Jakarta – Ketua Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin), Rosan P Roeslani meminta pemerintah memberikan kepastian terkait ketersediaan vaksin kepada pelaku usaha. Pasalnya, setiap ada penundaan vaksin, pengusaha harus menyiapkan biaya penundaan (cost of delay) produksi.
“Kita di dunia usaha, we don’t like surprise. Vaksinasinya kapan? Apakah konsentrasinya di semester I atau semester II? Kita harus dapat gambaran. Setiap penundaan ada cost of delaynya juga,” kata Rosan dalam diskusi virtual di Jakarta, Selasa 24 November 2020.
Tak hanya itu, bila ada penundaan pendistribusian vaksin, tentunya pemerintah harus melakukan pentebalan anggaran pemulihan ekonomi. Pasalnya, anggaran Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) yang disiapkan sebesar Rp356,4 triliun pada 2021 hanya dicanangkan untuk 6 bulan pertama.
Menurutnya, bila vaksin masif terdistribusi pada semester II 2021, pemerintah dianggap perlu membuat skenario lain PEN salah satunya menambah anggaran untuk perlindungan sosial, stimulus UMKM, dan pendanaan bagi korporasi.
“Pembiayaan untuk korporasi ini bukan seperti stimulus seperti sekarang ini yang heavy-nya lebih ke BUMN. Memang ada pernyataan Januari minggu ketiga vaksin mulai didistribusikan. Tapi kita harus tahu kapan sebagian besarnya,” tukas Rosan. (*)
Editor: Rezkiana Np
Poin Penting Danantara menyatakan dukungan penuh terhadap reformasi pasar modal yang digulirkan OJK, termasuk kebijakan… Read More
Poin Penting Presiden Prabowo bertemu tokoh dan ormas Islam di Istana untuk berdiskusi dan menampung… Read More
Poin Penting Pemerintah menanggapi peringatan MSCI dengan berkomitmen meningkatkan transparansi pasar modal, termasuk terkait porsi… Read More
Poin Penting IHSG ditutup menguat 2,52 persen ke level 8.122,59 pada perdagangan 3 Februari 2026.… Read More
Jakarta - Jalan terjal yang dilalui bank-bank KBMI 2 belakangan ini kelihatannya terasa makin berat.… Read More
Poin Penting Platform emas digital JWR runtuh dan membekukan dana investor hingga puluhan triliun rupiah… Read More