Jakarta – Ketua Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin), Rosan P Roeslani meminta pemerintah memberikan kepastian terkait ketersediaan vaksin kepada pelaku usaha. Pasalnya, setiap ada penundaan vaksin, pengusaha harus menyiapkan biaya penundaan (cost of delay) produksi.
“Kita di dunia usaha, we don’t like surprise. Vaksinasinya kapan? Apakah konsentrasinya di semester I atau semester II? Kita harus dapat gambaran. Setiap penundaan ada cost of delaynya juga,” kata Rosan dalam diskusi virtual di Jakarta, Selasa 24 November 2020.
Tak hanya itu, bila ada penundaan pendistribusian vaksin, tentunya pemerintah harus melakukan pentebalan anggaran pemulihan ekonomi. Pasalnya, anggaran Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) yang disiapkan sebesar Rp356,4 triliun pada 2021 hanya dicanangkan untuk 6 bulan pertama.
Menurutnya, bila vaksin masif terdistribusi pada semester II 2021, pemerintah dianggap perlu membuat skenario lain PEN salah satunya menambah anggaran untuk perlindungan sosial, stimulus UMKM, dan pendanaan bagi korporasi.
“Pembiayaan untuk korporasi ini bukan seperti stimulus seperti sekarang ini yang heavy-nya lebih ke BUMN. Memang ada pernyataan Januari minggu ketiga vaksin mulai didistribusikan. Tapi kita harus tahu kapan sebagian besarnya,” tukas Rosan. (*)
Editor: Rezkiana Np
Poin Penting Kabar AS keluar dari PBB memicu tanda tanya publik, mengingat AS merupakan salah… Read More
Poin Penting Investasi kripto kembali menjadi sorotan setelah adanya laporan dugaan penipuan yang dilayangkan ke… Read More
Poin Penting Kapal ikan IB FISH 7 diserang bajak laut di perairan Gabon, sembilan awak… Read More
Poin Penting Produksi minyak Pertamina berhasil mencapai target APBN 2025 sebesar 605.000 barel per hari.… Read More
Poin Penting Pertumbuhan ekonomi 2026 diproyeksikan naik hingga 5,5%, menjadi momentum kebangkitan sektor properti. Dengan… Read More
Poin Penting Fondasi data kuat krusial agar AI berdampak dan patuh regulasi. Standarisasi platform dan… Read More