Jakarta – Wakil Presiden (Wapres) Jusuf Kalla berharap adanya sinergitas antara dua Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) yakni BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan dalam mengatasi defisit pada salahsatu penyelengggara tersebut.
“BPJS Ketenagakerjaan mempunyai daya yang cukup besar, sangat besar malah. Di lain pihak, BPJS Kesehatan yang defisit terus menerus. Jadi perlu ada kerja sama yang baik dan mendukung,” kata Jusuf Kalla saat menghadiri penganugrahan Paritrana Award di Sekertariat Wakil Presiden, Jakarta Rabu 3 Juli 2019.
Menurutnya, keadaan defisit yang terjadi di BPJS Kesehatan turut membebani keuangan negara, oleh karena itu kolaborasi sangat dibutuhkan untuk dapat saling mengisi satu sama lain.
“Kalau satu pihak defisit, maka bebannya ke negara. Kalau bebannya ke pemerintah tentu ada batasnya kemampuan pemerintah itu,” kata Jusuf Kalla.
Tak hanya itu, JK menyebut keduanya juga sangat berperan penting terhadap mendukung Pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kedepan dirinya berharap setiap program yang dimiliki oleh kedua lembaga tersebut dapat berjalan dengan baik.
Sebelumnya, hasil Audit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), menyatakan bahwa BPJS Kesehatan mengalami defisit sebesar Rp9,1 triliun di 2018. Angka tersebut tercatat lebih rendah dari angka defisit tahun 2017 yang sebesar Rp9,75 triliun.
Jakarta - PT GoTo Gojek Tokopedia Tbk (GoTo) mendukung program pemerintah dalam menyediakan makanan bergizi… Read More
Jakarta – Menteri Koperasi (Menkop) Budi Arie Setiadi berkomitmen penuh untuk mendongkrak rasio kepesertaan masyarakat… Read More
Jakarta - Presiden RI Prabowo Subianto memulai kunjungan kerja luar negeri perdananya, dengan mengunjungi sejumlah negara… Read More
Jakarta - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) hari ini, 8 November 2024, ditutup menguat di… Read More
Jakarta - Kementerian Keuangan (Kemenkeu) RI menyoroti pengaruh kemenangan Donald Trump sebagai Presiden Amerika Serikat… Read More
Jakarta - Erick Thohir kembali menduduki kursi Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) di Kabinet… Read More