News Update

JFX Bekukan Status Keanggotaan International Business Futures

Jakarta – Langkah tegas kembali dilakukan Jakarta Futures Exchange (JFX) saat menjatuhkan sanksi administratif berupa Pembekuan Surat Persetujuan Anggota Bursa (SPAB) kepada PT International Business Futures (IBF) terhitung efektif sejak tanggal 27 Juli 2018, pukul 17.00 WIB sebagaimana yang tertera dalam surat JFX nomor L/JFX/DIR/07-18/549 kepada Direksi IBF perihal Pembekuan Surat Persetujuan Anggota Bursa (SPAB) PT International Business Futures.

Berdasarkan informasi yang diterima Senin, 30 Juli 2018, sanksi berupa Pembekuan SPAB IBF diberikan berdasarkan Surat Keputusan PT Kliring Berjangka Indonesia (Persero) Nomor : 1908/Sekr-KBI/VII/2018, tanggal 27 Juli 2018 Tentang Pembekuan Keanggotaan Kliring PT International Business Futures serta tidak memberikan akses data/informasi terkait adanya kegiatan Audit Khusus yang dilakukan oleh Tim Audit JFX – KBI.

Pelanggaran yang ditemukan antara lain bahwa IBF tidak kooperatif dalam hal pelaksanaan kegiatan Audit Khusus yang dilakukan oleh PT Bursa Berjangka Jakarta
(JFX) dan PT Kliring Berjangka Indonesia (KBI) hal ini berkaitan dengan adanya indikasi pelanggaran berupa Kegagalan pemenuhan margin pada KBI sebanyak 9 kali dari 27 kali shortage.

Selain itu juga adanya dugaan penyalahgunaan dana nasabah pada Rekening Terpisah (Segregated Account), dan adanya transaksi yang tidak wajar menggunakan dummy account.

JFX memberikan jangka waktu 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal dikeluarkannya surat ini kepada IBF untuk melakukan langkah-langkah perbaikan.

Bahwa dengan pembekuan keanggotaan Bursa ini, tidak menghilangkan semua kewajiban keuangan yang timbul kepada Nasabah, Bursa, Lembaga Kliring, dan pihak lainnya dalam pelaksanaan kegiatan perdagangan berjangka melalui Bursa serta tidak menghapus konsekuensi hukum yang timbul atas pelanggaran yang pernah dilakukan oleh IBF.

Kegagalan IBF dalam memenuhi langkah-langkah perbaikan di atas, akan menjadi pertimbangan bagi JFX untuk memberikan sanksi administratif selanjutnya. (*)

Dwitya Putra

Recent Posts

Laba Adi Sarana Armada (ASSA) Melesat 81 Persen di 2025, Bisnis Ini Paling Ngebut

Poin Penting Laba bersih ASSA naik 81% menjadi Rp596,6 miliar pada 2025. Pendapatan konsolidasi mencapai… Read More

2 hours ago

Pendapatan Agung Podomoro Land (APLN) Tembus Rp3,57 Triliun, Ini Penyumbang Terbesarnya

Poin Penting APLN mencatat penjualan dan pendapatan usaha Rp3,57 triliun pada 2025. Penjualan rumah tinggal… Read More

3 hours ago

Arus Mudik Mulai Naik, Jasa Marga Imbau Pengguna Tol Pakai 1 Kartu e-Toll

Poin Penting Jasa Marga mengimbau pengguna jalan tol menggunakan satu kartu e-Toll yang sama saat… Read More

5 hours ago

Arab Saudi Rayakan Idul Fitri 20 Maret 2026, Indonesia Segera Putuskan lewat Sidang Isbat

Poin Penting Arab Saudi menetapkan Idul Fitri 1447 H jatuh pada Jumat, 20 Maret 2026… Read More

6 hours ago

Mudik Gratis BUMN 2026 Bersama BNI Disambut Antusias, Ribuan Pemudik Rasakan Manfaat

Poin Penting BNI memberangkatkan lebih dari 7.000 pemudik ke berbagai kota di Pulau Jawa dan… Read More

7 hours ago

Berbagi Kebaikan, Bank Mandiri Berangkatkan Lebih dari 10.000 Pemudik melalui Program Mudik Bersama Gratis

Mandiri menghadirkan Program Mudik Bersama Gratis melalui kolaborasi dengan pemangku kepentingan strategis, termasuk BP BUMN… Read More

8 hours ago