Jokowi Minta, Lembaga Negara Terbuka Pada BPK

Jakarta – Presiden Joko Widodo (Jokowi) menegaskan, perolehan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) bukanlah sebuah prestasi melainkan memang kewajiban dalam menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

“Kita justru harus semakin terpacu supaya tahun ini, supaya tahun depan, supaya tahun-tahun berikutnya pemerintah pusat terus mendapatkan status opini WTP, dan itu harus menjadi suatu standar. Sekali lagi, itu harus menjadi sebuah standar bagi kita semuanya,” kata Presiden Jokowi saat menerima pimpinan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), di Ruang Garuda Istana Kepresidenan Bogor, Selasa (5/12) pagi.

Presiden juga mengingatkan pada pimpinan kementerian dan lembaga pemerintahan, bahwa mendapatkan predikat WTP saja tidak cukup. “Harus benar-benar dipastikan bahwa tidak ada satu rupiah pun uang rakyat dalam APBN yang dikorupsi. Ini perlu digarisbawahi,” tegasnya.

Untuk itu, Presiden mendorong agar dimaksimalkan penggunaan teknologi informasi dari hulu hingga hilir. Ia mengaku sudah memerintahkan, mulai dari e-planning, e-budgeting, e-procurement.
Perpresnya sedang disiapkan. Sehingga kita tidak perlu merasa ragu, aturannya nanti jadi semakin jelas,” ujarnya.

Kalau sistem ini berjalan, Presiden Jokowi meyakini semuanya akan menjadi lebih transparan, mudah dipertanggungjawabkan, dan tidak ada ruang untuk bermain-main dengan APBN.

 

Presiden meminta jajaran pemerintahan, agar setiap kementerian dan lembaga pemerintahan pengguna APBN agar terbuka dengan BPK karena BPK itu mitra dalam memastikan terlaksananya tata kelola pemerintahan yang baik.

Presiden juga percaya BPK akan menjaga independensi serta profesionalitas sepanjang proses pemeriksaan. Sehingga dengan niat dan kerja sama yang baik antara pemerintah dan BPK, Presiden percaya kepercayaan rakyat akan terus diperoleh bersama.

Tampak hadir dalam pertemuan itu Wakil Presiden Jusuf Kalla, Ketua BPK Moermahadi Soerja Djanegara beserta para Wakil Ketua BPK, Gubernur Bank Indonesia Agus Martowardojo, sejumlah menteri kabinet kerja, dan sejumlah pimpinan lembaga pemerintah non kementerian. (*)