Jakarta – Memasuki tahun politik pada tahun 2018 mendatang, Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengingatkan kepada para seluruh pemangku kebijakan untuk tidak mencampur adukkan urusan politik dan ekonomi.
Hal tersebut disampaikan Jokowi kepada puluhan CEO perusahaan pada acara Kompas 100 CEO Forum di Hotel Rafless, Jakarta pada hari ini. Dirinya menilai, bila kedua kepentingan tersebut dicampuradukkan dapat membuat kekacauan ekonomi.
“Tahun depan terdapat pilkada di 171 kabupaten kota dan provinsi. Saya hanya ingin kita semua biasakan yang politik urusan politik yang ekonomi mari kerja di sisi ekonomi jangan campur aduk,” ungkap Jokowi pada acara Kompas 100 CEO Forum di Hotel Rafless, Jakarta, Rabu 29 November 2017.
Dirinya juga mengimbau kepada asosiasi pengusaha agar tidak terpancing untuk terjun ke politik. Para pelaku usaha juga diminta untuk memisahkan kepentingan usahanya dengan kepentingan politik.
“Misal Kadin jangan nyambi politik. Ini pengsusaha, apa politikus, sehingga penting sekali berikan sebuah sekat. Yang urusan politik silakan, tapi ekonomi jangan kepengaruh,” tambah Jokowi.
Jokowi juga mengajak kepada seluruh CEO maupun seluruh pemangku kepentingan untuk terus berkerja dan berkerjasama membangun negeri tanpa perlu terbawa arus politik tahun 2018.
“Untuk itu mari kerja keras untuk memakmurkan, dan terus mensejahterakan negara ini,” tutup Jokowi.(*)
Jakarta - Masyarakat perlu bersiap menghadapi kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12 persen pada 2025. Salah… Read More
Jakarta - Kementerian Ekonomi Kreatif/Badan Ekonomi Kreatif (Kemenkraf/Bekraf) memproyeksikan tiga tren ekonomi kreatif pada 2025. … Read More
Jakarta - Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mengungkapkan bahwa sejumlah barang dan jasa, seperti… Read More
Jakarta - Pemimpin tertinggi Gereja Katolik Sedunia Paus Fransiskus kembali mengecam serangan militer Israel di jalur… Read More
Jakarta - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) berbalik dibukan naik 0,98 persen ke level 7.052,02… Read More
Jakarta – Pengamat Pasar Uang, Ariston Tjendra, mengungkapkan bahwa kebijakan pemerintah terkait kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN)… Read More