Jelang Idul Adha, Epidemiolog Desak Penanganan Wabah PMK Diakselerasi

Jakarta – Pemerintah menyediakan anggaran untuk menangani dan mengendalikan wabah Penyakit Mulut dan Kuku (PMK). Langkah pemerintah ini diapresiasi oleh Ahli Epidemiologi Griffith University Australia Dicky Budiman dengan sejumlah catatan.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menjelaskan bahwa pemerintah siapkan tiga juta dosis vaksin, menyediakan obat PMK, pemberian vitamin juga menyiapkan dana cadangan untuk kompensasi pemusnahan ternak.

“Sudah ada 3 juta dosis vaksin di Indonesia dengan anggaran yang sudah disiapkan, sehingga vaksin yang sudah ada harus segera disuntikkan,” tegas Menko Airlangga Hartarto dikutip 30 Juni 2022.

Pemerintah membentuk Satgas Penanganan PMK di Tingkat Nasional melalui Keputusan Menko Perekonomian selaku Ketua Komite PC-PEN, yaitu Keputusan Nomor 2 Tahun 2022.

Menanggapi langkah sigap pemerintah tersebut, berharap pemerintah menyeimbangkan pelaksaan vaksinasi, monitoring daan pengendalian wabah PMK tersebut.

“Kalau bicara wabah, pada hewan dan manusia, apalagi pendekatan one health dimana menyeimbangkan pelaksanaan, monitoring, pengendalian dan wabah di manusia atau hewan dan masalah kesehatan lingkungan mestinya harus cepat direspon. Dengan literasi yang masih minim, dan deteksi minim, ini berisiko besar, ini cepat menular,” kata Dicky.

Terlebih sebentar lagi umat Islam akan merayakan Hari Raya Idul Adha 1443 H/2022 M, maka permintaan hewan ternak seperti Sapi, Kambing dan Domba akan meningkat tajam. Pemerintah dan pihak terkait, termasuk peternak harus memperhatikan betul kesehatan ternak mereka.

“Jelang Idul Adha, harus ada sinergi yang kuat dan optimal dari dinas kesehatan hewan dan departemen agama, selain sesuai ketentuan dari agama yang memang harus sehat juga dijamin ketersediaan pasokan, dari kombinasi kesehatan, bukan hanya memastikan tidak akan penyakit mulut kuku juga penyakit lain. Peternak juga harus sehat,” jelas Dicky.

Momen wabah PMK ini hendaknya menjadi pembelajaran bagi pemerintah tentang kesehatan  hewan dan juga lingkungan. Dicky menyoroti keberadaan pasar basah yang rawan menjadi sumber penyakit atau tempat lompatan virus.

“Moment seperti wabah PMK harus menjadi momen untuk memperbaiki penataan masalah kesehatan hewan khususnya konsumsi hewan ternak, gimana di pasar dijajakan. Kalau hanya dianggap dan berlalu, ini kita menunggu waktu saya lompatan virus. Kita jadi negara yang berkontribusi terjadinya pandemi,” tandas Dicky.

Sementara itu, Dosen Divisi Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Epidemiologi Sekolah Kedokteran Hewan dan Biomedis di Institut Pertanian Bogor (IPB), Denny Widaya Lukman efektivitas vaksin akan terasa jika diberikan pada bibit.

“Yang divaksin justru hewan yang sehat dan belum mau dipotong untuk Idul Adha, misalnya untuk bibit bibit dan sapi perah. Karena setelah melewati satu kali vaksinasi, kekebalan baru tumbuh 14 hari setelahnya,” kata Denny.

Dia menjelaskan, dalam istilah kesehatan hewan ada ring vaksinasi, dimana hewan di sekeliling daerah wabah diberi vaksinasi.

Bagi peternak yang sudah menyediakan hewan kurban mereka, dia minta diawasi terus kesehatannya. Jika sehat, maka tidak perlu divaksin dan siap untuk dikurban. Namun jika peternak memiliki bibit, mereka bisa mencari vaksin untuk ternak.

Bicara vaksin, tiga juta vaksin hewan itu diimpor oleh pemerintah. Padahal Pusat Veteriner Farma (Pusvetma) di Surabaya siap untuk memproduksi vaksin PMK. “Di Indonesia sekarang memproduksi vaksin yang ada, karena dia menggunakan virus yang ada di indonesia, vaksin yang impor belum tentu cocok,” kata Denny.

Namun dia mengerti, dalam situasi darurat, pemerintah mencari cara yang paling cepat untuk mencegah peluasan dan penyebaran.

Hal senada disampaikan Epidemiolog Universitas Indonesia (UI) Tri Yunis Miko Wahyono menilai pembatasan lalu lintas hewan ternak harus dimaksimalkan untuk mencegah penyebaran PMK. Hal itu bisa dilakukan dengan peran pos pemeriksaan hewan Dinas Peternakan. Apalagi menjelang perayaan hari raya Idul Adha.

“Di setiap kecamatan pada mobilitas hewan akan melalui unit terkecil pada Departemen Pertanian. Di pos kesehatan hewan itu harus benar-benar lewat. Kalau idul adha semuanya juga harus lewat. Menurut saya dengan PMK ini harus diwajibkan,” ujarnya.

Selain itu, para pedagang hewan juga harus diberikan pemahaman dan edukasi terkait penyakit tersebut. Mereka bisa diberikan sertifikat terkait dengan kemampuan identifikasi PMK.

Terkait dengan vaksinasi hewan ternak, Tri menilai langkah tersebut tidak akan berjalan efektif. Ia menilai jumlah 3 juta vaksin tidak memadai untuk menghambat penyebaran PMK. “Pemerintah lambat sekali. Jumlah vaksinnya juga kurang,” tambahnya.

Menurutnya, jumlah tersebut hanya akan mencakup 2-3 kabupaten saja jika melihat kasus di Jawa Timur sudah mencapai 900 ribu. Upaya pencegahan harusnya dilakukan ketika PMK baru muncul. “Kalau mau antisipasi harusnya dari dulu-dulu sewaktu 3 provinsi,” lanjutnya.

Tri menambahkan ketika penanganan dan pencegahan dilakukan sekarang, pemerintah harus rela mengeluarkan biaya lebih banyak. Ia mengistilahkan dengan memadamkan kebakaran dengan guyuran dua ember air. “Pemerintah harus siap dengan membayar mahal semuanya sekarang,” pungkasnya. (*)