Jakarta – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dinilai sudah banyak berbuat demi menjaga stabilitas sistem keuangan Indonesia, seperti yang diungkapkan oleh Eko Budi Supriyanto selaku Chairman Infobank Institute pada sebuah acara diskusi virtual.
Dirinya sekaligus melihat bahwa peran OJK dalam pengawasan terintegrasi sistem keuangan sangat penting.
“OJK dalam hal ini juga sudah melakukan mitigasi baik mitigasi di dalam OJK sendiri, maupun mitigasi dalam outflow ataupun inflow pada investor. Saat ini, OJK sudah banyak melakukan pekerjaannya. OJK sudah banyak berbuat, bung!” ujarnya dalam Public Discussion: Infobank dan The Chief Economist Forum dengan tajuk “Masa Depan Pengawasan Terintegrasi Sektor Keuangan”, Selasa, 22 September 2020.
Beberapa regulasi sudah diterbitkan oleh OJK dalam rangka menstabilkan kondisi keuangan negara melalui stabilitas lembaga keuangan yang ada.
Sebut saja diantaranya ada POJK Nomor 11/POJK.03/2020 yang diterbitkan 16 Maret 2020, POJK Nomor 18/POJK.03/2020 yang terbit 21 April 2020 terkait stimulus sektor perbankan, hingga POJK Nomor 15/POJK.04/2020 yang terbit 20 April 2020 terkait stimulus sektor pasar modal.
Ia pun menyarankan pentingnya penguatan pengawasan terintegrasi sebagai bagian dari penguatan pengawasan yang independen dari tiap-tiap lembaga seperti OJK.
Menurutnya, hal-hal seperti kedudukan ketua, pengawasan pada data, informasi, risk, tata kelola, serta konsolidasi sektor keuangan adalah yang seharusnya diperkuat dalam skema memperkuat pengawasan terintegrasi.
“Amandemen yang paling penting adalah amandemen tentang kedudukan ketua OJK. Yang paling penting adalah untuk pengawasan terintegrasi itu harus dalam satu tangan atau satu deputi komisioner. Lalu, melakukan konsolidasi antar lembaga keuangan. Jumlah bank, asuransi, multifinance itu terlalu banyak, jadi harus ada integrasi yang lebih baik,” jelasnya.
Terakhir, ia menekankan pentingnya menjaga pengawasan yang terintegrasi demi stabilitas sistem keuangan Indonesia.
“Jangan sampai selera penguasa itu yang menguasai ini semua. Mari kita jaga pengawasan terintegrasi ini yang sudah kita perjuangkan sejak 5 tahun lalu. Karena negara ini untuk anak cucu kita juga ke depannya,” pungkasnya. (*) Steven Wijaya
Jakarta - Direktorat Jenderal Pajak (DJP) mencatat penermaan dari sektor usaha ekonomi digital hingga 31 Oktober 2024 mencapai… Read More
Jakarta - Kinerja fungsi intermediasi Bank Jasa Jakarta (Bank Saqu) menunjukkan hasil yang sangat baik… Read More
Jakarta - Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmen Indonesia untuk mendukung upaya PBB dalam mewujudkan perdamaian dan keadilan internasional. Termasuk… Read More
Jakarta – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat outstanding paylater atau Buy Now Pay Later (BNPL) di perbankan… Read More
Jakarta - Asosiasi Asuransi Umum Indonesia (AAUI) menargetkan jumlah agen asuransi umum mencapai 500 ribu… Read More
Jakarta – Di tengah fenomena makan tabungan alias mantab akhir-akhir ini, pertumbuhan antara ‘orang-orang tajir’… Read More