Ekonomi dan Bisnis

Jokowi Pastikan RI Akan Stop Impor Aspal di 2024

Jakarta – Presiden Republik Indonesia (RI), Joko Widodo mengatakan, secara perlahan Indonesia akan berupaya mengurangi impor aspal, hingga pada dua tahun mendatang (2024) akan benar-benar menyetop impor salah satu jenis bahan tambang ini.

Hal ini dilakukan bukan tanpa alasan, pasalnya dari total aspal di dalam negeri, 95% diantaranya merupakan impor. Padahal, di Pulau Buton, Sulawesi Tenggara, memiliki 662 juta ton deposit aspal.

“Dua tahun lagi saya beri waktu, stop yang namanya impor aspal. Semuanya harus di supply dari Pulau Buton. Ini kesempatan kepada semuanya untuk investasi, segera bangun industri aspal di Buton. Pasarnya jelas ada di dalam negeri dan sebagian bisa di ekspor,” ujarnya, di Jakarta, Selasa, 11 Oktober 2022.

Menurutnya, sebelum mayoritas penggunaan aspal dalam negeri merupakan impor, dulu produksi dan pengolahan aspal pernah di lakukan di Buton namun dihentikan karena banyak yang bilang aspal impor lebih murah.

“Karena (jika impor) pajak, royalti, dividen, semuanya tidak akan masuk ke dalam negeri. Yang menikmati orang luar,” kata Jokowi.

Ia mengatakan, kebutuhan aspal nasional dalam setahun sebesar lima juta ton. Jika lima juta ton per tahun, artinya Indonesia memiliki waktu sekitar 120 tahun untuk mwbgelola aspal di Buton. (*) Bagus Kasanjanu

Rezkiana Nisaputra

Recent Posts

Prabowo Genjot Bedah Rumah 400 Ribu Unit, Sasar Seluruh Daerah

Poin Penting Program bedah rumah target 400 ribu unit pada 2026. Dilaksanakan di seluruh kabupaten/kota… Read More

7 hours ago

Negara Rugi Rp25 Triliun dari Rokok Ilegal, Program Prioritas Terancam

Poin Penting Rokok ilegal merugikan negara hingga Rp25 triliun per tahun Peredaran meningkat, capai 10,8%… Read More

7 hours ago

CIMB Niaga Luncurkan OCTOBIZ untuk Permudah Pengelolaan Transaksi Bisnis

OCTOBIZ merupakan platform digital banking terintegrasi yang dirancang untuk membantu para pelaku usaha dalam mengelola… Read More

7 hours ago

DPR Soroti Harga BBM, Pemerintah Klaim Siap Hadapi Lonjakan Minyak Dunia

Poin Penting Ketua Komisi XI DPR RI, Mukhamad Misbakhun meminta pemerintah transparan soal kesiapan fiskal… Read More

7 hours ago

Wamen Bima Arya Tegaskan Aturan Main WFH ASN, Pelayanan Publik Tak Boleh Kendur

Poin Penting Pemerintah memastikan kebijakan WFH diterapkan tanpa mengurangi kualitas pelayanan kepada masyarakat. Sektor layanan… Read More

8 hours ago

OJK dan BEI Terapkan Kebijakan HSC, Berikut Penjelasannya

Poin Penting OJK terapkan kebijakan HSC untuk mengidentifikasi konsentrasi kepemilikan saham yang tinggi pada kelompok… Read More

11 hours ago