Jakarta – Ketua Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin), Rosan P Roeslani meminta pemerintah memberikan kepastian terkait ketersediaan vaksin kepada pelaku usaha. Pasalnya, setiap ada penundaan vaksin, pengusaha harus menyiapkan biaya penundaan (cost of delay) produksi.
“Kita di dunia usaha, we don’t like surprise. Vaksinasinya kapan? Apakah konsentrasinya di semester I atau semester II? Kita harus dapat gambaran. Setiap penundaan ada cost of delaynya juga,” kata Rosan dalam diskusi virtual di Jakarta, Selasa 24 November 2020.
Tak hanya itu, bila ada penundaan pendistribusian vaksin, tentunya pemerintah harus melakukan pentebalan anggaran pemulihan ekonomi. Pasalnya, anggaran Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) yang disiapkan sebesar Rp356,4 triliun pada 2021 hanya dicanangkan untuk 6 bulan pertama.
Menurutnya, bila vaksin masif terdistribusi pada semester II 2021, pemerintah dianggap perlu membuat skenario lain PEN salah satunya menambah anggaran untuk perlindungan sosial, stimulus UMKM, dan pendanaan bagi korporasi.
“Pembiayaan untuk korporasi ini bukan seperti stimulus seperti sekarang ini yang heavy-nya lebih ke BUMN. Memang ada pernyataan Januari minggu ketiga vaksin mulai didistribusikan. Tapi kita harus tahu kapan sebagian besarnya,” tukas Rosan. (*)
Editor: Rezkiana Np
Poin Penting CELIOS kirim surat keberatan ke Presiden Prabowo Subianto soal perjanjian dengan Donald Trump,… Read More
Poin Penting BSI menargetkan 500 ribu hingga lebih dari 1 juta nasabah awal untuk BSI… Read More
Poin Penting PT Semen Indonesia (Persero) Tbk (SIG) menyalurkan 36.000 bata interlock presisi untuk pembangunan… Read More
Poin Penting OJK tuntaskan penyidikan dugaan tindak pidana perbankan di BPR Panca Dana dan melimpahkan… Read More
Poin Penting PT Bank Syariah Indonesia Tbk (BSI) meluncurkan BSI Tabungan Umrah untuk memperkuat ekosistem… Read More
Poin Penting Pjs Ketua DK OJK Friderica Widyasari Dewi menyebut banyak pejabat internal ikut seleksi… Read More