Jakarta–Analis Woori Korindo Securities, Reza Priyambada mengutarakan pelaku pasar akan sangat khawatir jika rencana pemerintah yang memberikan jalan PT Pertamina untuk akuisisi PT Perusahaan Gas Negara Tbk (PGN) kejadian. Pelaku pasar berspekulasi jangan sampai PGN menjadi ‘sapi perah’ Pertamina dalam ekspansi bisnis usahanya.
“Untuk diketahui, sentimen market atau pelaku pasar kurang suka jika PGN berada di bawahnya Pertamina. Pasar maunya di bawah pemerintah,” ungkap Reza kepada wartawan, Senin, 1 Agustus 2016.
Jika di bawah Pertamina, menurut Reza akan banyak sentimen negatif yang akan mempengaruhi kinerja keuangan PGN secara keseluruhan. Padahal PGN, sambungnya, masih mencatatkan kinerja positif di tengah pelambatan ekonomi.
“Nah yang sebenarnya ditakuti pelaku pasar di tengah laba yang masih berhasil dicatatkan PGN yakni nantinya hanya dijadikan sapi perah saja oleh Pertamina,” kata Reza.
“Utang Pertamina yang besar nantinya bisa saja (kontribusi laba dari PGN) digunakan untuk menutup utang. Ujung-ujungnya dividend payout ratio juga kecil alhasil pemegang saham di bursa yang memegang PGN pun dividennya berkurang,” kata Dia.
Ada baiknya, menurut Reza, pemerintah selaku pemegang saham mayoritas haruslah mengadakan RUPS untuk meminta persetujuan pemegang saham minoritas PGN. Hal ini, sambungnya untuk menjelaskan secara transparan mengenai rencana akuisisi tersebut.
Sebelumnya, Ekonom Dradjad Wibowo mengatakan rencana akuisisi haruslah ditunda. Pasalnya transparansi harus dinomorsatukan agar mencegah hal-hal yang tidak diinginkan. “Rencana pemerintah menggabung Pertamina dan PGN sebaiknya dikaji ulang dengan cermat,” imbuhnya.
Dradjad menjelaskan alasan pemerintah untuk mengkaji ulang akuisisi PGN oleh Pertamina. Pertama, alasan klasik dari merger dan akuisisi, yaitu adanya kesulitan likuiditas atau solvabilitas, tidak berlaku dalam kasus Pertamina dan PGN. Sebagai target (sasaran), PGN justru bagus likuiditas dan solvabilitasnya.
“Kedua, belum terdapat kajian yang meyakinkan bahwa penggabungan Pertamina dengan PGN akan memberikan sinergi operasional yang menghasilkan efisiensi,” ungkapnya.
Adapun alasan ketiga, merger besar yang terjadi akhir-akhir ini lebih dipicu keinginan meningkatkan efisien dan memangkas biaya dalam salah satu sub sektor, minyak saja atau gas saja.
Dengan perkembangan di atas, dan ketiga alasan di atas, Dradjad menyarankan perlunya kajian yang lebih komprehensif terhadap rencana pembentulkan holding BUMN migas ini. (*) Dwitya Putra
Editor: Paulus Yoga
Jakarta – Badan Pusat Statistik (BPS) melaporkan ekonomi Indonesia tetap tumbuh di seluruh wilayah pada kuartal III… Read More
Jakarta – Presiden RI Prabowo Subianto resmi melantik Basuki Hadimuljono sebagai Kepala Otorita Ibu Kota Negara… Read More
Jakarta – Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Indonesia pada Agustus 2024 mencapai… Read More
Jakarta - Indeks harga saham gabungan (IHSG) pada perdagangan sesi I hari ini, Selasa, 5… Read More
Jakarta - Grup Modalku, sebagai platform pendanaan digital untuk Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM)… Read More
Jakarta - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat kinerja asuransi komersil berupa akumulasi pendapatan premi di… Read More