Pengangguran Masih 7 Juta Orang, Jokowi Fokus Tingkatkan Kualitas SDM
Jakarta – Presiden Joko Widodo (Jokowi) menekankan, pemerintah harus memberikan keleluasaan pada perusahaan rintisan seperti startup. Di era yang sudah serba digital ini startup harus diberi kesempatan dan tempat untuk berkembang, sehingga nantinya bisa berkontribusi terhadap perekonomian nasional.
“Ini sudah saya sampaikan kepada menteri-menteri. Sekali lagi startup tidak boleh dan jangan dicekik dengan aturan-aturan dan regulasi-regulasi yang berlebihan,” ujar Jokowi seperti dikutip dari laman Setkab, di Jakarta, Jumat, 29 September 2017.
Jokowi mengungkapkan, bahwa deregulasi itu sangat penting untuk mengurangi tumpang tindihnya sebuah aturan. Selama ini, kata dia, banyak aturan-aturan yang telah menghambat suatu perkembangan. Misalnya saja sebuah startup dituntut berbagai persyaratan yang sangat ruwet. Hal ini tentu menghambat.
“Eksperimen-eksperimen itu pasti ada yang gagal dan ada yang gak berhasil. Berarti kita harus mentolerir banyak kegagalan. “Gak apa-apa. Jangan malu, jangan menyerah karena startup yang gagal, juga jangan dikejar-kejar,” ucapnya.
Di era yang serba digital ini, perusahaan startup harus didukung penuh. Perkembangan zaman yang ada saat ini menjadi alasan bagi pemerintah untuk bisa mendukung perusahaan startup. Terlebih, kini masyarakat lebih memilih untuk serba efisien, di mana dengan adanya startup ini masyarakat diberikan kemudahan.
“Di dunia digital jatuh nggak apa-apa, yang penting bangkit lagi, jatuh bangkit lagi, itulah kenyataan di dunia digital,” pesan Jokowi.
Sebelumnya, Presiden Jokowi juga meminta agar perusahaan berbasis digital di Indonesia membuat sebuah jasa atau produk yang benar-benar lokal, yang menganut ciri khas lokal Indonesia. Ia mengambil contoh, misalnya ada ecommerce startup, yang menjual suatu produk yang berkarakter Indonesia dan dikenal oleh seluruh dunia. (*)
Poin Penting Sebanyak 36 dari 38 provinsi telah menetapkan UMP 2026, sesuai PP 49/2025 yang… Read More
Poin Penting Pemerintah memastikan formulasi UMP 2026 telah memasukkan indikator ekonomi seperti inflasi, indeks alfa,… Read More
Poin Penting Modal asing masuk Rp3,98 triliun pada 22–23 Desember 2025, dengan beli bersih di… Read More
Poin Penting Menurut Asuransi Jasindo mobilitas tinggi memicu potensi kecelakaan dan kejahatan, sehingga perlindungan risiko… Read More
Poin Penting Pemerintah menyelamatkan lebih dari Rp6,6 triliun keuangan negara, sebagai langkah awal komitmen Presiden… Read More
Poin Penting Bank Mandiri menerapkan perlakuan khusus kredit bagi debitur terdampak bencana di Aceh, Sumut,… Read More