Target Peringkat 40 Kemudahan Berbisnis, Tidaklah Sulit

Jakarta–Indonesia berhasil menduduki peringkat 109 dari 189 negara dalam hal kemudahan berbisnis (Easy of Doing Business). Survei yang dirilis World Bank Group pada Oktober tahun lalu tersebut menunjukkan kenaikan peringkat bagi kemudahan berbisnis di Indonesia dari yang sebelumnya di posisi 120.

Namun, Presiden Jokowi menargetkan agar posisi Indonesia dalam kemudahan berbisnis naik ke peringkat 40. Ini mengingat kenaikan rangking Indonesia masih belum mampu menggeser negara pesaing di regional ASEAN seperti Singapura yang berada di posisi pertama, Malaysia di peringkat 18, dan Thailand yang duduk di posisi 49.

Duta Besar Inggris untuk Indonesia, Moazzam Malik mengatakan target Jokowi sangatlah ambisius. Alasannya, belum ada action plan untuk mewujudkan hal tersebut.

“Saya dengar Bapak Jokowi ngobrol dengan pemerintah Inggris untuk mencapai peringkat 40 target yang sangat bagus dan ambisius, karena sejauh ini belum ada action plan menuju kesitu, baru sekedar pembicaraan,” kata Moazzam, di Hotel Le Meridien, Jakarta, Kamis, 17 Maret 2016.

Ia mencontohkan, saat ini Inggris berada di peringkat ke-8 ease of doing business dan sudah membuat action plan untuk mewujudkan hal tersebut.

Sebaliknya, Fungsionaris HIPMI Jawa Timur, Erwin Soerjadi menyatakan target yang dipasang Jokowi tersebut merupakan pencapaian yang tidak terlalu sulit. Pelopor Virtual Office di Indonesia itu menyatakan target tersebut tidak ambisius asalkan ada sinergi antara pemerintah dan stakeholder dunia usaha untuk terus berkolaborasi membangun iklim perekonomian yang baik.

“Itu merupakan target yang tidak terlalu sulit dikarenakan Presiden Jokowi sudah memberikan kemudahan izin dalam berbisnis seperti izin UMKM, izin penggunaan virtual office dan lainnya,” tutur Erwin.

“Target 40 dunia dalam kemudahan berbisnis pasti bisa kita capai, dengan adanya action plan yang dibuat oleh Joko Widodo saya rasa itu bukan target yang ambisius. Paling penting adalah bagaimana stakeholder dunia usaha dan pemerintah bisa terus bersinergi menciptakan iklim perekonomian yang baik,” tegas Erwin.(*)