art Jakarta 2024 yang diadakan… Read More
Jakarta - Bank Saqu, layanan perbankan digital dari PT Bank Jasa Jakarta menegaskan komitmen untuk… Read More