Jalani Fit and Proper Test Deputi Gubernur BI, Solikin Beberkan Strategi Kebijakan ‘SEMANGKA’

Poin Penting

• Komisi XI DPR RI menguji kelayakan Solikin M Juhro, kandidat internal BI yang saat ini menjabat Asisten Gubernur, pada 23 Januari 2026
• Solikin memaparkan delapan strategi kebijakan terorkestrasi bertajuk SEMANGKA sebagai paket bauran kebijakan BI untuk menopang stabilitas dan pertumbuhan ekonomi nasional
• Strategi SEMANGKA menitikberatkan pada stabilitas makroekonomi, penguatan pembiayaan dan UMKM, reformasi struktural, ketahanan pangan, hingga ekonomi syariah.

Jakarta – Komisi XI DPR RI melakukan uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test) kepada Calon Deputi Gubernur Bank Indonesia (BI) Solikin M Juhro pada Jumat, 23 Januari 2026.

Adapun Solikin merupakan calon yang berasal dari internal BI yang saat ini menjabat sebagai Asisten Gubernur BI.

Dalam paparannya di hadapan anggota dewan Komisi XI DPR, Solikin menyampaikan visi misinya melalui delapan strategi kebijakan yang disebut ‘SEMANGKA’ yang dirancang sebagai satu paket kebijakan yang terorkestrasi untuk menopang program Asta Cita Pemerintah.

Solikin menjelaskan delapan strategi ‘SEMANGKA’ tersebut merupakan sebuah singkatan yang mencakup berbagai langkah kebijakan moneter.

Pertama, huruf ‘S’, yaitu stabilitas makroekonomi dan keuangan yang berfungsi sebagai jangkar untuk ketahan ekonomi nasional ditengah dunia yang bergejolak, stabilitas nilai tukar rupiah, inflasi yang terkendali, serta sistem keuangan yang sehat.

Baca juga: Bos LPS Nilai Tiga Calon Deputi Gubernur BI Sosok yang Profesional

“Untuk menopangnya BI selama ini menerapkan bauran strategi kebijakan yang terintegrasi mengorkestrasi kebijakan moneter, makroprudensial dan sistem pembayaran dalam satu kesatuan arah dan mendukung ekonomi berkelanjutan,” ujar Solikin.

Kedua, huruf ‘E’, yaitu ekonomi syariah dan pesantren, sebagai modal sosial pendorong produktivitas mapun pertumbuhan ekonomi.

Ketiga, huruf ‘M’, yaitu makroprudensial inovatif sebagai instrumen kunci mendorong intermediasi pembiayaan yang optimal seimbang dan inklusi di tengah keterbatasan ruang instrumen kebijakan yang lainnya.

Keempat, huruf ‘A’ adalah akselerasi reformasi struktural yang merupakan syarat utama untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi dan mengantarkan Indonesia menuju negara berpendapatan tinggi.

“Dalam konteks ini BI berperan strategis sebagai enabler reformasi struktural dengan menjaga stabilitas makroekonomi, mengarahkan kebijakan moneter, makroprudensial dan sistem pembayaran untuk mendukung pembiayan di sektor produktif dan prioritas,” jelasnya.

Kelima, huruf ‘N’ adalah navigasi stabilitas harga pangan yang diarahkan untuk mewujudkan pangan sejahtera sebagai pilar stabilitas makroekonomi, pertumbuhan inklusif sekaligus menopang ketahanan pangan nasional.

Keenam, huruf ‘G’, yakni gerak UMKM dan ekonomi kreatif, yang dilakukan melalui pendampingan kepada pelaku ekonomi kreatif terkait literasi keuangan dan digital, dukungan pembiayaan, perluasan akses pasar, transformasi digital, hingga pemetaan UMKM.

Baca juga: Seleksi Deputi Gubernur BI Bergulir, Misbakhun Sebut Kewenangan Ada di Presiden

Ketujuh, huruf ‘K’ adalah keandalan digitalisasi sistem pembayaran. Transformasi sistem pembayaran dan mengakselerasi secara konsisten sejalan dengan Blueprint Sistem Pembayaran Indonesia (BSPI) 2030.

“Digitalisasi dipandang menjadi instrument strategic untuk menurunkan biaya transaksi, memperluas inkulsi keuangan, dan memperkuat kedaulatan ekonomi digital nasional,” tambahnya.

Kedelapan, huruf ‘A’ merupakan aksi bersama, sinergi dan kolaborasi, dengan ketidakpastian dan kompleksitas semakin tinggi BI tidak bisa bekerja sendiri, sehingga diperlukan sinergi antar otoritas, industri serta masyarakat yang menjadi kunci dalam mendorong transformasi struktural ekonomi nasional menuju pertumbuhan yang lebih tinggi dan berdaya tahan. (*)

Editor: Galih Pratama