Jakarta – Presiden Joko Widodo (Jokowi) menekankan kepada jajaran Menteri Kabinet Kerjanya untuk dapat fokus menyelesaikan masalah terkait kemiskinan di dalam penyusun Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) 2018.
”Untuk menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan yang pertama kemiskinan. Anggaran yang berkaitan dengan ini agar betul-betul diperhatikan dan ditambah,” ujar Jokowi, di Istana Negara, Jakarta, Senin, 2 Oktober 2017.
Selain itu, dirinya juga meminta agar seluruh menterinya juga dapat mengatasi persoalan pengangguran dan ketimpangan yang tengah terjadi di Indonesia, yakni dengan bersinergi serta mengatasi masalah regulasi yang menjadi hambatan dalam perizinan investasi.
”Berkaitan dengan ketimpangan, saya kira mulai Oktober ini akan dimulai masalah hutan sosial, bank wakaf mikro, arahnya harus ke arah-arah itu,” tegas Jokowi.
Adapun dalam RAPBN 2018, pemerintah merencanakan sebesar Rp 2.204,4 triliun, yang terdiri dari belanja pemerintah pusat sebesar Rp1.443,3 triliun serta transfer ke daerah dan dana desa senilai Rp761,1 triliun.
Sementara itu, belanja pemerintah pusat terdiri dari belanja kementerian atau lembaga (K/L) yang sebesar Rp814,1 triliun dan belanja non-kementerian/lembaga Rp629,2 triliun. (*)
Editor: Paulus Yoga
Oleh Anto Prabowo, Dosen FEB UNS Solo DI tengah dinamika kebijakan ekonomi nasional, munculnya dua… Read More
Dalam program tersebut, BSN memberikan dukungan pembiayaan pendidikan bagi pegawai aktif yang memenuhi kriteria, baik… Read More
Pada ajang tersebut, CIMB Niaga meraih tiga penghargaan, masing-masing pada kategori Produk Wealth Management untuk… Read More
Poin Penting Tugu Insurance mencatat laba Rp711,06 miliar di 2025, meningkat dari Rp401,57 miliar (restated).… Read More
Poin Penting ICEx resmi diluncurkan sebagai platform infrastruktur aset kripto berstandar institusional, didukung modal USD70… Read More
Poin Penting Notional value transaksi ICDX mencapai Rp12.477 triliun pada kuartal I 2026, melonjak 96%… Read More