Surabaya – Wakil Presiden RI Jusuf Kalla (JK) menganggap Indonesia masih terlambat dalam mengembangkan sistem ekonomi dan keuangan berbasis syariah. Padahal, Indonesia merupakan salah satu negara dengan penduduk muslim terbesar.
Dirinya mengungkapkan, bahwa pangsa pasar (market share) keuangan syariah khususnya perbankan baru mencapai angka 5 persenan atau masih kalah bila dibandingkan dengan pangsa pasar perbankan syariah di Malaysia yang sudah mencapai kisaran 22 persen.
“Memang kita punya keterlambatan dalam ekonomi syariah. Kita baru 5 persen, di Malaysia sudah 22 persen seluruh sistem keuangannya dijalankan dengan ekonomi syariah,” ujarnya di Surabaya, Kamis, 9 November 2017.
Bahkan, kata dia, di London yang bukan merupakan negara berpenduduk mayoritas muslim pun turut mengadopsi konsep syariah dalam sistem keuangannya. Sebab, sistem ekonomi syariah merupakan sistem yang tidak pernah terkena dampak dari krisis.
“Dalam pengalaman krisis ekonomi beberapa kali, sistem ekonomi Islam itu tidak pernah krisis,” ucapnya.
Lebih lanjut dia menilai, bahwa sistem ekonomi Islam tidak pernah mengalami krisis lantaran dalam sistem tersebut tidak diperbolehkan spekulasi. Di sisi lain, dalam setiap kegiatannya pun harus ada basis transaksinya, dan tidak boleh menjual sesuatu yang belum jelas.
“Karena tidak boleh menjual angin, harus ada basis transaksinya. Tidak boleh menjual kedepan, harus jual apa adanya. Karena itu tidak pernah ada krisis yang ada di bank syariah,” tutup JK. (*)
Poin Penting Saham DADA melonjak 35% di awal 2026, bergerak cepat dari level Rp50 seiring… Read More
Poin Penting Pemprov DKI menunda kenaikan tarif tahun ini atas arahan pemerintah pusat untuk menjaga… Read More
Poin Penting Menkeu Purbaya mengaku tersindir pernyataan Presiden Prabowo soal kinerja pajak dan bea cukai… Read More
Poin Penting Realisasi belanja pemerintah pusat hingga akhir 2025 mencapai Rp2.602,3 triliun atau 96,3 persen… Read More
Poin Penting Maybank Indonesia membidik pertumbuhan kredit di kisaran 9-10 persen, di atas pertumbuhan ekonomi.… Read More
Poin Penting Defisit APBN 2025 melebar mencapai Rp695,1 triliun atau 2,92 persen dari PDB, lebih… Read More