Jakarta – Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Ignasius Jonan mengungkapkan fokus pemerintah saat ini masih sama, yakni menciptakan pemerataan pembangunan di segala bidang. Pasalnya generasi saat ini paling tidak terima dengan adanya ketimpangan sosial.
“Kalau tidak ada pemerataan kesatuan akan terancam,” kata Jonan diacara Top 100 Bankir yang diadakan Infobank dengan tema “How to Navigate Companies Through Global Turbulance and Political Risk 2019” di Hotel Shangrila Jakarta, Selasa, 30 Oktober 2018.
Jonan bercerita, dulu di tahun 70an, saat Presiden Soeharto meresmikan jalan Tol, banyak orang di daerah tidak mengetahui. Sekarang di era teknologi canggih, ada proyek pembangunan saja foto sudah menyebar kemana-mana.
Jika pembangunan hanya terjadi di sekitar pulau Jawa saja, bukan tidak mungkin wilayah-wilayah lain akan cemburu. Alhasil akan menimbulkan kecemburuan sosial.
Seperti diketahui, sejak Jokowi resmi terpilih sebagai Presiden. Pemerintah fokus membangun infrastruktur. Hal ini diharapkan dapat mendongkrak roda perekonomian tidak hanya di wilayah pulau Jawa.
Program pembangunan infrastruktur ini banyak menimbulkan pemerataan ekonomi, khususnya di wilayah terpencil hingga bagian Timur seperti Papua. Diketahui, dulu harga semen di papua bisa mencapai Rp2 juta satu karung. Kini bisa dipangkas sangat signifikan.
Program lainnya yakni menelurkan BBM Satu Harga, yang merupakan program pemerintah dalam mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
Hal ini menjadi perhatian khusus pemerintah agar masyarakat yang tinggal di wilayah 3T (Tertinggal, Terdepan dan Terluar) bisa merasakan harga BBM sesuai ketentuan Pemerintah dalam rangka pemerataan dan asas keadilan. (*)
Poin Penting Program bedah rumah target 400 ribu unit pada 2026. Dilaksanakan di seluruh kabupaten/kota… Read More
Poin Penting Rokok ilegal merugikan negara hingga Rp25 triliun per tahun Peredaran meningkat, capai 10,8%… Read More
OCTOBIZ merupakan platform digital banking terintegrasi yang dirancang untuk membantu para pelaku usaha dalam mengelola… Read More
Poin Penting Ketua Komisi XI DPR RI, Mukhamad Misbakhun meminta pemerintah transparan soal kesiapan fiskal… Read More
Poin Penting Pemerintah memastikan kebijakan WFH diterapkan tanpa mengurangi kualitas pelayanan kepada masyarakat. Sektor layanan… Read More
Poin Penting OJK terapkan kebijakan HSC untuk mengidentifikasi konsentrasi kepemilikan saham yang tinggi pada kelompok… Read More