Jakarta – Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah menerima Presidensi G20 saat penutupan Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20, dari Presidensi G20 2021 yakni Perdana Menteri Italia, Mario Draghi, ke Indonesia yang akan mulai memegang presidensi pada 1 Desember 2021 hingga 30 November 2022. Ada sejumlah isu yang akan diangkat dalam KTT G20 2022 yang mengangkat tema Recover Together Recover Stronger.
Menurut Dody Budi Waluyo, Deputi Gubernur Bank Indonesia (BI), melalui tema tersebut, Indonesia sebagai tuan rumah akan mengajak seluruh dunia untuk bahu-membahu, saling mendukung untuk pulih bersama serta tumbuh lebih kuat dan berkelanjutan.
“Dalam keadaan perekonomian dunia yang masih dalam terdampak Covid-19, seluruh negara perlu bergerak bersama mencapai pemulihan dunia. Hal ini antara lain dilakukan melalui koordinasi kebijakan ekonomi dan keuangan. Kerja sama dan koordinasi yang erat diharapkan tidak hanya akan mampu mendukung dunia untuk keluar dari krisis secara merata, tetapi juga akan menghasilkan pemulihan yang lebih berkualitas dalam jangka panjang,” ujarnya pada acara Focus Group Discussion yang dihadiri Suminto, Staf Ahli Menteri Keuangan, Muhsin Syihab, Staf Ahli Menterj Luar Negeri, dan sejumlah ekonom serta senior editor, di Bali, 30 Oktober 2021.
G20 terdiri dari 19 negara plus uni eropa yang memiliki kontribusi 80% terhadap PDB dunia, 75% perdagangan global, dan 60% populasi di muka bumi ini, sehingga bisa menjadi global agenda setter terhadap kebijakan-kebijakan global. “Kondisi krisis adalah kesempatan untuk mengusulkan tema yang sesuai untuk kepentingan negara karena masing-masing negara punya kepentingan yang sama. Berbeda dalam dalam kondisi normal di mana masing-masing negara memiliki kepentingan yang berbeda-beda,” ucap Dody.
Selain isu sherpa track yang akan diangkat seperti diantaranya kesehatan, lingkungan, anti-korupsi, pendidikan, tenaga kerja, dan pariwisata, ada enam fokus di bidang keuangan yang akan diangkat. Satu, exit strategi untuk mendukung pemulihan ekonomi. Dua, scaring effect to mendukung pertumbuhan ke depan, baik di sektor keuangan maupun sektor riil. Tiga, sistem pembayaran untuk mendukung lalu lintas dana berbasis digital dan mata uang bank sentral (CBDC). Empat, sustainable finance. Lima, inklusi keuangan, dari sisi digital maupun SMEs. Enam, perpajakan internasional. (*) KM
Poin Penting Sebanyak 36 dari 38 provinsi telah menetapkan UMP 2026, sesuai PP 49/2025 yang… Read More
Poin Penting Pemerintah memastikan formulasi UMP 2026 telah memasukkan indikator ekonomi seperti inflasi, indeks alfa,… Read More
Poin Penting Modal asing masuk Rp3,98 triliun pada 22–23 Desember 2025, dengan beli bersih di… Read More
Poin Penting Menurut Asuransi Jasindo mobilitas tinggi memicu potensi kecelakaan dan kejahatan, sehingga perlindungan risiko… Read More
Poin Penting Pemerintah menyelamatkan lebih dari Rp6,6 triliun keuangan negara, sebagai langkah awal komitmen Presiden… Read More
Poin Penting Bank Mandiri menerapkan perlakuan khusus kredit bagi debitur terdampak bencana di Aceh, Sumut,… Read More