Jakarta–Otoritas Jasa Keuangan (OJK) berencana menambah jumlah manajer investasi (MI) yang bertugas menampung dana repatriasi dari pengampunan pajak (tax amnesty). Saat ini posisi MI yang terdaftar di Kementerian Keuangan (Kemenkeu) baru sebanyak 18.
Menurut Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal OJK Nurhaida, ada beberapa pihak yang ingin diajukan sebagai manajer investasi dalam menampung dan repatriasi tax amnesty. Keadaan itu membuat OJK ingin membahas bersama Kemenkeu.
“MI saat ini 18. Ada permintaan dari beberapa pihak MI yang sebetulnya mereka merasa siap. Ini juga sudah dibahas dengan Kemenkeu. Karena Kemenkeu pihak yang mengeluarkan,” kata Nurhaida, di BEI, Jakarta, Jumat, 5 Agustus 2016.
Menurut Nurhaida sendiri, sekarang ini hal tersebut sudah dalam proses, dan diharapkan Kemenkeu bisa menyetujui semua persyaratan yang diajukan.
“Mudah-mudahan kriteria yang kita usulkan, alasan kenapa harus ada yang ditambahkan mudah-mudahan itu punya dasar yang kuat, sehingga kemudian Kemenkeu merasa bisa memberikan kriteria yang lebih lagi,” jelas Nurhaida.
Kemenkeu pun kini belum menentukan apakah akan merevisi PMK, agar dapat merelaksasi persyaratan yang sudah ada. Semuanya dinilai masih dalam pembahasan, apakah masuk PMK atau justifikasi tersendiri dari Kemenkeu atau dari OJK. (*) Dwitya Putra
Editor: Paulus Yoga
Poin Penting OJK menegaskan peran penagihan penting menjaga stabilitas industri pembiayaan, namun wajib diatur rinci,… Read More
Poin Penting Menkeu Purbaya sidak dua perusahaan baja di Tangerang yang diduga menghindari pembayaran PPN… Read More
Poin Penting Pembiayaan berkelanjutan Bank Mandiri mencapai Rp316 triliun pada 2025, tumbuh 8% yoy, terdiri… Read More
Poin Penting Aset industri pembiayaan 2025 terkontraksi 0,01 persen, dengan pertumbuhan piutang hanya 0,61 persen,… Read More
Poin Penting Juda Agung resmi dilantik sebagai Wakil Menteri Keuangan, menggantikan Thomas Djiwandono yang menjadi… Read More
Poin Penting Maraknya penagihan intimidatif berdampak pada kebijakan perusahaan pembiayaan, yang kini memperketat prinsip kehati-hatian… Read More