Pengangguran Masih 7 Juta Orang, Jokowi Fokus Tingkatkan Kualitas SDM
Jakarta – Presiden Joko Widodo (Jokowi) menekankan, pemerintah harus memberikan keleluasaan pada perusahaan rintisan seperti startup. Di era yang sudah serba digital ini startup harus diberi kesempatan dan tempat untuk berkembang, sehingga nantinya bisa berkontribusi terhadap perekonomian nasional.
“Ini sudah saya sampaikan kepada menteri-menteri. Sekali lagi startup tidak boleh dan jangan dicekik dengan aturan-aturan dan regulasi-regulasi yang berlebihan,” ujar Jokowi seperti dikutip dari laman Setkab, di Jakarta, Jumat, 29 September 2017.
Jokowi mengungkapkan, bahwa deregulasi itu sangat penting untuk mengurangi tumpang tindihnya sebuah aturan. Selama ini, kata dia, banyak aturan-aturan yang telah menghambat suatu perkembangan. Misalnya saja sebuah startup dituntut berbagai persyaratan yang sangat ruwet. Hal ini tentu menghambat.
“Eksperimen-eksperimen itu pasti ada yang gagal dan ada yang gak berhasil. Berarti kita harus mentolerir banyak kegagalan. “Gak apa-apa. Jangan malu, jangan menyerah karena startup yang gagal, juga jangan dikejar-kejar,” ucapnya.
Di era yang serba digital ini, perusahaan startup harus didukung penuh. Perkembangan zaman yang ada saat ini menjadi alasan bagi pemerintah untuk bisa mendukung perusahaan startup. Terlebih, kini masyarakat lebih memilih untuk serba efisien, di mana dengan adanya startup ini masyarakat diberikan kemudahan.
“Di dunia digital jatuh nggak apa-apa, yang penting bangkit lagi, jatuh bangkit lagi, itulah kenyataan di dunia digital,” pesan Jokowi.
Sebelumnya, Presiden Jokowi juga meminta agar perusahaan berbasis digital di Indonesia membuat sebuah jasa atau produk yang benar-benar lokal, yang menganut ciri khas lokal Indonesia. Ia mengambil contoh, misalnya ada ecommerce startup, yang menjual suatu produk yang berkarakter Indonesia dan dikenal oleh seluruh dunia. (*)
Poin Penting Direktur Operasional Bank Mandiri, Timothy Utama, membeli 155 ribu saham BMRI senilai Rp744… Read More
Poin Penting ASII lanjutkan buyback saham dengan dana maksimal Rp2 triliun, dilaksanakan pada 19 Januari–25… Read More
Poin Penting OJK menemukan delapan pelanggaran serius yang merugikan lender, termasuk proyek fiktif, informasi palsu,… Read More
Oleh A.Y. Eka Putra, Pemerhati Ekonomi dan Perbankan PENEGAKAN hukum tindak pidana korupsi di sektor… Read More
Poin Penting Mirae Asset menargetkan IHSG 2026 di level 10.500, meski tekanan global dan data… Read More
PT Bank Muamalat Indonesia Tbk mencatat kinerja positif pada pembiayaan kepemilikan emas syariah melalui produk… Read More