Jakarta – Kabinet Kerja diminta untuk fokus pada upaya melanjutkan dan memperkuat pelaksanaan program-program prioritas. Hal itu ditegaskan Jokowi dalam pembahasan Nota Keuangan dan Postur Anggaran tahun 2017 di Kantor Presiden, Jakarta, Rabu, 3 Agustus 2016.
“Jangan lepas dari program-program prioritas yang telah kita rencanakan dan kita buat selama ini, seperti percepatan pembangun infrastruktur dan konektivitas layanan di bidang kesehatan, di bidang pendidikan serta upaya penanggulangan kemiskinan melalui peningkatan efektivitas dan kualitas program perlindungan sosial yang telah kita buat,” kata Presiden.
Untuk itu, Presiden meminta agar K/L mengutamakan pada belanja-belanja prioritas pembangunan yang betul-betul prioritas sesuai dengan prinsip money follow program. Ia menambahkan, bahwa pemerintah memang harus melakukan efisiensi pada program-program nonprioritas nasional, karena efisiensi disiagakan untuk belanja-belanja operasional dan belanja barang. Selain itu, Jokowi juga menginstruksikan agar pimpinan kementerian/lembaga dapat disiplin melaksanakan penghematan belanja.
“Saya sudah peringatkan ini berkali-kali coba dilihat satu persatu dilihat secara detail sampai satuan tiga, hal-hal yang tidak masuk akal dan kira-kira angkanya terlalu tinggi coret, ganti yang masuk logika,” pinta Presiden.
Presiden juga menyinggung terkait DAK (Dana Alokasi Khusus) seraya meminta agar DAK harus detail harus bisa dipertanggungjawabkan.(*)
Poin Penting OJK menunjuk Bank Kalsel sebagai Bank Devisa sejak 31 Desember 2025 dengan masa… Read More
Poin Penting Presiden Prabowo mendorong riset kampus berorientasi hilirisasi dan industri nasional untuk meningkatkan pendapatan… Read More
PT Asuransi Jiwa BCA (BCA Life) berkolaborasi dengan PT Bank Central Asia Tbk (BCA) menghadirkan… Read More
Poin Penting Pengawasan OJK disorot DPR karena platform Dana Syariah Indonesia (DSI) masih dapat diakses… Read More
UOB Plaza yang berlokasi di distrik bisnis Jakarta, telah menerima sertifikat dan plakat GREENSHIP Existing… Read More
Poin Penting Pembiayaan UMKM BSI tembus Rp51,78 triliun hingga November 2025, dengan Rasio Pembiayaan Inklusif… Read More