Pengangguran Masih 7 Juta Orang, Jokowi Fokus Tingkatkan Kualitas SDM
Jakarta – Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta seluruh kementerian dan lembaga agar dapat segera menyelesaikan persoalan yang menghambat berbagai perizinan usaha di Tanah Air khususnya dalam hal investasi.
“Jangan biarkan investasi, investor, pelaku-pelaku usahanya ngomongnya wait and see. Kalau ada masalah di kementerian-kementerian diselesaikan,” ujar Jokowi di Istana Negara, Jakarta, Senin, 2 Oktober 2017.
Lebih lanjut dirinya menilai, investor asing maupun domestik harus didukung dan difasilitasi sebaik mungkin. Menurutnya, investasi harus didorong sejalan karena dapat menopang pembangunan infrastruktur dan lapangan kerja.
“60 persen sampai 70 persen itu di mereka (membuka lapangan kerja dan menyelesaikan masalah infrastruktur). Jadi tolong yang berkaitan dengan perizinan, investasi betul-betul kita perhatikan,” ucapnya.
Berdasarkan data Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), realisasi investasi di sepanjang semester I 2017 sebesar Rp336,7 triliun, atau meningkat 12,9 persen dibandingkan capaian periode yang sama tahun sebelumnya Rp298,1 triliun.
Realisasi tersebut terdiri dari, penanaman modal asing sebesar Rp206,9 triliun dan penanaman modal dalam negeri senilai Rp129,8 triliun, dengan penyerapan tenaga kerja sebesar 345.323 orang. (*)
Editor: Paulus Yoga
Poin Penting IHSG dibuka melemah 0,89 persen ke level 7.214,17 pada awal perdagangan (9/4), dari… Read More
Poin Penting IHSG diproyeksikan masih berpeluang menguat ke kisaran 7.323–7.450, dengan asumsi telah menyelesaikan wave… Read More
Poin Penting Asbisindo Institute dan VOCASIA meluncurkan platform e-learning terintegrasi untuk memperkuat kapabilitas SDM perbankan… Read More
Poin Penting Penyelundupan BBM bersubsidi masih marak dan meresahkan masyarakat, terutama yang berhak menerima subsidi… Read More
Poin Penting Grab meluncurkan 13 fitur berbasis AI di acara GrabX untuk meningkatkan kenyamanan pengguna,… Read More
Poin Penting SIPF menyiapkan consultation paper untuk mendorong Lembaga Perlindungan Pemodal masuk dalam revisi UU… Read More