News Update

Jokowi: DPR Jangan Buat Banyak Aturan, Bikin Riwet!

Jakarta- Presiden Joko Widodo (Jokowi) menegaskan kepada para pemangku kebijakan khususnya Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) agar jangan membuat Undang-undang (UU) yang menyusahkan para investor untuk berinvestasi di Indonesia. Dirinya menilai, regulasi yang menumpuk akan membuat investor tidak tertarik untuk menanamkan investasinya di Indonesia.

“Ease of Doing Business (EODB) Indonesia dari bank dunia edisi 2017 meningkat 106 ke 91 dan 2018 meningkat ke 72. Tapi kita masih banyak reformasi struktural. Kita memiliki 42 ribu regulasi yang menjerat kita sendiri. Tidak usah banyak bikin Undang-Undang bikin riwet,” ungkap Jokowi pada Pertemuan Tahunan Bank Indonesia 2017, di Jakarta Convention Center (JCC) Jakarta, Selasa 28 November 2017.

Jokowi menuturkan, DPR tidak perlu membuat 40 produk UU dalam setahun. DPR cukup membuat satu hingga lima produk UU dalam setahun, namun produk undang-undang tersebut harus berkualitas.

“Kualitasnya mempercepat. Jadi eksekutif ini enak. Kalau UU mempersulit bagaimana kita mengambil tindakan di lapangan. Bagaimana memutuskan kebijakan dengan cepat. Perubahan dunia sudah sangat cepat sekali,” tambah Jokowi.

Tak hanya itu, Jokowi menyebut pada saat ini banyak pihak DPR yang membuat UU dengan kepentingan masing-masing. Dirinya berharap kejadian tersebut tidak terulang kedepanya.

“UU kita ini banyak yang pakai sponsor, ya blak-blakan saja. Sehingga banyak titipan-titipan, itu ke depan hal-hal seperti itu yang harus dihilangkan,” tukas Jokowi.(*)

Suheriadi

Recent Posts

KPPU Putus 97 Pindar Langgar Aturan, Ada yang Didenda hingga Rp102 Miliar

Jakarta - Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) menjatuhkan sanksi total denda Rp755 miliar kepada 97 penyelenggara… Read More

8 hours ago

Harapan AFTECH untuk Formasi Baru Anggota Dewan Komisioner OJK

Poin Penting AFTECH berharap formasi baru Dewan Komisioner OJK dapat memperkuat kebijakan dan pengawasan industri… Read More

11 hours ago

Lebih dari 96 Ribu Pejabat Belum Lapor Harta Kekayaan, KPK Minta Segera Setor LHKPN

Poin Penting KPK mencatat 67,98% penyelenggara negara telah melaporkan LHKPN 2025 hingga 11 Maret 2026… Read More

11 hours ago

Gubernur Babel Perintahkan ASN Bersepeda demi Hemat BBM

Poin Penting Gubernur Babel mewajibkan ASN menggunakan sepeda atau kendaraan roda dua untuk menekan konsumsi… Read More

12 hours ago

Komisi X DPR Minta Wacana PJJ untuk Hemat Energi Dikaji Mendalam

Poin Penting DPR meminta wacana belajar dari rumah untuk efisiensi energi dikaji hati-hati, karena berpotensi… Read More

12 hours ago

BRI Salurkan KPR Subsidi Rp16,79 Triliun hingga Februari 2026

Poin Penting PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk menyalurkan KPR subsidi Rp16,79 triliun kepada 122.838… Read More

12 hours ago