News Update

JFX Bekukan Status Keanggotaan International Business Futures

Jakarta – Langkah tegas kembali dilakukan Jakarta Futures Exchange (JFX) saat menjatuhkan sanksi administratif berupa Pembekuan Surat Persetujuan Anggota Bursa (SPAB) kepada PT International Business Futures (IBF) terhitung efektif sejak tanggal 27 Juli 2018, pukul 17.00 WIB sebagaimana yang tertera dalam surat JFX nomor L/JFX/DIR/07-18/549 kepada Direksi IBF perihal Pembekuan Surat Persetujuan Anggota Bursa (SPAB) PT International Business Futures.

Berdasarkan informasi yang diterima Senin, 30 Juli 2018, sanksi berupa Pembekuan SPAB IBF diberikan berdasarkan Surat Keputusan PT Kliring Berjangka Indonesia (Persero) Nomor : 1908/Sekr-KBI/VII/2018, tanggal 27 Juli 2018 Tentang Pembekuan Keanggotaan Kliring PT International Business Futures serta tidak memberikan akses data/informasi terkait adanya kegiatan Audit Khusus yang dilakukan oleh Tim Audit JFX – KBI.

Pelanggaran yang ditemukan antara lain bahwa IBF tidak kooperatif dalam hal pelaksanaan kegiatan Audit Khusus yang dilakukan oleh PT Bursa Berjangka Jakarta
(JFX) dan PT Kliring Berjangka Indonesia (KBI) hal ini berkaitan dengan adanya indikasi pelanggaran berupa Kegagalan pemenuhan margin pada KBI sebanyak 9 kali dari 27 kali shortage.

Selain itu juga adanya dugaan penyalahgunaan dana nasabah pada Rekening Terpisah (Segregated Account), dan adanya transaksi yang tidak wajar menggunakan dummy account.

JFX memberikan jangka waktu 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal dikeluarkannya surat ini kepada IBF untuk melakukan langkah-langkah perbaikan.

Bahwa dengan pembekuan keanggotaan Bursa ini, tidak menghilangkan semua kewajiban keuangan yang timbul kepada Nasabah, Bursa, Lembaga Kliring, dan pihak lainnya dalam pelaksanaan kegiatan perdagangan berjangka melalui Bursa serta tidak menghapus konsekuensi hukum yang timbul atas pelanggaran yang pernah dilakukan oleh IBF.

Kegagalan IBF dalam memenuhi langkah-langkah perbaikan di atas, akan menjadi pertimbangan bagi JFX untuk memberikan sanksi administratif selanjutnya. (*)

Dwitya Putra

Recent Posts

Menkeu: Pembangunan Infrastruktur dan SDM Jadi Fondasi Ketahanan Ekonomi Indonesia

Jakarta - Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan, pembangunan infrastruktur dan sumber daya manusia… Read More

7 hours ago

Dukung Pertumbuhan Bisnis Nasabah, BNIdirect Hadirkan Fitur-Fitur Terbaru

Jakarta – PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk atau BNI menghadirkan kapabilitas terbaru dari aplikasi… Read More

8 hours ago

Jangan Tunggu Tua, Ini Tips Jago Buat Anak Muda agar Lebih Cerdas Kelola Uang

Jakarta - PT Bank Jago Tbk berkolaborasi dengan organisasi kepemudaan internasional AIESEC mengajak ratusan anak… Read More

8 hours ago

Indonesia Privacy Leader Summit 2024: Memastikan Masa Depan Data yang Aman di Era Digital

Jakarta – Sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi (UU PDP),… Read More

9 hours ago

Target Ekonomi 8 Persen ‘Dinyinyirin’, Prabowo: Tunggu Tanggal Mainnya!

Jakarta – Presiden terpilih RI Prabowo Subianto mengakui target pertumbuhan ekonomi 8 persen di pemerintahannya… Read More

10 hours ago

Hadiri Festival Literasi Finansial, IFG Life Tegaskan Komitmen Dorong Literasi Keuangan

Jakarta – PT Asuransi Jiwa IFG (IFG Life) bersama dengan para stakeholders di sektor keuangan… Read More

11 hours ago