Jokowi Ingatkan K/L: Opini WTP Saja Tak Cukup

Bogor – Presiden Joko Widodo (Jokowi) menegaskan, perolehan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) pada Kementerian atau Lembaga (K/L) bukanlah sebuah prestasi melainkan memang kewajiban dalam menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

“Kita justru harus semakin terpacu supaya tahun ini, supaya tahun depan, supaya tahun-tahun berikutnya pemerintah pusat terus mendapatkan status opini WTP, dan itu harus menjadi suatu standar. Sekali lagi,  itu harus menjadi sebuah standar bagi kita semuanya,” ujar Jokowi seperti dikutip dari laman Setkab di Istana Kepresidenan Bogor, Selasa, 5 Desember 2017.

Presiden juga mengingatkan pada pimpinan kementerian dan lembaga pemerintahan, bahwa mendapatkan predikat WTP saja tidak cukup. “Harus benar-benar dipastikan bahwa tidak ada satu rupiah pun uang rakyat dalam APBN yang dikorupsi. Ini perlu digarisbawahi,” tegasnya.

Untuk itu, Presiden mendorong agar dimaksimalkan penggunaan teknologi informasi dari hulu hingga hilir. Dirinya mengaku, bahwa sudah memerintahkan untuk memulai dari e-planning, e-budgeting, e-procurement. “Perpresnya sedang disiapkan. Sehingga kita tidak perlu merasa ragu, aturannya nanti jadi semakin jelas,” ucapnya.

Kalau sistem tersebut berjalan, Presiden Jokowi meyakini semuanya akan menjadi lebih transparan, mudah dipertanggungjawabkan, dan tidak ada ruang untuk bermain-main dengan APBN.

Sebagai informasi, Presiden Jokowi menerima pimpinan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), di Istana Bogor. Pertemuan pimpinan BPK dengan Pemerintah Pusat diselenggarakan sebagai persiapan pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2017 dan institusi pengelola keuangan negara lainnya dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik.

Presiden meminta jajaran pemerintahan, agar setiap kementerian dan lembaga pemerintahan pengguna APBN bisa terbuka dengan BPK karena BPK merupakan mitra dalam memastikan terlaksananya tata kelola pemerintahan yang baik.

Presiden juga percaya BPK akan menjaga independensi serta profesionalitas sepanjang proses pemeriksaan. Sehingga dengan niat dan kerja sama yang baik antara pemerintah dan BPK, Presiden percaya kepercayaan rakyat akan terus diperoleh bersama. (*)