Headline

Asbanda Siap Bantu Proses Holding BPD

Jakarta – Presiden Joko Widodo (Jokowi) berharap agar holding Bank Pembangunan Daerah (BPD) segera terbentuk. Hal tersebut bertujuan untuk mengefisiensi biaya perbankan yang selama ini begitu besar.

Menyikapi hal tersebut, Ketua Asosiasi Bank Pembangunan Daerah (Asbanda) Kresno Sadiarsi mengaku, siap jika diminta untuk memberikan masukan-masukan. Kendati demikian, kata dia, sejauh ini belum ada diskusi antara otoritas dengan pelaku industri dan Asbanda.

“Belum ada diskusinya, kita belum diajak. Kedepannya positif atau tidak saya belum tahu ya karena belum ada studinya. Tapi kalau nantinya diminta untuk membantu kita siap untuk membantu,” ujar Kresno di Jakarta, Selasa, 24 Mei 2016.

Dia mengungkapkan, keputusan holding BPD merupakan keputusan dari pemegang saham (Pemerintah Daerah/Pemda). Jika memang pemegang saham menyetujui untuk dilakukan holding sesuai dengan arahan Presiden RI, maka sangat mungkin holding BPD akan terjadi.

“Kalau masalah holding itu adalah domainnya pemegang saham. Jadi mungkin Asbanda ga bisa komen banyak. Kalau memang nanti kami ditugasin untuk membuat studi, kita akan bantuin mikirin,” tukas Kresno.

Lebih lanjut dia mengungkapkan, bahwa sejauh ini pihaknya belum bisa menilai apakah holding BPD tersebut bakal berdampak positif terhadap kinerja BPD. “Kita belum lihat seperti apa efeknya, karena ini bukan domainnya Asbanda,” ucapnya.

Sebelumnya, Presiden RI Jokowi berharap, agar bank-bank lain selain bank pelat merah bisa melakukan holding, terutama BPD yang saat ini mayoritas sahamnya dimiliki oleh pemerintah daerah. Dengan begitu, maka perbankan nasional dapat bersaing saat pasar bebas ASEAN yang akan berlangsung pada 2020 mendatang untuk sektor perbankan.

“Kita ini akan berhadapan dengan persaingan, saya kira BPD yang ada, tapi tergantung pemiliknya yaitu Gubernur, memang sebaiknya bangun sinergi holding, tidak bekerja sendiri-sendiri,” tegasnya.

Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Muliaman D. Hadad juga pernah mengatakan, bahwa pihaknya akan mengatur strategi agar keinginan Presiden terkait holding BPD dapat terealisasi. Menurutnya, dengan dibentuknya holding BPD ini, akan meningkatkan daya saing BPD di tengah akan berlangsungnya pasar bebas ASEAN pada 2020 mendatang. Dia mengaku, bahwa rencana holding BPD ini sudah terencana sejak lama.

“Karena kan kita memang inginnya ke arah situ, ini sudah lama. Kalau pemerintah mendorongnya begitu, saya kira semua harus dipersiapkan secara baik,” ujar Muliaman. (*)

 

Editor : Apriyani K

Rezkiana Nisaputra

Recent Posts

Korban PHK Dapat 60 Persen Gaji Selama 6 Bulan di 2025, Begini Detailnya

Jakarta – Pemerintah bakal memberikan bantuan tunai sebagai dukungan kepada para pekerja yang menjadi korban… Read More

5 hours ago

Divonis 15 Tahun Penjara dan Denda Rp1 Miliar, Crazy Rich Budi Said Ajukan Banding

Jakarta – Crazy Rich Surabaya, Budi Said mengajukan banding usai dirinya divonis 15 tahun penjara… Read More

5 hours ago

Top! Pemerintah Beri Diskon 50 Persen Iuran BPJS Ketenagakerjaan di 2025, Ini Ketentuannya

Jakarta - Pemerintah meluncurkan paket kebijakan ekonomi 2025 dengan salah satu langkah utamanya adalah pemberian… Read More

5 hours ago

Indef Soroti Masalah Fiskal yang Bikin Utang RI Makin Bengkak

Jakarta - Ekonom Senior Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Didik J. Rachbini… Read More

7 hours ago

Waskita Beton Precast Raih Kontrak Baru Rp2,22 Triliun per November 2024, Ini Rinciannya

Jakarta - PT Waskita Beton Precast Tbk (WSBP) telah mencatatkan capaian positif yang ditandai dengan… Read More

8 hours ago

BOII Targetkan Laba 2025 Naik Dua Kali Lipat di Tengah Kenaikan PPN 12 Persen

Jakarta - Pemerintah resmi menaikkan pajak pertambahan nilai (PPN) dari 11 persen menjadi 12 persen.… Read More

11 hours ago