Jokowi Larang Direksi BUMN Dirombak Hingga Oktober 2019

Jakarta – Presiden Joko Widodo (Jokowi) menghimbau secara tegas kepada para menterinya, untuk tidak mengambil keputusan strategis hingga Oktober 2019.

Hal itu dibenarkan Kepala Staf Presiden (KSP), Moeldoko, yang mengatakan Intruksi tersebut disampaikan Presiden dalam sidang kabinet paripurna (SKP), Senin, 5 Agustus 2019.

“Memang ada arahan seperti itu waktu sidang kabinet,” kata Moeldoko di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa, 6 Agustus 2019.

Moeldoko menyebut, keputusan strategis yang dimaksud yakni perubahan jajaran pejabat di masing-masing instansi pemerintah. Termasuk perubahan di posisi strategis seperti BUMN.

Artinya hingga Oktober 2019, tidak ada perubahan di posisi strategis di BUMN. Hal ini menjadi perintah tegas yang harus dijalankan para menteri.

“Bukan hanya direksi BUMN. Jabatan-jabatan pada posisi tertentu yang levelnya mungkin level dirjen atau gimana. Tapi perintah besarnya begitu, dan bukan hanya kepada Bu Rini (Menteri BUMN) tapi kepada semuanya,” tegas Moeldoko.

Seperti diketahui, kabarnya Kementrian BUMN akan melakukan RUSLB di 4 bank BUMN dan PGAS.

RUSLB di bank bank BUMN sempat menimpulkan banyak pertayaan, mengapa dalam 8 bulan dilakukan RUPSLB yang agendanya ganti direksi. Pergantian direksi dan konisaris BUMN adalah hak pemegang saham, namun di saat injury time tentu menimbulkan pertayaan besar jika isunya untuk meningkatkan kinerja sementara kinerja dari 5 BUMN itu kondisinya sedang bagus bagusnya.

Tidak lazim dalam Kinerja Semester I dilakukan lewat mekanisme RUPS, kecuali dalam kondisi urgent atau bermasalah. Padahal, BUMN yang RUPLB itu merupakan perusahaan publik dan kinerjanya sangat bagus. Sementara yang BUMN bermasalah belum terdengar ada pergantian, atau rencana RUPSLB. (*)