Jakarta – Ketua Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin), Rosan P Roeslani meminta pemerintah memberikan kepastian terkait ketersediaan vaksin kepada pelaku usaha. Pasalnya, setiap ada penundaan vaksin, pengusaha harus menyiapkan biaya penundaan (cost of delay) produksi.
“Kita di dunia usaha, we don’t like surprise. Vaksinasinya kapan? Apakah konsentrasinya di semester I atau semester II? Kita harus dapat gambaran. Setiap penundaan ada cost of delaynya juga,” kata Rosan dalam diskusi virtual di Jakarta, Selasa 24 November 2020.
Tak hanya itu, bila ada penundaan pendistribusian vaksin, tentunya pemerintah harus melakukan pentebalan anggaran pemulihan ekonomi. Pasalnya, anggaran Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) yang disiapkan sebesar Rp356,4 triliun pada 2021 hanya dicanangkan untuk 6 bulan pertama.
Menurutnya, bila vaksin masif terdistribusi pada semester II 2021, pemerintah dianggap perlu membuat skenario lain PEN salah satunya menambah anggaran untuk perlindungan sosial, stimulus UMKM, dan pendanaan bagi korporasi.
“Pembiayaan untuk korporasi ini bukan seperti stimulus seperti sekarang ini yang heavy-nya lebih ke BUMN. Memang ada pernyataan Januari minggu ketiga vaksin mulai didistribusikan. Tapi kita harus tahu kapan sebagian besarnya,” tukas Rosan. (*)
Editor: Rezkiana Np
Jakarta - PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC) resmi membuka penjualan tiket kereta cepat Whoosh… Read More
Jakarta - PT Bank Syariah Indonesia Tbk (BSI) terus berkomitmen mendukung pengembangan sektor pariwisata berkelanjutan… Read More
Tangerang - Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (Aprindo) bekerja sama dengan Kementerian Perdagangan (Kemendag) meluncurkan program… Read More
Jakarta - PT Bursa Efek Indonesia (BEI) mencatat bahwa data perdagangan saham selama periode 16-20… Read More
Jakarta – Bank Indonesia (BI) mencatat di minggu ketiga Desember 2024, aliran modal asing keluar… Read More
Jakarta - PT Asuransi BRI Life meyakini bisnis asuransi jiwa akan tetap tumbuh positif pada… Read More