Jakarta – Guna mendorong penerimaan pajak negara, pemerintah telah mengeluarkan kebijakan pengampunan pajak (Tax Amnesty). Kebijakan ini diharapkan juga akan meningkatkan penerimaan negara dalam APBN.
“Kebijakan strategis dalam RAPBN 2017 adalah penerimaan negara yang lebih memberi kepastian dan memberikan momentum ruang gerak perekonomian,” ujar Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Gedung Parlemen, Jakarta, Selasa, 16 Agustus 2016.
Jokowi mengatakan, untuk meningkatkan penerimaan perpajakan di 2016 ini, peningkatan dilakukan melalui berbagai terobosan kebijakan seperti mulai diterapkannya kebijakan amnesti pajak pada awal Juli 2016 sampai akhir Maret 2016 yang sudah tebentuk dalam Undang-Undang.
“Kebijakan tersebut diharapkan dapat memperkuat fondasi bagi perluasan basis pajak dan sekaligus meningkatkan kepatuhan pembayar pajak di masa mendatang,” ujar Jokowi, di Gedung Parlemen, Jakarta, Selasa, 16 Agustus 2016.
Selanjutnya, kata dia, Pemerintah juga akan melaksanakan program penegakan hukum di bidang perpajakan. Kebijakan perpajakan ini diarahkan untuk mendorong daya beli masyarakat, meningkatkan iklim investasi dan daya saing industri nasional melalui pemberian insentif fiskal untuk kegiatan ekonomi strategis, serta pengendalian konsumsi barang tertentu yang memiliki eksternalitas negatif.
“Di samping itu, Penerimaan Negara Bukan Pajak ditujukan untuk peningkatan kualitas pelayanan publik dengan memperhatikan kelestarian lingkungan,” tukasnya. (*)
Editor : Apriyani K
Jakarta - Presiden Prabowo Subianto dijadwalkan bakal meresmikan badan pengelola (BP) investasi, Daya Anagata Nusantara… Read More
Flores Timur - Bank Mandiri bergerak cepat menyalurkan bantuan kepada masyarakat Kabupaten Flores Timur yang… Read More
Jakarta - Indeks harga saham gabungan (IHSG) pada perdagangan sesi I hari ini, Rabu, 6… Read More
Jakarta – Presiden Prabowo Subianto resmi menghapus utang UMKM di bidang pertanian, peternakan, perkebunan dan… Read More
Jakarta - PT Bursa Efek Indonesia (BEI) menyatakan saat ini masih menunggu hasil hukum kasasi… Read More
Jakarta - Kementerian Koperasi (Kemenkop), Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Kemendes PDT), dan Badan… Read More