Jokowi: Izin Yang Semerawut Hambat Inklusi Keuangan

Jakarta – Presiden Joko Widodo (Jokowi) menekan pentingnya penyederhanaan sistem dan izin yang selama ini dianggap ruwet dan menghambat dalam mempercepat inklusi keuangan. Dengan sistem dan izin yang sederhana diharap akan mempercepat inklusi keuangan.

“Kalau dua hal itu belum bisa kita selesaikan, ya majunya akan tidak bisa secara sepesat yang kita inginkan,” ujar Jokowi seperti dikutip laman Setkab, usai menerima kunjungan Ratu Maxima di Istana Merdeka, Jakarta, 13 Februari 2018.

Lebih lanjut dia Presiden menegaskan, bahwa pemerintah sejauh ini menginginkan agar semua lapisan masyarakat baik menengah ke bawah maupun ke atas bisa mengakses sektor keuangan khususnya perbankan yang lebih sederhana dan cepat.

“Semua masyarakat harus bisa masuk ke banking system, bisa masuk ke sistem keuangan kita sehingga akses untuk permodalan, akses untuk mendapatkan keuangan dari sana bisa didapatkan. Terutama yang mikro, yang kecil-kecil itu,” ucapnya.

Baca juga: Pemerintah Kejar Infrastruktur Komunikasi Guna Tingkatkan Inklusi Keuangan

Sementara itu, di tempat yang sama Menko Perekonomian Darmin Nasution mengemukakan, sejak kedatangan Ratu Maxima 18 bulan lalu Queen Maxima, pemerintah sudah menyiapkan untuk mengembangkan dengan cepat keuangan inklusi di Indonesia.

Menurutnya, inklusi keuangan Indonesia masih tertinggal dari banyak negara lain. Namun, sejak 18 bulan yang lalu pemerintah sudah mengembangkan beberapa program, misalnya ada program PKH (Program Keluarga Harapan), dan itu pakai rekening yang menyasar 6 juta keluarga.

Kemudian ada juga bantuan Non Tunai yang baru dikerjakan 1,2 juta, dan juga program KUR.

“Itu semua sekarang pakai rekening, tidak lagi seperti dulu, dipakai rekening. Kemudian ada program bahkan BPJS pakai rekening. Sehingga kalau dikumpulkan kita mungkin selama 1,5 tahun terakhir ini sudah mendorong terciptanya beberapa puluh juta rekening,” tutup Darmin. (*)