Jokowi Ingatkan K/L Jangan Main-Main Dengan Uang Rakyat

Jakarta–Presiden Joko Widodo (Jokowi) menerima Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) tahun 2015, di Istana Negara, Jakarta, Senin, 6 Juni 2016.

Sesuai hasil pemeriksaan BPK sebanyak 56 Kementerian/Lembaga (K/L) memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Kemudian 26 K/L memperoleh opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP), dan 4 K/L yang memperoleh opini Tidak Memberikan Pendapat atau TMP atau disclaimer.

“Yang pertama yang disclaimer, supaya diingat-ingat, supaya tahun yang akan datang tidak. Yang pertama Kementerian Sosial, yang kedua Kementerian Pemuda dan Olahraga, yang ketiga TVRI, yang keempat Komnas HAM. Sudah, yang lain-lain sudah enggak tegang lagi. Hanya empat, ini perlu menjadi catatan,” ujar Jokowi seperti dikutip dari laman Setkab.

Dalam menyikapi laporan BPK itu, kata Jokowi, intinya bukan pada predikat yang diraih tetapi hasil pemeriksaan ini harus diterima sebagai momentum untuk perbaikan, pembenahan, dan hasil pemeriksaan BPK menjadi pekerjaan rumah untuk meningkatkan akuntabilitas keuangan negara.

“Kita harus bekerja lebih keras lagi karena esensi dari transparansi dan akuntabilitas adalah pertanggung jawaban moral pada konstitusional dan terhadap rakyat,” tukas Jokowi.

Jokowi mengingatkan, bahwa penggunaan APBN harus sepenuhnya digunakan untuk kepentingan rakyat, untuk kepentingan masyarakat, dan harus dipastikan bahwa rakyat benar-benar bisa mendapatkan manfaat dari penggunaan APBN tersebut.

Selain itu, Presiden meminta para pimpinan K/L agar secepatnya menindak lanjuti rekomendasi yang telah disampaikan oleh Ketua BPK. “Saya harap rekomendasi tersebut bisa ditindaklanjuti secepatnya karena masih ada sisa rekomendasi yang belum ditindaklanjuti,” tegasnya.

Dirinya juga mengajak seluruh Kementerian dan Lembaga Non Kementerian untuk memperbaiki, berbenah, membangun tata kelola keuangan yang transparan, serta mempertanggungjawabkan uang rakyat dengan sebaik-baiknya. “Jangan ada yang bermain-main dengan uang rakyat,” tutupnya. (*)

 

 

Editor: Paulus Yoga