Jakarta – Presiden Joko Widodo (Jokowi) berharap agar holding Bank Pembangunan Daerah (BPD) segera terbentuk. Hal tersebut bertujuan untuk mengefisiensi biaya perbankan yang selama ini begitu besar.
Menyikapi hal tersebut, Ketua Asosiasi Bank Pembangunan Daerah (Asbanda) Kresno Sadiarsi mengaku, siap jika diminta untuk memberikan masukan-masukan. Kendati demikian, kata dia, sejauh ini belum ada diskusi antara otoritas dengan pelaku industri dan Asbanda.
“Belum ada diskusinya, kita belum diajak. Kedepannya positif atau tidak saya belum tahu ya karena belum ada studinya. Tapi kalau nantinya diminta untuk membantu kita siap untuk membantu,” ujar Kresno di Jakarta, Selasa, 24 Mei 2016.
Dia mengungkapkan, keputusan holding BPD merupakan keputusan dari pemegang saham (Pemerintah Daerah/Pemda). Jika memang pemegang saham menyetujui untuk dilakukan holding sesuai dengan arahan Presiden RI, maka sangat mungkin holding BPD akan terjadi.
“Kalau masalah holding itu adalah domainnya pemegang saham. Jadi mungkin Asbanda ga bisa komen banyak. Kalau memang nanti kami ditugasin untuk membuat studi, kita akan bantuin mikirin,” tukas Kresno.
Lebih lanjut dia mengungkapkan, bahwa sejauh ini pihaknya belum bisa menilai apakah holding BPD tersebut bakal berdampak positif terhadap kinerja BPD. “Kita belum lihat seperti apa efeknya, karena ini bukan domainnya Asbanda,” ucapnya.
Sebelumnya, Presiden RI Jokowi berharap, agar bank-bank lain selain bank pelat merah bisa melakukan holding, terutama BPD yang saat ini mayoritas sahamnya dimiliki oleh pemerintah daerah. Dengan begitu, maka perbankan nasional dapat bersaing saat pasar bebas ASEAN yang akan berlangsung pada 2020 mendatang untuk sektor perbankan.
“Kita ini akan berhadapan dengan persaingan, saya kira BPD yang ada, tapi tergantung pemiliknya yaitu Gubernur, memang sebaiknya bangun sinergi holding, tidak bekerja sendiri-sendiri,” tegasnya.
Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Muliaman D. Hadad juga pernah mengatakan, bahwa pihaknya akan mengatur strategi agar keinginan Presiden terkait holding BPD dapat terealisasi. Menurutnya, dengan dibentuknya holding BPD ini, akan meningkatkan daya saing BPD di tengah akan berlangsungnya pasar bebas ASEAN pada 2020 mendatang. Dia mengaku, bahwa rencana holding BPD ini sudah terencana sejak lama.
“Karena kan kita memang inginnya ke arah situ, ini sudah lama. Kalau pemerintah mendorongnya begitu, saya kira semua harus dipersiapkan secara baik,” ujar Muliaman. (*)
Editor : Apriyani K
Poin Penting KPK melakukan OTT di lingkungan Bea Cukai Kemenkeu dan menangkap Rizal, mantan Direktur… Read More
Poin Penting Istana membantah kabar Presiden Prabowo menggunakan dua pesawat kenegaraan untuk perjalanan luar negeri.… Read More
Poin Penting BTN menargetkan pembiayaan 20.000 rumah rendah emisi pada 2026, setelah menyalurkan 11.000 unit… Read More
Poin Penting Pakar menilai masuknya Danantara Indonesia ke pasar modal sah secara hukum dan tidak… Read More
Poin Penting NPL konstruksi BTN berasal dari kredit legacy sebelum 2020 yang proses pemulihannya membutuhkan… Read More
Poin Penting Komisi VIII DPR RI menekankan sinergi lintas kementerian dan lembaga untuk memperkuat penanggulangan… Read More