Ilustrasi: Kegiatan dunia usaha UMKM/Istimewa.
Jakarta – Anggota Komisi VII DPR RI, Hendry Munief mengungkapkan, kebijakan ekonomi resiprokal dari pemerintah Amerika Serikat (AS) membuat berbagai negara harus mengambil langkah strategis. Hal yang sama, menurutnya, seharusnya juga dilakukan oleh pemerintah Indonesia.
Menurut Anggota Dewan dari Fraksi PKS ini, implikasi dari kebijakan AS tersebut akan berdampak kepada Indonesia.
“Kita minta pemerintah berhati-hati dengan kebijakan nekat Donald Trump ini. Kebijakan bakal menyentuh semua sektor ekonomi. Pasar dagang, fiskal, dan lainnya. Salah satu yang harus dijaga oleh pemerintah adalah menjaga ekosistem sektor UMKM tetap bertahan,” katanya, dinukil dari laman dpr.go.id, Senin, 7 April 2025.
Baca juga : Tarif Trump, Lahir di Tengah “Kebencian” Pemerintah pada Sektor Keuangan dan Rendahnya Sense of Crisis
Ia menyebut, meskipun Donald Trump tengah membendung tekanan ekonomi dari negara seperti Tiongkok, Indonesia tetap akan terkena dampaknya.
“AS dan Tiongkok adalah dua tujuan ekspor kita. Tiongkok akan mengoreksi kebijakan ekonominya. Otomatis juga berpengaruh ekspor komoditas kita ke sana. Kedua negara ini otomatis menahan laju ekspor kita.” tegasnya.
Untuk menjaga stabilitas perdagangan Indonesia, khususnya sektor UMKM, Hendry menyarankan agar dalam jangka pendek pemerintah memperkuat perdagangan dalam negeri sembari mencari mitra dagang baru di luar AS dan Tiongkok.
“Pemerintah dapat meningkatkan kebijakan proteksi UMKM dengan memberikan stimulus bantuan lunak, keringanan perpajakan, pemberian subsidi kepada faktor utama dan pendukung UMKM.” tambah Ketua Forum Pengusaha Peniaga Tanah Melayu (P2TM) itu.
Baca juga : Puncak Arus Balik Lebaran, KCIC Imbau Penumpang Whoosh dari Bandung Gunakan KA Feeder
Ia juga menyarankan agar pemerintah mempertimbangkan penyesuaian terhadap pengenaan tarif impor, pembatasan kuota, serta pelarangan impor barang tertentu.
“Proteksi pemerintah ini bakal jadi faktor penting penyelamatan UMKM kita. Selama ini UMKM selalu jadi penyelamat ekonomi nasional. Namun perlambatan ekonomi semenjak Covid-19 melanda, dikhawatirkan pengusaha UMKM tidak dapat menahannya,” harapnya.
Lebih jauh, ia menilai kebijakan proteksi ini bisa menjadi momentum untuk meningkatkan daya saing produk UMKM agar mampu bersaing di pasar internasional. (*)
Editor: Yulian Saputra
Poin Penting Sepanjang 2025, ACA membukukan premi sekitar Rp6 triliun, melonjak tajam dibandingkan lima-enam tahun… Read More
Poin Penting BI menilai penurunan outlook Moody’s tidak mencerminkan pelemahan ekonomi domestik. Stabilitas sistem keuangan… Read More
Poin Penting PT Bukit Uluwatu Villa Tbk (BUVA) menegaskan tidak memiliki keterlibatan, baik langsung maupun… Read More
Poin Penting Celios pertanyakan pertumbuhan PDB 5,11 persen dipertanyakan, pasalnya konsumsi rumah tangga & PMTB… Read More
Poin Penting Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa melantik 40 pejabat eselon II di DJP dan… Read More
Poin Penting BCA Digital raih laba Rp213,4 miliar, ditopang DPK Rp14,3 triliun (+22%) dan kredit… Read More