Jaga Likuiditias Perbankan, Ini Instrumen Yang Disiapkan BI

Jakarta – Meski rasio kredit terhadap DPK atau loan to deposit ratio (LDR) perbankan masih cukup tinggi, atau dikisaran 93 persen, Bank Indonesia (BI) terus berupaya agar likuiditas perbankan masih dapat mendorong pertumbuhan kredit di 2019. Sehingga akan mendukung pertumbuhan ekonomi.

Demikian pernyataan tersebut seperti disampaikan oleh Gubernur BI, Perry Warjiyo di Jakarta, Selasa, 29 Januari 2019. Menurutnya, bank sentral terus menjaga stabilitas sistem keuangan, termasuk melakukan pemantauan terhadap kecukupan dan distribusi likuiditas di perbankan untuk ke depannya.

Selama ini, kata dia, untuk menjaga likuiditas di pasar keuangan, BI terus melakukan berbagai instrumen salah satunya dengan melakukan operasi moneter untuk menjaga ketersediaan likuiditas baik rupiah maupun valas. Operasi moneter ini dilakukan dengan menyiapkan instrumen, frekuensi dan kesiapan term repo dan swap.

“Mulai tahun ini, BI memperbanyak operasi lelang moneter yang ekspansi, injeksi likuiditas melalui swap atau melalui term repo. Itu yang kami lakukan,” ujar Perry.

Baca juga: Ini Penyebab Likuiditas Perbankan Ketat

Selain itu, untuk meningkatkan fleksibilitas dan distribusi likuiditas di perbankan BI menaikkan porsi pemenuhan GWM Rupiah Rerata dari 2 persen menjadi 3 persen serta meningkatkan rasio Penyangga Likuiditas Makroprudensial (PLM) yang dapat direpokan ke Bl dari 2 persen menjadi 4 persen masing masing dari DPK.

“GWM rerata sekarang 3 persen. Kami juga merelaksasi ketentuan secondary reserve, sehingga likuiditas makroprudensial, semula yang direpokan 2 persen menjadi 4 persen bisa seluruh direpokan. Sehingga bank-bank bisa menjadi lebih fleksibel dalam manajemen likudiitas,” paparnya.

Di bidang kebijakan makroprudensial, Bl juga mempertahankan rasio Countercyclical Capital Buffer (CCB) sebesar 0 persen dan Rasio Intermediasi Makroprudensial (RIM) pada target kisaran 80-92 persen. BI akan terus mengoptimalkan bauran kebijakan guna memastikan tetap terjaganya stabilitas makroekonomi dan sistem keuangan.

“Dengan cara-cara ini, lewat LPS dan OJK, kita harapkan dampak kenaikan suku bunga acuan ke suku bunga kredit tidak terlalu tinggi. Kalau subung kredit tidak terlalu tinggi, penyaluran kredit akan terus tumbuh dan bisa mendukung pertumbuhan ekonomi,” ucap Perry. (*)