Keuangan

Jalankan Mandat UU PPSK, OJK Susun Penyempurnaan Kebijakan

Jakarta – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) tengah mempersiapkan reformasi internal kelembagaan melalui penyempurnaan kebijakan serta transformasi organisasi dan Sumber Daya Manusia (SDM). Hal ini, sebagai bentuk amanat OJK pasca pengesahan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU PPSK).

Ketua Dewan Komisioner OJK Mahendra Siregar mengatakan, fokus OJK dalam implementasi UU PPSK adalah menyiapkan proses transisi yang lancar dan tidak menimbulkan guncangan.

“UU PPSK menuntut alokasi sumber daya yang besar sehingga dibutuhkan reformasi internal kelembagaan OJK melalui penyempurnaan kebijakan serta transformasi organisasi dan SD,” kata Mahendra dalam Pertemuan Tahunan Industri Jasa Keuangan 2023, Senin, 6 Februari 2023.

Penguatan peran OJK juga dilakukan melalui penataan landscape sektor keuangan untuk mendorong perkembangan Sektor Jasa keuangan (SJK) Syariah, terutama terkait pelaksanaan spin-off Unit Usaha Syariah (UUS) yang dikaitkan dengan program konsolidasi, skala ekonomi, dan kapasitas individu Lembaga Jasa Keuangan (LJK).

Kemudian, terkait dengan implementasi program penjaminan polis asuransi pada tahun 2028, OJK juga berkoordinasi dengan asosiasi industri untuk mempersiapkan agar perusahaan asuransi dapat memenuhi persyaratan kepesertaan program penjaminan polis dengan terus melakukan upaya penyehatan industri asuransi.

Dari sisi perlindungan kosumen, OJK terus melakukan penyempurnaan dalam penguatan pengawasan market conduct. 

“OJK akan meningkatkan upaya perlindungan konsumen keuangan dan masyarakat melalui penguatan pengawasan market c onduct dengan menyempurnakan kerangka pengawasan sesuai standar dan best practice,” jelas Mahendra.

Selain itu, OJK juga akan memperluas kegiatan dan produk sektor jasa keuangan secara bertahap, dengan memperluas kegiatan dan produk bursa karbon, kegiatan usaha bullion (bank emas), aset digital, dan aset kripto.

“Terkait amanat UU PPSK memperdalam sektor keuangan, OJK secara bertahap akan memperluas kegiatan dan produk bursa karbon, kegiatan usaha bullion, aset digital dan aset kripto, dengan mempertimbangkan aspek manfaat kebutuhan dan prinsip kehati-hatian,” pungkasnya. (*)

Editor: Rezkiana Nisaputra

Irawati

Recent Posts

Siap-Siap! Transaksi E-Money dan E-Wallet Terkena PPN 12 Persen, Begini Hitungannya

Jakarta - Masyarakat perlu bersiap menghadapi kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12 persen pada 2025. Salah… Read More

52 mins ago

Kemenkraf Proyeksi Tiga Tren Ekonomi Kreatif 2025, Apa Saja?

Jakarta - Kementerian Ekonomi Kreatif/Badan Ekonomi Kreatif (Kemenkraf/Bekraf) memproyeksikan tiga tren ekonomi kreatif pada 2025. … Read More

1 hour ago

Netflix, Pulsa hingga Tiket Pesawat Bakal Kena PPN 12 Persen, Kecuali Tiket Konser

Jakarta - Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mengungkapkan bahwa sejumlah barang dan jasa, seperti… Read More

2 hours ago

Paus Fransiskus Kembali Kecam Serangan Israel di Gaza

Jakarta -  Pemimpin tertinggi Gereja Katolik Sedunia Paus Fransiskus kembali mengecam serangan militer Israel di jalur… Read More

2 hours ago

IHSG Dibuka Menguat Hampir 1 Persen, Balik Lagi ke Level 7.000

Jakarta - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) berbalik dibukan naik 0,98 persen ke level 7.052,02… Read More

4 hours ago

Memasuki Pekan Natal, Rupiah Berpotensi Menguat Meski Tertekan Kebijakan Kenaikan PPN

Jakarta – Pengamat Pasar Uang, Ariston Tjendra, mengungkapkan bahwa kebijakan pemerintah terkait kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN)… Read More

4 hours ago