Jadi Target Investasi, Kapolri Jamin Kondisi RI di 2018 Aman

Jadi Target Investasi, Kapolri Jamin Kondisi RI di 2018 Aman

Kerjasama Bank Indonesia dan POLRI
Share on whatsapp
Share on facebook
Share on email
Share on linkedin

Jakarta – Sejalan dengan proyeksi negara maju yang akan menyasar Asia Tenggara sebagai kawasan layak investasi, Kepolisian Republik Indonesia (Polri) menjamin, pada 2018 mendatang kondisi stabilitas politik dan keamanan di dalam negeri dalam keadaan terkendali.

“Insya Allah saya jamin kondisi akan aman di 2018. Kalau pun ada dinamika-dinamika kecil, itu masih wajar, asalkan tidak dimanfaatkan dengan memasukkan isu-isu primordial,” ujar Kapolri Muhammad Tito Karnavian di Bursa Efek Indonesia Jakarta, Senin, 20 November 2017.

Berdasarkan fakta stabilitas keamanan di tingkat internasional, kata dia, investor di negara-negara maju tengah melirik kawasan Asia Tenggara sebagai target investasi. “Mekanisme pembentukan Asean di Asia Tenggara telah terbukti mampu menghindari peperangan antarnegara,” ucapnya.

Dirinya beranggapan, target investasi dari negara-negara maju ada pada kawasan atau negara yang memiliki iklim investasi kondusif dan aman seperti Indonesia. “Sekarang ini justru sedang terjadi perang ekonomi, bukan perang secara militer. Hegemoni Amerika Serikat tetap berjalan,” tegas Karnanian.

Lebih lanjut dia mengungkapkan, bahwa sejauh ini dinamika politik maupun persengketaan antarnegara di Asia Tenggara tidak berujung peperangan. “Berbeda dengan north Asia atau central Asia apalagi di Asia aagak ke barat lagi. Jadi, memang investasi di Asean adalah keputusan tepat,” paparnya.

Terciptanya hegemoni sebuah negara, jelas dia, tidak terlepas dari ketiadaan kekuatan memaksa yang menghalangi sebuah negara untuk mendominasi, sehingga memicu terjadinya perilaku anarki untuk memenangkan perang ekonomi. “Negara merupakan aktor tunggal dalam hubungan internasional,” imbuhnya.

Namun demikian, perkembangan peradaban mulai memunculkan paradigma liberalisme atau terbentuknya non-state actor dalam hubungan internasional. “Akhirnya, paradigma konstruktivisme muncul dan menciptakan norma pengaturan state dan non-state actor, seperti adanya PBB (Perserikatan Bangsa Bangsa,” kata Karnavian.

Guna menyikapi dominasi tersebut, tambah Karnavian, penting meraih hegemoni yang memang potensial dimiliki Indonesia. “Kita harus menjadi negara dominan, apalagi sekarang kita sudah tercatat sebagai negara dengan ekonomi terbesar ke-16 dunia dan sebagai anggota G20,” tuturnya.

Dia menyebutkan, ada tiga syarat untuk dominan di tengah perang ekonomi antarnegara, yakni populasi besar, sumber daya alam melimpah dan wilayah yang luas. “Tentunya, Singapura akan sulit untuk menjadi dominan, bahkan Australia yang luas pun juga terhambat oleh angkatan kerja yang minim,” ucap Karnavian.

Karnavian mengungkapkan bahwa Chief of Straategic Research Center Beykurt University of Turkey, Saity Yilma mengatakan, saat ini hegemoni di dunia masih dipegang AS. “China akan menggantikan posisi AS, berikutnya ada India dan Indonesia. Sekarang kita sudah di jalur yaang benar untuk mendominasi,” tegasnya.

Potensi dominasi China tercermin dari jumlah utang pemerintah AS yang mencapai US$20 triliun dan paling besar berutang dari China. “Sedangkan, pengutang terbesar kedua di dunia adalah China, tetapi utangnya dari domestik. Utang Indonesia hanya sebesar 0,4 persen dari PDB,” kata Karnavian.

Dia mengungkapkan, pertumbuhan ekonomi Indonesia akan sulit berada di atas 5 persen, jika hanya mengandalkan APBN yang sekitar Rp2 ribu triliun. “Padahal, kebutuhan kita mencapai Rp5 ribu. triliun, jadi sebesar Rp3 ribu triliun diharapkan bisa bersumber dari investasi,” tutupnya. (*)

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Berita Pilihan

Segera Daftarkan Diri Anda Menjadi Kontributor di

Silahkan isi Form di bawah ini

[ultimatemember form_id=”1287″]