News Update

JFX Bekukan Status Keanggotaan International Business Futures

Jakarta – Langkah tegas kembali dilakukan Jakarta Futures Exchange (JFX) saat menjatuhkan sanksi administratif berupa Pembekuan Surat Persetujuan Anggota Bursa (SPAB) kepada PT International Business Futures (IBF) terhitung efektif sejak tanggal 27 Juli 2018, pukul 17.00 WIB sebagaimana yang tertera dalam surat JFX nomor L/JFX/DIR/07-18/549 kepada Direksi IBF perihal Pembekuan Surat Persetujuan Anggota Bursa (SPAB) PT International Business Futures.

Berdasarkan informasi yang diterima Senin, 30 Juli 2018, sanksi berupa Pembekuan SPAB IBF diberikan berdasarkan Surat Keputusan PT Kliring Berjangka Indonesia (Persero) Nomor : 1908/Sekr-KBI/VII/2018, tanggal 27 Juli 2018 Tentang Pembekuan Keanggotaan Kliring PT International Business Futures serta tidak memberikan akses data/informasi terkait adanya kegiatan Audit Khusus yang dilakukan oleh Tim Audit JFX – KBI.

Pelanggaran yang ditemukan antara lain bahwa IBF tidak kooperatif dalam hal pelaksanaan kegiatan Audit Khusus yang dilakukan oleh PT Bursa Berjangka Jakarta
(JFX) dan PT Kliring Berjangka Indonesia (KBI) hal ini berkaitan dengan adanya indikasi pelanggaran berupa Kegagalan pemenuhan margin pada KBI sebanyak 9 kali dari 27 kali shortage.

Selain itu juga adanya dugaan penyalahgunaan dana nasabah pada Rekening Terpisah (Segregated Account), dan adanya transaksi yang tidak wajar menggunakan dummy account.

JFX memberikan jangka waktu 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal dikeluarkannya surat ini kepada IBF untuk melakukan langkah-langkah perbaikan.

Bahwa dengan pembekuan keanggotaan Bursa ini, tidak menghilangkan semua kewajiban keuangan yang timbul kepada Nasabah, Bursa, Lembaga Kliring, dan pihak lainnya dalam pelaksanaan kegiatan perdagangan berjangka melalui Bursa serta tidak menghapus konsekuensi hukum yang timbul atas pelanggaran yang pernah dilakukan oleh IBF.

Kegagalan IBF dalam memenuhi langkah-langkah perbaikan di atas, akan menjadi pertimbangan bagi JFX untuk memberikan sanksi administratif selanjutnya. (*)

Dwitya Putra

Recent Posts

RUPST OCBC Sepakat Tebar Dividen Rp1,03 Triliun dan Buyback 438 Ribu Saham

Poin Penting RUPST OCBC sepakat untuk membagikan dividen tunai Rp1,03 triliun atau Rp45 per saham… Read More

2 hours ago

Konflik AS-Iran Tekan Biaya Logistik, ALFI Minta Regulasi KBLI Dievaluasi

Poin Penting ALFI mendesak pemerintah melakukan harmonisasi regulasi KBLI 2025 karena dinilai memicu inefisiensi dan… Read More

2 hours ago

Bos BTN Laporkan Penurunan NPL Konstruksi di Bawah 10 Persen

Poin Penting NPL konstruksi BTN menurun ke bawah 10%, dari sebelumnya sekitar 26%, dengan target… Read More

3 hours ago

IHSG Berbalik Ditutup Menguat 0,39 Persen, Mayoritas Sektor Hijau

Poin Penting IHSG ditutup menguat 0,39% ke level 7.307,58 pada perdagangan 9 April 2026. Mayoritas… Read More

3 hours ago

Purbaya Ungkap Pengadaan Motor Listrik untuk SPPG Sempat Lolos Meski Ditolak

Poin Penting Menkeu Purbaya akui miskomunikasi, sebagian pengadaan motor listrik untuk SPPG ternyata sempat disetujui.… Read More

4 hours ago

Tak Perlu Ribet Tukar Uang, Belanja di Korea Selatan Kini Cukup Scan QR Livin’ by Mandiri

Poin Penting Livin’ by Mandiri hadirkan QR antarnegara di Korea Selatan, memungkinkan transaksi QRIS tanpa… Read More

4 hours ago