Moneter dan Fiskal

Jangan Terlewat! Cek Rincian Paket Stimulus Bulan Depan: Ada Diskon Listrik-Subsidi Upah

Jakarta – Pemerintah berupaya menjaga pertumbuhan ekonomi kuartal-II 2025 di kisaran 5 persen dengan memanfaatkan momentum liburan sekolah pada bulan Juni-Juli 2025, melalui pemberian berbagai stimulus ekonomi untuk menjaga daya beli masyarakat dan meningkatkan konsumsi domestik.

“Stimulus ekonomi kuartal II-2025 tersebut telah dibahas secara mendalam pada Rapat Koordinasi Terbatas (Rakortas) tingkat Menteri pada hari Jumat (23/05) yang dipimpin Menteri Koordinator Bidang Perekonomian dan dihadiri Menteri, Wakil Menteri, dan Pimpinan/Perwakilan K/L terkait,” ujar Sekretaris Kemenko Perekonomian Susiwijono Moegiarso dalam keterangan resmi, Selasa, 27 Mei 2025.

Baca juga: Pemerintah Umumkan Diskon Tarif Listrik dan Tiket Pesawat per 5 Juni 2025, Simak Detailnya

“Pada Rakortas tersebut telah disepakati bahwa semua program stimulus ekonomi tersebut akan segera diterapkan mulai tanggal 5 Juni 2025,” imbuhnya.

Berikut adalah rincian program/kebijakan stimulus ekonomi kuartal-II 2025:

1. Diskon Transportasi

Terdapat tiga jenis diskon transportasi yang berlaku selama dua bulan pada masa libur sekolah, yakni awal Juni hingga pertengahan Juli 2025.

Diskon tersebut meliputi diskon tiket kereta sebesar 30 persen, diskon tiket pesawat melalui PPN DTP sebesar 6 persen, dan diskon tiket angkutan laut sebesar 50 persen.

2. Diskon Tarif Tol

Pemerintah memberikan diskon tarif tol sebesar 20 persen bagi sekitar 110 Juta pengendara, selama dua bulan masa liburan sekolah, yakni awal Juni hingga pertengahan Juli 2025.

Skema program ini mengikuti pola yang diterapkan saat libur Natal dan Tahun Baru (Nataru) serta Lebaran.

Baca juga: Bos BI Beberkan Alasan Pangkas Suku Bunga Acuan Jadi 5,5 Persen

3. Diskon Tarif Listrik

Pemerintah kembali memberikan diskon tarif listrik sebesar 50 persen kepada sekitar 79,3 juta rumah tangga dengan daya hingga 1.300 VA.

Skema diskon serupa pernah diterapkan pada Januari-Februari 2025. Program ini akan berlaku mulai 5 Juni hingga 31 Juli 2025.

4. Penebalan Bantuan Sosial dan Pemberian Bantuan Pangan

Pemerintah menambah nilai Kartu Sembako sebesar Rp200.000 per bulan untuk sekitar 18,3 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM) selama dua bulan.

Selain itu, bantuan pangan berupa 10 kg beras juga diberikan untuk jumlah KPM yang sama. Program ini dijalankan oleh Kementerian Sosial dan Bapanas, bekerja sama dengan Kemenko Perekonomian, Kementerian Pertanian, serta BULOG, dan berlaku selama Juni–Juli 2025.

Baca juga: Link dan Jadwal Pengumuman Kelulusan PPPK Tahap 2, Simak Tahapan Lanjutannya di Sini

5. Bantuan Subsidi Upah

Bantuan Subsidi Upah (BSU) sebesar Rp150.000 per bulan diberikan kepada sekitar 17 juta pekerja dengan gaji maksimal Rp3,5 juta atau setara UMP daerah, serta kepada 3,4 juta guru honorer.

Program ini berlangsung selama dua bulan, yakni Juni–Juli 2025.

6. Perpanjangan Diskon Iuran JKK

Pemerintah memperpanjang diskon iuran Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) sebesar 50 persen untuk pekerja di sektor padat karya.

Program ini berlaku selama enam bulan, yaitu Agustus 2025 hingga Januari 2026. (*)

Editor: Yulian Saputra

Irawati

Bergabung dengan Infobanknews.com sejak April 2022. Lulusan Universitas Budi Luhur ini bertugas meliput isu ekonomi makro, moneter & fiskal, perbankan, hingga industri keuangan non-bank (IKNB).

Recent Posts

Gebyar Ramadan Keuangan (GERAK) Syariah 2026 menghimpun dana sebesar Rp 6,83 triliun

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat pelaksanaan Gebyar Ramadan Keuangan Syariah (GERAK Syariah) 2026 berhasil menghimpun… Read More

6 hours ago

Catat! Ini Jadwal Pembagian Dividen WOM Finance

Poin Penting WOM Finance menetapkan pembagian dividen tunai maksimal 30 persen dari laba bersih 2025,… Read More

11 hours ago

Free Float 15 Persen Mulai Berlaku, Banyak Emiten yang Terancam Delisting?

Poin Penting BEI dan Kustodian Sentral Efek Indonesia resmi mengumumkan saham dengan konsentrasi kepemilikan tinggi… Read More

12 hours ago

DPR Minta Bank Sumut Tingkatkan Penyaluran Kredit UMKM

Poin Penting DPR menyoroti perlunya kebijakan kredit yang lebih berpihak pada masyarakat, terutama pelaku UMKM… Read More

13 hours ago

Ketidakpastian Hukum di Sektor Keuangan: Ketika Risiko Dikriminalisasi dan Harga Dianggap Kartel

Oleh Anto Prabowo, Dosen FEB UNS Solo DI tengah dinamika kebijakan ekonomi nasional, munculnya dua… Read More

23 hours ago

Cetak SDM Unggul, BSN Gandeng Universitas Terbuka

Dalam program tersebut, BSN memberikan dukungan pembiayaan pendidikan bagi pegawai aktif yang memenuhi kriteria, baik… Read More

24 hours ago