JK: Inklusi Keuangan Ciptakan Pemerataan Kesejahteraan

Jakarta–Wakil Presiden Jusuf Kalla menekankan pentingnya pemerataan dan keadilan dalam kesejahteraan. Selama ini industri keuangan dinilai belum mampu menyiptakan pemerataan, yang terjadi justru sebaliknya yaitu terjadi kesenjangan akibat sistem ekonomi yang tidak adil dimana masyarakat level bawah tidak bisa menyicipi bunga kredit murah sementara korporasi besar justru mendapat bunga lebih rendah.

“Krisis 2008 kemudian dikuti prostes karena 1% orang menguasai dunia, dunia ini menyadari betuk perlunya gerakan inklusif untuk mengurangi kesenjangan, di Indonesia juga 1% menguasai 50% aset bangsa dan 90% lainnya menguasi 50%. Artinya perlu pemerataan dan salah satu langkah adalah kita semua, industri lembaga keuangan harus menyadari itu, kita tahu lembaga keuangan merupakan motor perkeonomian,” kata Kalla dalam Seminar Internasional Keuangan Mikro dan Inklusi Keuangan, di Hotel Grand Sahid Jaya, Jakarta, Selasa 15 Maret 2016.

Salah satu permasalahan yang harus diselesaikan adalah adanya kebijakan suku bunga tinggi di industri perbankan. Kalla mengatakan keberhasilan sebuah negara harus didukung oleh dua aspek sosial dan ekonomi, yakni kemakmuran yang membutuhkan pertumbuhan ekonomi dan keadilan masyarakat yang membutuhkan pemerataan.

“Suatu bangsa hidup dari pertumbuhan dan pemerataan. Tidak ada negara yang jatuh karena penurunan pertumbuhan ekonomi, tetapi banyak negara jatuh karena tidak ada pemerataan,” kata dia.

Dia mengatakan, krisis 1998 maupun 2008 yang dialami Indonesia masuk melalui jalur finansial, terutama sektor perbankan. Sehingga, lanjut dia, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) harus mendorong inklusi keuangan untuk menyiptakan pemerataan. Kehadiran perbankan dalam jumlah yang banyak yang diharapkan dapat menyiptakan pemerataan ternyata menurutnya tidak berhasil. Oleh karena itu perbankan harus memiliki sistem dan teknologi yang lebih baik untuk dapat menjangkau masyarakat lebih luas lagi. (*)

Editor: Paulus Yoga