Jakarta – Presiden Joko Widodo (Jokowi) melantik dan mengambil sumpah Dewan Pengawas dan Direksi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan dan Dewan Pengawas dan Direksi BPJS Ketenagakerjaan untuk masa jabatan 2016-2021 di Istana Negara, Jakarta, 23 Februari 2016.
Sesuai dengan Keputusan Presiden (Keppres) Nomor: 24/P/2016 tanggal 19 Februari 2016, Dewan Pengawas BPJS Kesehatan masa jabatan 2016-2021 adalah sebagai berikut:
Ketua: Chairul Radjab Nasution, unsur pemerintah
Anggota:
1. Sri Hartati, unsur pemerintah
2. Michael Johannis Latuwael, unsur pekerja
3. Roni Febrianto, unsur pekerja
4. Misbahul Munir, unsur pemberi kerja
5. La Tunreng, unsur pemberi kerja
6. Karun, unsur tokoh masyarakat.
Sementara itu Direksi BPJS Kesehatan masa jabatan 2016-2021 adalah:
Direktur Utama: Fachmi Idris
Direktur:
1. Kemal Imam Santoso
2. Bayu Wahyudi
3. R. Maya Amiarny Rusady
4. Andayani Budi Lestari
5. Mira Anggraini
6. Mundiharno
7. Wahyuddin Bagenda.
Sedangkan sesuai dengan Keputusan Presiden Nomor: 25/P 2016 tanggal 19 Februari 2019, Dewan Pengawas BPJS Ketenagakerjaan masa jabatan 2016-2021 adalah sebagai berikut:
Ketua: Guntur Witjaksono, unsur pemerintah
Anggota:
1. Syafri Adnan Baharuddin, unsur pemerintah
2. Eko Darwanto, unsur pekerja
3. Rekson Silaban, unsur pekerja
4. M. Aditya Warman, unsur pemberi kerja
5. Inda D. Hasman, unsur pemberi kerja;
6. Poempida Hidayatulloh, unsur tokoh masyarakat.
Adapun Direksi BPJS Ketenagakerjaan masa jabatan 2016-2021 adalah:
Direktur Utama: Agus Susanto
Direktur:
1. M. Krishna Syarif
2. Evi Afiatin
3. Enda Ilyas Lubis
4. Amran Nasution
5. Sumarjono
6. Naufal Mahfudz.
Pelantikan Dewan Pengawas dan Direksi BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan itu dihadiri oleh sejumlah menteri Kabinet Kerja, di antaranya Menko Perekonomian, Darmin Nasution; Menko PMK, Puan Maharani; Menteri Kesehatan, Nila Moeloek; Menteri Tenaga Kerja, Hanif Dhakiri; Mensesneg, Pratikno; dan Sekretaris Kabinet, Pramono Anung. (*) Rezkiana Nisaputra
Poin Penting OJK optimistis premi asuransi tumbuh pada 2026 seiring membaiknya konsolidasi industri dan penguatan… Read More
Poin Penting Kerusakan atau hang perangkat operasional seperti aplikasi kasir bisa menyebabkan gangguan bisnis serius… Read More
Poin Penting Ekonomi Indonesia tumbuh 5,11% (yoy) pada kuartal IV 2025, tertinggi dalam empat kuartal… Read More
Poin Penting Pemerintah resmi menghentikan subsidi motor listrik pada 2026, melanjutkan kebijakan tanpa insentif sejak… Read More
Poin Penting OJK mencatat jumlah polis asuransi kesehatan mencapai sekitar 21 juta, sebagai bagian dari… Read More
Poin Penting OJK menyoroti indikasi proyek fiktif di fintech lending dan menegaskan praktik fraud akan… Read More