PLN menjaga pasokan listrik tetap aman. (Foto: Istimewa)
Jakarta – Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengizinkan pembangunan 34 pembangkit listrik yang sempat mangkrak untuk diteruskan, dengan catatan sisi proses hukumnya harus sudah beres, dan dibangun sesuai dengan keinginan pemerintah.
“Yang berkaitan dengan 34 pembangkit listrik kita yang mangkrak, saya titip ini diteruskan silakan diteruskan, tetapi dengan catatan-catatan sisi hukumnya harus sudah beres. Yang kedua dibangun betul sesuai dengan kualitas yang kita inginkan,” ujar Jokowi seperti dikutip dari laman Setkab, di Jakarta, Senin, 20 Maret 2017.
Namun demikian, dirinya tidak mau jika pembangkit listrik tersebut sudah jadi, kapasitasnya hanya sebesar 30%-40% saja. “Jadi jangan main-main dengan hal-hal yang berkaitan dengan teknis, detil. Pasti saya akan lihat karena menyangkut uang yang triliunan,” ucap Jokowi.
Lebih lanjut dia mengungkapkan, anggaran yang dikeluarkan untuk pembangunan 34 pembangkit listrik mangkrak yang tersebar di seluruh Indonesia itu sangatlah besar. Oleh sebab itu, dirinya mempersilakan agar pembangunan pembangkit listrik yang mangkrak tersebut dapat diteruskan.
“Dikerjakan dengan benar sehingga kapasitasnya nanti bisa maksimal. Jangan sampai diteruskan hanya untuk menutupi masalah yang ada. Gak mau saya. Misalnya, hanya dicat baru. Ada yang dibelikan turbin, turbinnya turbin lama. Jangan dipikir saya gak tahu. Saya sudah ngerti. Saya biasa bekerja detil,” katanya.
Meski Jokowi mengizinkan untuk melanjutkan pembangunan 34 pembangkit listrik yang mangkrak karena dana yang habis, tetapi dirinya mewanti-wanti jangan sampai proyek pembangunan ini dimain-mainkan lagi. “Nanti kena 2 masalah hukum. Saya tegas mengenai hal-hal seperti ini,” tegasnya.
Oleh karenanya, Presiden berharap, kalau memang masalah hukum sudah selesai, bisa segera dilanjutkan, tetapi harus betul-betul bermanfaat. “Karena yang ini kita buat pabrik listrik. Buat pabrik listrik yang uangnya dari kita, dari PLN, jadi kalau di main-mainin awas,” tutup Jokowi. (*)
Poin Penting OJK menyatakan akan mengikuti dan mendukung keputusan akhir Kementerian Keuangan terkait rencana pengambilalihan… Read More
Poin Penting Net foreign sell tembus Rp1,77 triliun, didominasi sektor keuangan (perbankan besar) dan energi,… Read More
Poin Penting: Presiden AS Donald Trump menetapkan gencatan senjata dua pekan sebagai hasil komunikasi dengan… Read More
Poin Penting Sentimen risk-off masih dominan, terlihat dari IHSG yang sempat turun di bawah 7.000… Read More
Poin Penting Cadangan devisa RI turun menjadi USD148,2 miliar per Maret 2026 dari USD151,9 miliar… Read More
Poin Penting: Pemerintah masih mengkaji apakah gaji ke-13 ASN akan terkena efisiensi anggaran. Keputusan final… Read More