Jakarta – Ketua Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin), Rosan P Roeslani meminta pemerintah memberikan kepastian terkait ketersediaan vaksin kepada pelaku usaha. Pasalnya, setiap ada penundaan vaksin, pengusaha harus menyiapkan biaya penundaan (cost of delay) produksi.
“Kita di dunia usaha, we don’t like surprise. Vaksinasinya kapan? Apakah konsentrasinya di semester I atau semester II? Kita harus dapat gambaran. Setiap penundaan ada cost of delaynya juga,” kata Rosan dalam diskusi virtual di Jakarta, Selasa 24 November 2020.
Tak hanya itu, bila ada penundaan pendistribusian vaksin, tentunya pemerintah harus melakukan pentebalan anggaran pemulihan ekonomi. Pasalnya, anggaran Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) yang disiapkan sebesar Rp356,4 triliun pada 2021 hanya dicanangkan untuk 6 bulan pertama.
Menurutnya, bila vaksin masif terdistribusi pada semester II 2021, pemerintah dianggap perlu membuat skenario lain PEN salah satunya menambah anggaran untuk perlindungan sosial, stimulus UMKM, dan pendanaan bagi korporasi.
“Pembiayaan untuk korporasi ini bukan seperti stimulus seperti sekarang ini yang heavy-nya lebih ke BUMN. Memang ada pernyataan Januari minggu ketiga vaksin mulai didistribusikan. Tapi kita harus tahu kapan sebagian besarnya,” tukas Rosan. (*)
Editor: Rezkiana Np
Jakarta - PT Indonesia Infrastructure Finance (IIF) kembali meraih peringkat "Gold Rank" dalam ajang Asia… Read More
Jakarta – Menjelang akhir 2024, PT Hyundai Motors Indonesia resmi merilis new Tucson di Indonesia. Sport Utility Vehicle (SUV)… Read More
Jakarta - Romy Wijayanto, Direktur Keuangan & Strategi Bank DKI menerima penghargaan sebagai Most Popular… Read More
Jakarta - Kementerian Koperasi (Kemenkop) menegaskan peran strategis koperasi, khususnya Baitul Maal Wa Tamwil (BMT), dalam… Read More
Jakarta – Optimisme para pelaku usaha di Inggris terhadap ekonomi di Tanah Air masih solid.… Read More
Jakarta – Asosiasi Layanan Urun Dana Indonesia (ALUDI) baru saja menghelat Securities Crowdfunding Day 2024.… Read More