Jakarta – Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengingatkan para kepala daerah khususnya di Provinsi Riau untuk menekan laju penularan COVID-19. Dimana diketahui, Riau adalah salah satu provinsi yang memiliki tren kenaikan jumlah kasus aktif.
Bahkan, berdasarkan data per tanggal 16 Mei 2021, tingkat ketersediaan tempat tidur atau bed occupancy ratio ruang isolasi COVID-19 dan ICU di provinsi ini mencapai 52 persen, lebih tinggi dari rata-rata nasional.
“Tadi pagi saya menyampaikan beberapa peringatan mengenai penyebaran COVID-19 di Provinsi Riau. Saya menyampaikan tadi bahwa kota dan kabupaten yang memiliki tingkat penyebaran kasus positif yang tinggi harus segera menekan agar kasus-kasus yang ada menjadi lebih sedikit,” kata Jokowi dalam keterangan pers usai meninjau pelaksanaan vaksinasi COVID-19 massal, di Gelanggang Olahraga Remaja Pekanbaru, Kota Pekanbaru, Riau.
Dalam upaya penanganan pandemi, Jokowi juga telah menginstruksikan kepada Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin untuk menambah pasokan vaksin COVID-19 untuk provinsi Riau.
“Saya juga sudah memerintahkan kepada Menteri Kesehatan untuk mengirimkan vaksin yang lebih banyak ke Provinsi Riau dan utamanya nanti akan dipakai untuk vaksinasi di Kota Pekanbaru dan di Kota Dumai,” ujar Jokowi.
Dengan terus diintensifkannya pelaksanaan vaksinasi, Presiden berharap agar kekebalan komunitas atau herd immunity dapat segera tercapai dan penyebaran COVID-19 di Provinsi Riau dapat ditekan serendah-rendahnya.
Sebagai informasi saja, pelaksanaan vaksinasi massal yang digelar di Kota Pekanbaru menyasar kurang lebih 10.800 orang, yang antara lain terdiri dari pelayan publik, guru, tokoh agama, tokoh masyarakat, hingga lansia. (*)
Editor: Rezkiana Np
Poin Penting KPK melakukan OTT di lingkungan Bea Cukai Kemenkeu dan menangkap Rizal, mantan Direktur… Read More
Poin Penting Istana membantah kabar Presiden Prabowo menggunakan dua pesawat kenegaraan untuk perjalanan luar negeri.… Read More
Poin Penting BTN menargetkan pembiayaan 20.000 rumah rendah emisi pada 2026, setelah menyalurkan 11.000 unit… Read More
Poin Penting Pakar menilai masuknya Danantara Indonesia ke pasar modal sah secara hukum dan tidak… Read More
Poin Penting NPL konstruksi BTN berasal dari kredit legacy sebelum 2020 yang proses pemulihannya membutuhkan… Read More
Poin Penting Komisi VIII DPR RI menekankan sinergi lintas kementerian dan lembaga untuk memperkuat penanggulangan… Read More