News Update

Jokowi : Perpres Percepatan Pelaksana Berusaha Untuk Kemudahaan Investasi

Jakarta – Pemerintah baru saja menerbitkan Peraturan Presiden (Perpres) terkait perbaikan dan percepatan pengurusan izin investasi di dalam negeri, yakni Perpres Percepatan Pelaksana Berusaha.

Perpres tersebut mengamanatkan pembentukan satuan tugas (satgas) dan gedung khusus perizinan yang disebut Single Submission.

“Kemudahan dalam berinvestasi ini terus kita perbaiki,” kata Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Bursa Efek Indonesia (BEI), Jakarta, Kamis, 31 Agustus 2017.

Jokowi menjelaskan, hadirnya Perpres tersebut‎ akan dimulai pada pembentukan satgas, yang dilanjutkan dengan penerapan perizinan ceklis dan modernisasi proses perizinan. “Tahap pertama diawali dengan pembentukan satgas,” kata dia.

Selain itu, sebagai implementasi dari Perpres ini, akan disiapkan satu gedung khusus yang khusus untuk mengurus perizinan, dari tingkat pusat hingga daerah. Dengan demikian, investor yang ingin menanamkan modalnya cukup datang ke gedung tersebut dan akan mendapatkan perizinan dalam waktu singkat.

“Harus memiliki gedung yang khusus untuk urusan perizinan. Seluruh perizinan ada di satu gedung, sekali untuk mengajukan. Tidak ada pengurusan di daerah. Daerah urusnya di situ, ngurusnya sekali saja dtang, semua. Single submission. Dulu sangat sulit urus di BKPM, nyatanya sekarang bisa 3 jam 8 izin. Urus izin kok bulanan, tahunan, jam-an juga bisa,” tutupnya. (*)

Dwitya Putra

Recent Posts

Gebyar Ramadan Keuangan (GERAK) Syariah 2026 menghimpun dana sebesar Rp 6,83 triliun

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat pelaksanaan Gebyar Ramadan Keuangan Syariah (GERAK Syariah) 2026 berhasil menghimpun… Read More

4 hours ago

Catat! Ini Jadwal Pembagian Dividen WOM Finance

Poin Penting WOM Finance menetapkan pembagian dividen tunai maksimal 30 persen dari laba bersih 2025,… Read More

9 hours ago

Free Float 15 Persen Mulai Berlaku, Banyak Emiten yang Terancam Delisting?

Poin Penting BEI dan Kustodian Sentral Efek Indonesia resmi mengumumkan saham dengan konsentrasi kepemilikan tinggi… Read More

9 hours ago

DPR Minta Bank Sumut Tingkatkan Penyaluran Kredit UMKM

Poin Penting DPR menyoroti perlunya kebijakan kredit yang lebih berpihak pada masyarakat, terutama pelaku UMKM… Read More

11 hours ago

Ketidakpastian Hukum di Sektor Keuangan: Ketika Risiko Dikriminalisasi dan Harga Dianggap Kartel

Oleh Anto Prabowo, Dosen FEB UNS Solo DI tengah dinamika kebijakan ekonomi nasional, munculnya dua… Read More

21 hours ago

Cetak SDM Unggul, BSN Gandeng Universitas Terbuka

Dalam program tersebut, BSN memberikan dukungan pembiayaan pendidikan bagi pegawai aktif yang memenuhi kriteria, baik… Read More

22 hours ago