Categories: Moneter dan Fiskal

JK Minta BI Tak Jalan Sendirian Dalam Putuskan Kebijakan

Jakarta–Bank Indonesia (BI) sebagai lembaga yang independen memiliki wewenang untuk memutuskan kebijakan moneternya. Dimana pihak luar tidak boleh mencampuri atau mengintervensi pelaksanaan tugas BI.

Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) menilai, BI merupakan lembaga partner yang mendukung dalam menuju perbaikan ekonomi. Namun demikian BI sebagai lembaga yang independen juga harus bermusyawarah kepada pemerintah dalam mempertimbangkan kebijakannya.

“Pemerintah wajib meminta pandangan kepada BI dalam mengeluarkan kebijakannya. Sebaliknya, BI sebagai lembaga independen juga harus musyawah kepada pemerintah,” ujar JK di JCC, Senayan, Selasa malam, 24 November 2015.

Artinya, meski BI sebagai lembaga yang independen, namun BI tidak boleh jalan sendirian dalam memutuskan kebijakannya. JK menegaskan, pemerintah dan BI intinya memiliki tujuan yang sama yakni terciptanya pertumbuhan ekonomi yang baik.

“Kita punya tujuan sama memajukan negeri ini. Dalam hal tertentu kita punya ukuran keberhasilan berbeda. BI selalu mengukur keberhasilan dalam nilai tukar dan inflasi, tapi pemerintah dalam pertumbuhan ekonomi dan lapangan kerja. Bagaimana seimbangkan dua hal ini,” tukasnya.

Menurutnya, stabilisasi nilai tukar dan inflasi, harus sejalan dengan meningkatnya pertumbuhan ekonomi dan lapangan kerja. Sehingga dalam memutuskan kebijakannya, BI dan pemerintah harus saling berkoordinasi agar kebijakan tersebut dapat berjalan seimbang.

“Stabilitas nilai tukar dan inflasi pada saat yang sama harus meningkatkan pertumbuhan dan memperlebar lapangan kerja. Kita tidak bisa masing-masing pihak menjalankan kebijakan masing-masing. Pemrintah harus dengarkan BI dalm jalankan tugas dan juga sebaliknya,” tutupnya. (*) Rezkiana Nisaputra

Paulus Yoga

Recent Posts

Bank Mandiri Bukukan Laba Rp56,3 Triliun pada 2025

Poin Penting Bank Mandiri membukukan laba bersih Rp56,3 triliun pada 2025, ditopang pertumbuhan kredit 13,4… Read More

22 mins ago

DPLK Avrist Catat Aset Kelolaan Rp1,32 Triliun hingga Desember 2025

Poin Penting Aset kelolaan DPLK Avrist tumbuh 9,24% menjadi Rp1,32 triliun hingga Desember 2025, dengan… Read More

1 hour ago

Mantan Menlu Buka-bukaan Soal Sikap Prabowo di Board of Peace

Poin Penting Prabowo dinilai realistis menyikapi keikutsertaan Indonesia di Board of Peace, yang saat ini… Read More

1 hour ago

Debt Collector dan Bahaya Jual Beli STNK Only: Menteri Kominfo Didorong Larang Iklan Kendaraan Ilegal di Media Sosial

Poin Penting Debt collector berperan vital menjaga stabilitas pembiayaan dengan mencegah kredit macet, menjaga nilai… Read More

2 hours ago

IHSG Sesi I Ditutup Berbalik Melemah ke 8.141, Mayoritas Sektor Terkoreksi

Poin Penting IHSG sesi I melemah tipis 0,06% dan ditutup di level 8.141,84 setelah sempat… Read More

3 hours ago

Bank KBMI 3 di Antara Goliath dan David, Jalan Tengah yang Paling Diuji

Poin Penting Bank KBMI 3 berada di tengah tekanan bank raksasa KBMI 4 dan bank… Read More

3 hours ago