Jakarta – Presiden Indonesia Joko Widodo (Jokowi) mendukung proses penggabungan tiga bank syariah Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) yang ditargetkan selesai sesuai jadwal yang ditetapkan pada 1 Februari 2021. Dimana diketahui, saat ini Bank Syariah Indonesia masih menunggu izin terkait perubahan nama dan logo dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
Dirinya mengatakan, akselerasi harus dilakukan agar Indonesia bisa segera mewujudkan mimpi menjadi pusat perkembangan ekonomi syariah dunia.
“Kita memperkuat industri keuangan syariah dengan membangun satu bank syariah terbesar di Indonesia. Kita sudah targetkan nanti Insyaallah di bulan Februari ini sudah bisa diselesaikan,” ujar Jokowi dalam peluncuran Gerakan Wakaf Uang dan Peresmian Brand Ekonomi Syariah, Senin 25 Januari 2021.
Jokowi menegaskan, pemerintah akan terus berupaya mengikis kesenjangan sosial di masyarakat sepanjang 2021. Salah satu caranya, pemerintah mendorong perluasan akses permodalan, redistribusi aset, serta pengembangan Lembaga Keuangan Syariah yang dikelola oleh wakaf.
Pemanfaatan wakaf secara optimal harus dilakukan karena Indonesia memiliki potensi nilai wakaf hingga Rp2.000 triliun per tahun, dan wakaf uang senilai Rp188 triliun per tahun. Menurut Jokowi, potensi ini bsia dimanfaatkan tidak hanya untuk tujuan ibadah, namun juga demi pembangunan ekonomi nasional.
“Sebagai negara dengan penduduk muslim terbanyak di dunia, sudah saatnya kita memberikan contoh praktik pengelolaan wakaf yang professional, kredibel, dan memiliki dampak produktif bagi kesejahteraan dan pemberdayaan ekonomi umat Islam,” papar Jokowi.
Pada kesempatan yang sama, Wakil Presiden serta Ketua Harian KNEKS Ma’ruf Amin berkata, Gerakan Wakaf Nasional Uang adalah tindak lanjut fokus pemerintah untuk mengembangkan dana sosial syariah. Dia menjelaskan, wakaf uang merupakan salah satu bentuk wakaf produktif yang memiliki fleksibilitas penggunaan dan bisa dimanfaatkan secara lebih profesional, modern, serta dapat mendorong investasi dan kegiatan ekonomi nasional.
Menurut Ma’ruf Amin, pengelolaan wakaf secara professional dapat menarik minat masyarakat kelas menengah-atas untuk berpartisipasi dalam kegiatan wakaf. Hal ini ujungnya diharapkan bisa membantu membentuk kesejahteraan ekonomi masyarakat dan menurunkan kemiskinan serta ketimpangan sosial.
“Dengan mengaktifkan KNEKS dan bank-bank syariah, dan lembaga keuangan mikro syariah, dan bisa dipakai untuk penerimaan wakaf uang berbasis masyarakat. Oleh karena itu peran lembaga keuangan mikro syariah harus merata,” ucap Ma’ruf Amin.
Usai acara, Direktur Utama PT Bank Syariah Mandiri sekaligus Ketua Project Management Office (PMO) Integrasi dan Peningkatan Nilai Bank Syariah BUMN, Hery Gunardi menyatakan kesiapannya untuk membawa bank yang dipimpin menjalankan fungsi intermediasi keuangan yang efektif dan optimal, sekaligus mengencarkan literasi keuangan syariah bagi masyarakat Indonesia.
Hery menyebut, BSM yang saat ini tengah dalam proses merger dengan PT Bank BRIsyariah Tbk (BRIS), dan PT Bank BNI Syariah (BNIS) siap mendukung pemanfaatan wakaf produktif demi kemajuan ekonomi yang lebih merata di Indonesia.
“Potensi wakaf yang besar seperti telah disampaikan Pak Presiden, Wapres, serta Menteri Keuangan tadi harus dioptimalkan demi pemerataan pembangunan dan kesejahteraan sosial. Sebagai pelaku industri keuangan syariah, BSM siap mendukung Gerakan Nasional Wakaf Uang. Komitmen ini akan kami bawa dan terus tingkatkan pasca resmi bergabung menjadi PT Bank Syariah Indonesia Tbk,” tutup Hery. (*)
Editor: Rezkiana Np
Jakarta - Terdakwa Harvey Moeis dinyatakan bersalah atas tindak pidana korupsi pada penyalahgunaan izin usaha… Read More
Jakarta - PT KAI (Persero) Daop 1 Jakarta terus meningkatkan kapasitas tempat duduk untuk Kereta… Read More
Jakarta – Starbucks, franchise kedai kopi asal Amerika Serikat (AS) tengah diterpa aksi pemogokan massal… Read More
Jakarta - Dalam rangka menyambut Natal 2024, Bank Mandiri menegaskan komitmennya untuk berbagi kebahagiaan melalui… Read More
Jakarta – Sejumlah bank di Indonesia melakukan penyesuaian jadwal operasional selama libur perayaan Natal dan… Read More
Jakarta - Masyarakat perlu bersiap menghadapi kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12 persen pada 2025. Salah… Read More