Perum Jamkrindo Bidik Volume Penjaminan Kredit Rp 156 Triliun
Jakarta — Perum Jamkrindo membukukan volume penjaminan sebesar Rp174,74 triliun pada 2018, sementara raihan laba sebelum pajak sebesar Rp508,3 miliar. Angka ini melampaui RKAP tahun 2018 dengan volume penjaminan sebesar Rp156,6 triliun dan laba sebelum pajak sebesar Rp343 miliar.
Pada tahun 2018, perhitungan laporan keuangan Perum Jamkrindo telah menyesuaikan dengan regulasi terbaru, sesuai dengan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan (OJK) nomer S-129/D.05/2017 tanggal 29 Agustus 2017 perihal pencatatan imbal jasa penjaminan. Berdasarkan regulasi itu, pencatatan imbal jasa penjaminan untuk KUR menjadi akrual bulanan.
“Perum Jamkrindo berupaya menjaga keberlanjutan bisnis dengan berfokus meningkatkan pertumbuhan dalam rangka mengoptimalkan kapasitas secara efektif dan efisien,” kata Direktur Utama Perum Jamkrindo Randi Anto di Jakarta, Selasa, 5 Maret 2019.
Dengan berlakunya PP Nomor 35 Tahun 2018 Tentang Peran Perusahaan Umum Jaminan Kredit Indonesia pada pertengahan tahun lalu, Randi mengatakan dampak positifnya akan semakin terasa pada tahun 2019 ini. Sebab dengan berlakunya PP terbaru tersebut, Jamkrindo bisa melakukan penjaminan di luar UMKM dan koperasi, yakni melalui sinergi BUMN.
“Pada tahun 2018, kami telah melakukan penjaminan untuk Nindya Karya, Istaka Karya, PFN, Primissima dan Indusri Sandang Nusantara. Harapannya tahun 2019 bisa lebih agresif lagi,namun tetap fokus utama kami untuk melayani UMKM dan Koperasi,” tukas Randi.
Randi berharap kinerja Jamkrindo pada tahun ini masih dapat terus tumbuh seiring pertumbuhan ekonomi nasional. (Dicky F Maulana). (*)
Poin Penting Menkeu Purbaya berencana membeli anak usaha BRI untuk dijadikan penyalur langsung KUR UMKM,… Read More
Poin Penting BTN dukung penuh program gentengisasi Prabowo melalui penyaluran subsidi renovasi rumah untuk meningkatkan… Read More
Poin Penting Menkeu Purbaya menilai OTT pegawai pajak dan bea cukai sebagai terapi kejut agar… Read More
Poin Penting Baru beroperasi sejak Desember 2025, BSN langsung memposisikan diri sebagai “Banknya Para Developer”… Read More
Poin Penting KPK melakukan OTT di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kemenkeu Jakarta, terpisah… Read More
Poin Penting OJK menegaskan KUB BPD sebagai strategi utama untuk memperkuat peran BPD dalam pembiayaan… Read More