Jakarta – Kabinet Kerja diminta untuk fokus pada upaya melanjutkan dan memperkuat pelaksanaan program-program prioritas. Hal itu ditegaskan Jokowi dalam pembahasan Nota Keuangan dan Postur Anggaran tahun 2017 di Kantor Presiden, Jakarta, Rabu, 3 Agustus 2016.
“Jangan lepas dari program-program prioritas yang telah kita rencanakan dan kita buat selama ini, seperti percepatan pembangun infrastruktur dan konektivitas layanan di bidang kesehatan, di bidang pendidikan serta upaya penanggulangan kemiskinan melalui peningkatan efektivitas dan kualitas program perlindungan sosial yang telah kita buat,” kata Presiden.
Untuk itu, Presiden meminta agar K/L mengutamakan pada belanja-belanja prioritas pembangunan yang betul-betul prioritas sesuai dengan prinsip money follow program. Ia menambahkan, bahwa pemerintah memang harus melakukan efisiensi pada program-program nonprioritas nasional, karena efisiensi disiagakan untuk belanja-belanja operasional dan belanja barang. Selain itu, Jokowi juga menginstruksikan agar pimpinan kementerian/lembaga dapat disiplin melaksanakan penghematan belanja.
“Saya sudah peringatkan ini berkali-kali coba dilihat satu persatu dilihat secara detail sampai satuan tiga, hal-hal yang tidak masuk akal dan kira-kira angkanya terlalu tinggi coret, ganti yang masuk logika,” pinta Presiden.
Presiden juga menyinggung terkait DAK (Dana Alokasi Khusus) seraya meminta agar DAK harus detail harus bisa dipertanggungjawabkan.(*)
Jakarta – Sejumlah komunitas otomotif mengapresiasi kinerja Satgas Nataru Pertamina dalam menjaga ketersedian pasokan bahan… Read More
Jakarta - Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI) terus mendorong ekspor gula aren Indonesia yang semakin… Read More
Jakarta - Karcher Indonesia menghadirkan solusi kebersihan rumah tangga dalam ajang Big Bang Festival 2024,… Read More
Jakarta - Bank Mandiri terus berkomitmen untuk meningkatkan literasi keuangan masyarakat sesuai program yang dicanangkan… Read More
Jakarta – Pemerintah menetapkan target penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) sebesar Rp300 triliun untuk 2025. Hal ini ditetapkan dengan… Read More
Jakarta - Wakil Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) sekaligus Komisaris PT PLN (Persero), Aminuddin… Read More